Pernahkah Anda membayangkan menabung bertahun-tahun untuk membeli rumah impian, lalu bangunan itu tak pernah selesai dibangun? Itulah realitas yang dialami lebih dari satu juta keluarga di China akibat keruntuhan China Evergrande Group. Kini, kisah kelam itu mendapatkan penutupnya: pengadilan di Shenzhen menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada pendiri sekaligus mantan ketua perusahaan, Xu Jiayin, yang lebih dikenal dengan nama Hong Kong-nya, Hui Ka Yan. Putusan ini bukan sekadar kabar hukum semata—ia menjadi sinyal keras tentang bagaimana pemerintah China menegakkan akuntabilitas di sektor yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Dari Anak Petani Menjadi Raja Properti
Kisah Xu Jiayin ibarat dongeng modern ala China. Lahir pada 1958 dari keluarga petani sederhana di provinsi Henan, ia mendirikan Evergrande pada 1996 di Guangzhou, tepat saat gelombang urbanisasi dan liberalisasi pasar properti sedang berlangsung. Dalam dua dekade berikutnya, perusahaan itu menjelma menjadi pengembang properti terbesar di China berdasarkan volume penjualan, dengan proyek yang tersebar di ratusan kota.
Namun, kesuksesan masif itu dibangun di atas fondasi yang rapuh: utang. Ibarat seperti orang yang membayar tagihan kartu kredit lama dengan membuka kartu kredit baru, Evergrande mengandalkan pinjaman berlapis-lapis untuk membiayai proyek pengembangan barunya. Ketika pemerintah China mengimplementasikan kebijakan yang disebut three red lines atau tiga garis merah—aturan pembatasan rasio utang pengembang properti pada 2020—sirkulasi dana itu langsung tersendat. Pada Desember 2021, perusahaan resmi gagal bayar (default) atas kewajibannya, dengan total utang mencapai angka fantastis: lebih dari US$300 miliar atau sekitar Rp4.700 triliun.
Anatomi Vonis: Penipuan Obligasi Ratusan Triliun Rupiah
Vonis penjara seumur hidup dijatuhkan Intermediate People's Court di Shenzhen pada 30 September 2024, setelah proses hukum yang dimulai sejak Xu ditahan pada September 2023. Tuduhan utamanya bukan sekadar kesalahan manajemen, melainkan kejahatan serius: penipuan dalam penerbitan obligasi. Jaksa menyebut Evergrande telah menggelembungkan angka pendapatan secara sistematis agar tetap lolos syarat penerbitan surat utang senilai 208 miliar yuan atau sekitar US$29 miliar (Rp450 triliun).
Lebih ironis lagi, anak usaha finansial perusahaan, Evergrande Wealth Management, diduga mengumpulkan dana dari karyawan sendiri dan investor ritel—banyak di antaranya pegawai biasa yang menitipkan tabungan hidup mereka. Dana itu kemudian dialihkan untuk kepentingan lain. Pada Januari 2024, pengadilan Hong Kong bahkan telah mengeluarkan perintah likuidasi, menandai akhir operasional entitas induk yang dahulu tercatat di bursa saham Hong Kong.
Dampak Berantai ke Ekonomi Riil dan Ekosistem Keuangan
Sektor properti menyumbang sekitar seperempat produk domestik bruto (PDB/Gross Domestic Product) China, sehingga keruntuhan satu pemain besar menciptakan efek domino yang luas. Ribuan pemasok material bangunan tidak dibayar, puluhan ribu pekerja konstruksi kehilangan mata pencaharian, dan bank-bank harus menanggung aset macet bernilai raksasa. Krisis ini juga menular ke pengembang lain seperti Country Garden, memperparah krisis kepercayaan di pasar.
Bagi pembaca Indonesia, kasus ini memberi pelajaran penting. Ibarat seperti ekosistem tempat semua organ saling bergantung, sektor properti modern terhubung erat dengan industri baja, semen, logistik, hingga platform pembayaran digital dan layanan keuangan (fintech/financial technology). Ketika simpul terbesarnya runtuh, disrupsi menjalar ke seluruh rantai nilai. Regulator keuangan di berbagai negara, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, dapat menarik pelajaran soal pentingnya pengawasan rasio utang serta transparansi laporan keuangan korporasi.
Para analis pasar menilai vonis ini merupakan pesan politik bahwa Beijing tidak akan mentolerir penyalahgunaan sistem keuangan skala besar, apa pun besarnya sebuah korporasi.
Akhir Era, Awal Pengawasan Lebih Ketat
Menariknya, Evergrande bukan hanya pengembang rumah. Grup ini pernah mencoba ekspansi ambisius ke industri kendaraan listrik dan teknologi hijau lewat Evergrande New Energy Vehicle, klub sepak bola Guangzhou FC, hingga layanan hiburan digital. Semua divisi itu kini ikut terjerat pusaran likuidasi. Fenomena konglomerat raksasa yang menyebar ke banyak sektor memang lazim di Asia, tetapi kasus Evergrande menunjukkan betapa rapuhnya model bisnis yang mengandalkan utang tanpa efisiensi operasional yang sehat.
Bagi jutaan pembeli rumah yang masih menunggu unit mereka rampung, vonis ini mungkin terasa seperti keadilan yang datang terlambat. Namun bagi regulator dan pelaku industri, ia menjadi pengingat bahwa inovasi dan ekspansi agresif tanpa tata kelola yang kuat hanya akan berujung kehancuran. Era pertumbuhan liar properti China boleh dikatakan telah berakhir; yang datang kemudian adalah babak konsolidasi dengan pengawasan yang jauh lebih ketat.
Comments (0)