Turki Terbitkan Red Notice Interpol untuk Penangkapan Netanyahu

Persaingan diplomatik antara Ankara dan Tel Aviv memasuki babak baru. Turki dikabarkan telah menerbitkan red notice Interpol atas nama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam kaitannya dengan penyelidikan dugaan genosida di Gaza. Langkah ini penting dipahami publik karena, sekali pun peluang eksekusinya tipis, efek politisnya besar: nama seorang pemimpin negara resmi masuk ke sistem penegakan hukum global yang menjangkau 196 negara.

Ibarat seperti daftar pencarian orang hilang versi polisi dunia: begitu entri aktif, petugas imigrasi dan kepolisian di berbagai negara dapat memantau pergerakan individu tersebut. Namun ada catatan penting—red notice bukanlah mandat penangkapan internasional yang mengikat, melainkan permohonan kerja sama antarnegara.

Menariknya, red notice hanyalah satu dari serangkaian pemberitahuan berkode warna dalam arsitektur Interpol. Ada kuning untuk orang hilang, biru untuk pencarian informasi tambahan, hijau untuk peringatan aktivitas kriminal, serta hitam untuk identifikasi jenazah tak dikenal. Kode merah menempati posisi paling berat karena menyangkut penahanan seseorang.

Red Notice: Kerja Sama Polisi Dunia, Bukan Mandat Otomatis

Interpol atau International Criminal Police Organization adalah organisasi antarpemerintah yang berkantor pusat di Lyon, Prancis. Berdiri sejak 1923, badan ini kini menaungi 196 negara anggota. Fungsinya menjembatani komunikasi kepolisian lintas negara, bukan membuat keputusan yudisial. Red notice merupakan permintaan formal dari satu negara anggota kepada negara lain untuk mencari dan menahan seseorang sementara, umumnya sebagai persiapan proses ekstradisi.

Setiap tahun, Sekretariat Jenderal Interpol memproses belasan hingga puluhan ribu pemberitahuan aktif. Angka ini menunjukkan instrumen tersebut lazim digunakan, tetapi sekaligus menegaskan bahwa penerbitannya tetap harus lolos telaah kelayakan oleh tim hukum Interpol sebelum masuk ke basis data global. Syarat dasarnya jelas: harus ada perintah penangkapan nasional yang sah dari negara pemohon.

Ibarat seperti pengumuman di grup percakapan raksasa: semua orang membacanya, tetapi tidak ada anggota yang wajib turun tangan.

Rintangan Hukum: Pasal 3 dan Imunitas Pejabat

Di sinilah posisi Turki menghadapi medan berat. Pasal 3 Statuta Interpol melarang organisasi melakukan intervensi pada perkara yang bersifat politik, militer, keagamaan, atau rasial. Permintaan yang menyasar kepala pemerintahan yang sedang menjabat nyaris selalu dinilai bermotif politik, sehingga berpeluang besar ditolak atau dibatalkan sebelum sempat beredar luas.

Tambah lagi prinsip imunitas. Dalam praktik hukum internasional, banyak yurisdiksi memberikan perlindungan kepada kepala negara atau kepala pemerintahan yang masih menjabat dari tindakan penahanan oleh negara lain. Artinya, meskipun red notice aktif, negara anggota tetap memiliki diskresi penuh: mereka boleh mengabaikannya tanpa konsekuensi hukum apa pun dari Interpol.

Keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Pidana Internasional

Langkah Ankara tidak muncul dari ruang hampa. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Catatan menariknya: Turki bukan negara pihak dalam Statuta Roma yang menjadi fondasi ICC, namun pemerintahnya secara terbuka menyambut proses peradilan tersebut.

Secara domestik, otoritas penuntutan di Turki dilaporkan telah membuka penyelidikan tersendiri terhadap Netanyahu. Hasil penyelidikan itulah yang menjadi dasar formal pengajuan red notice, sebab Interpol mensyaratkan adanya putusan pengadilan nasional atau perintah penangkapan yang sah dari negara pemohon sebelum permohonan ditelaah.

Nilai Simbolik dan Skenario ke Depan

Meski peluang eksekusi rendah, nilai simboliknya tidak bisa diremehkan. Bagi Ankara, langkah ini memperkuat posisinya sebagai suara keras kritik atas operasi militer di Gaza, sekaligus menambah tekanan diplomatis. Hubungan kedua negara memang sudah lama dingin: Turki menghentikan perdagangan langsung dengan Israel sejak pertengahan 2024, mengakhiri relasi ekonomi yang sebelumnya sempat menyentuh kisaran 6,8 miliar dolar AS pada 2023.

Dari sisi Israel, pemerintahan Netanyahu menolak seluruh tuntutan tersebut dan menilai proses hukum internasional yang menimpa para pejabatnya tidak berimbang. Kebijakan resminya konsisten: tidak mengakui yurisdiksi yang menuntut pimpinannya.

Skenario paling realistis, komite hukum Interpol akan menelaah permohonan ini dan berpeluang menolaknya demi menjaga mandat netralitas organisasi. Namun dalam politik global, sebuah langkah tidak selalu diukur dari hasil akhirnya. Penerbitan red notice semacam ini berfungsi sebagai alat tekanan, pencatat sejarah, sekaligus sinyal kepada dunia bahwa akuntabilitas pemimpin negara kini menjadi sorotan yang semakin sulit dihindari.