Ahli Waris Baru Gugat Hotel Sultan dengan Dokumen Belanda

Udara pagi di kawasan Gelora Bung Karno masih lengang ketika sebuah sedan hitam berhenti di depan gedung Hotel Sultan, Selasa lalu. Dari dalam mobil, seorang pria paruh baya turun dengan map cokelat lusuh di tangan. Tidak ada yang menyangka bahwa map itu berisi dokumen yang bisa mengguncang salah satu sengketa properti paling pelik di Jakarta. Dokumen itu, bertulisan tangan dalam bahasa Belanda kuno, adalah bukti yang diklaim sebagai akta kepemilikan tanah Hotel Sultan dari era kolonial — dan pria itu mengaku sebagai ahli waris sahnya.

Ini bukan babak baru yang sederhana. Hotel Sultan, yang berdiri megah di Blok 15 kompleks GBK, telah menjadi rebutan hukum selama bertahun-tahun. Namun gugatan dari ahli waris baru ini membawa elemen yang lebih dramatis: sebuah rantai sejarah yang konon terputus sejak pendudukan Jepang.

Hantu Kolonial dari Arsip Keluarga

Menurut sumber yang dekat dengan tim hukum penggugat, dokumen tersebut adalah certificate of ownership yang diterbitkan oleh Gouvernement van Nederlandsch-Indië pada tahun 1927. Dokumen itu menyebutkan sebidang tanah yang meliputi area yang sekarang menjadi lokasi Hotel Sultan. Menariknya, pemilik tercantum dalam akta adalah nama yang tidak pernah muncul dalam sengketa sebelumnya.

"Kami menemukannya tersimpan rapi di peti kayu peninggalan kakek buyut. Ada tiga lapis pembungkus kain, dan kertasnya masih bisa dibaca dengan jelas," ujar sang penggugat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Analogi yang tepat mungkin seperti menemukan peta harta karun yang selama ini tersembunyi di loteng rumah. Bedanya, harta karun ini bukan emas batangan melainkan hak atas properti bernilai triliunan rupiah. Dokumen ini menjadi kunci yang bisa membuka pintu ke masa lalu — dan berpotensi mengubah narasi hukum tentang siapa yang benar-benar memiliki tanah tersebut.

Apa yang Dipertaruhkan?

Sengketa Hotel Sultan bukan sekadar perkara kepemilikan gedung. Ini menyangkut lahan strategis di jantung ibu kota, di kawasan yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK). Pihak-pihak yang sebelumnya terlibat telah menghabiskan miliaran rupiah dalam biaya hukum. Kini, hadirnya klaim baru berarti jadwal persidangan bisa mundur, dan penyelesaian yang sudah di depan mata bisa kembali kabur.

Dampaknya tidak hanya legal, tetapi juga psikologis. Para pengusaha yang menyewa ruang di hotel maupun investor yang menanti kepastian kini harus menahan napas lebih lama lagi.

Antara Verifikasi dan Skeptisisme

Tim kuasa hukum pihak tergugat menyatakan akan memverifikasi keaslian dokumen dengan melibatkan ahli forensik dokumen dan sejarawan. "Kita perlu memastikan apakah ini dokumen asli yang punya kekuatan hukum, atau hanya kertas bersejarah tanpa implikasi yuridis," jelas seorang pengacara senior. Di sisi lain, penggugat optimistis bahwa hasil uji material akan mengonfirmasi kebenaran klaimnya.

Yang pasti, kemunculan dokumen Belanda ini telah memberi warna baru pada saga Hotel Sultan. Seolah menegaskan bahwa dalam sengketa tanah di negeri ini, hantu masa kolonial kadang masih lebih hidup dari yang kita kira.