Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Paling Besar Kemenko Perekonomian

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pagu anggaran untuk tujuh kementerian koordinator (kemenko) beserta usulan tambahannya dalam rapat kerja yang digelar di ruang rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Persetujuan ini juga mencakup usulan tambahan yang diajukan oleh beberapa kemenko, yang dinilai penting untuk mendukung percepatan program prioritas. Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah dan dihadiri oleh seluruh menteri koordinator terkait.

Hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Dalam pemaparannya, Said Abdullah menyampaikan rincian pagu anggaran masing-masing kemenko. Berdasarkan laporan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh pagu anggaran yang paling besar. Hal ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk terus mengakselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

Rapat tersebut menegaskan komitmen DPR dan pemerintah untuk memastikan setiap kemenko memiliki sumber daya yang memadai dalam menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidangnya masing-masing. Dengan disetujuinya pagu anggaran, kementerian koordinator diharapkan dapat segera merealisasikan program-program strategis yang telah direncanakan.

Kemenko Perekonomian, sebagai kementerian dengan alokasi terbesar, akan memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas fiskal, mendorong investasi, serta memperkuat sektor riil. Sementara itu, kemenko lainnya juga mendapatkan anggaran yang disesuaikan dengan beban tugas dan target kinerja masing-masing, memastikan sinergi antarsektor berjalan optimal.

Proses persetujuan ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memerlukan sinergi erat antara legislatif dan eksekutif. Banggar DPR berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran negara secara efektif dan akuntabel. Informasi ini diperoleh dari laporan Terdepan.id.