Bandung — Wagub Erwan Buka Suara soal Usulan Nama Tatar Sunda

Bandung, Terdepan — Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi “Provinsi Sunda” atau “Tatar Sunda” kembali menjadi perbincangan hangat. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, akhirnya memberikan tanggapan resmi. Dalam sebuah kesempatan di Bandung, ia menegaskan bahwa usulan tersebut masih berada dalam tahap diskusi awal dan memerlukan kajian menyeluruh sebelum bisa diwujudkan.

“Kami menghormati aspirasi yang berkembang di masyarakat. Namun, perubahan nama sebuah provinsi bukan perkara sederhana. Ada dimensi historis, yuridis, dan administratif yang harus dikaji secara mendalam,” ujar Erwan.

Dari perspektif teknis dan kebijakan publik, perubahan nama wilayah setingkat provinsi mirip dengan proses rebranding sebuah perusahaan besar. Jika sebuah startup mengganti nama, ia harus memperbarui seluruh aset digital: domain, aplikasi, basis data pengguna, hingga integrasi API. Begitu pula provinsi: seluruh dokumen kependudukan, peta resmi, nomenklatur anggaran, dan sistem informasi pemerintahan harus dimigrasikan. Satu langkah keliru bisa memicu inkonsistensi data yang berdampak pada layanan publik.

Mengapa Usulan Ini Muncul?

Dorongan perubahan nama ini bukan hal baru. Gagasan untuk mengganti “Jawa Barat” dengan identitas “Sunda” atau “Tatar Sunda” berakar pada keinginan memperkuat identitas budaya lokal. Secara historis, “Tatar Sunda” merujuk pada wilayah budaya dan geografis masyarakat Sunda yang membentang dari Banten hingga sebagian Jawa Tengah. Para pendukungnya menilai nama “Jawa Barat” terlalu administratif dan kurang merepresentasikan kekayaan budaya Sunda yang menjadi mayoritas di provinsi tersebut.

Namun, dari sudut pandang nation branding, nama adalah sebuah aset digital yang melekat pada ingatan kolektif. Analoginya seperti mengganti nama domain utama sebuah negara bagian: perlu ada migrasi terencana agar tidak kehilangan traffic atau pengakuan. Jawa Barat telah dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif dan teknologi di Indonesia; perubahan nama perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap citra investasi dan pariwisata.

Respons Wagub: Perlu Peta Jalan yang Jelas

Wagub Erwan menekankan bahwa saat ini belum ada pembahasan formal di tingkat legislatif. Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih fokus pada program pembangunan yang sudah berjalan. Namun, ia tidak menutup pintu terhadap diskusi publik lebih lanjut.

“Kita perlu dengar masukan dari para ahli linguistik, sejarawan, tokoh adat, dan tentu saja masyarakat luas. Kalau sekadar ganti papan nama provinsi, itu mudah. Tapi dampak ikutannya sangat luas: dari dokumen kependudukan, kurikulum muatan lokal, hingga peraturan daerah,” tambahnya.

Jika dikaitkan dengan prinsip manajemen perubahan dalam dunia teknologi, proses ini memerlukan tahapan seperti audit sistem pemerintahan, staging implementasi bertahap, dan strategi komunikasi publik yang masif. Misalnya, pemerintah perlu menyiapkan sandbox kebijakan untuk menguji coba penggunaan nama baru di tingkat kotamadya sebelum diterapkan secara penuh.

Dampak dan Pertimbangan

Beberapa poin penting yang disoroti dalam diskusi publik antara lain:

• Aspek Yuridis: Perubahan nama provinsi membutuhkan revisi undang-undang dan persetujuan DPRD serta Kementerian Dalam Negeri.
• Administrasi Kependudukan: KTP, akta kelahiran, dan dokumen sipil lain akan mengalami penyesuaian format.
• Anggaran: Biaya pencetakan ulang dokumen, papan nama instansi, dan kampanye sosialisasi diperkirakan tidak sedikit.
• Identitas Digital: Nama domain resmi pemerintah, sistem e-government, dan basis data statistik harus dimigrasikan tanpa mengganggu layanan.

Dengan pendekatan yang hati-hati, wacana ini bisa menjadi momentum untuk menyelaraskan identitas budaya dengan tata kelola modern. Publik menantikan langkah konkret berikutnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.