Suku Bunga KPR Naik, Daya Beli Properti Tertekan di 2026

Jakarta, Terdepan.id — Kenaikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdampak langsung pada daya beli konsumen properti di awal tahun 2026. Data dari Bank Indonesia mencatat suku bunga acuan berada di level 6,25% sejak kuartal IV-2025, mendorong rata-rata suku bunga KPR bank umum menjadi 11,5%—naik 75 basis poin dalam enam bulan terakhir. Kondisi ini memicu penurunan permintaan properti residensial, terutama di segmen rumah tapak dan apartemen kelas menengah.

Penurunan Penjualan dan Permintaan

Berdasarkan laporan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), penjualan properti pada Januari–Februari 2026 turun 12,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan paling dalam terjadi di daerah penyangga Jakarta, seperti Bekasi dan Tangerang, dengan kontraksi mencapai 15,8%. Sementara itu, survei properti perbankan menunjukkan rasio pengajuan KPR baru mengalami penurunan 18% secara bulanan pada Maret 2026.

Kepala Riset Properti PT XYZ, Andi Pratama, mengatakan bahwa kenaikan suku bunga KPR langsung membatasi kemampuan cicilan rumah tangga. “Dengan bunga 11,5%, cicilan KPR untuk rumah seharga Rp600 juta dengan teno1,2 jutas1,2 juta1,2 jutaekitar Rp1,2 juta per bulan dibandingkan saat bunga 10%,” ujarnya. Hal ini mendorong calon pembeli untuk menunda pembelian atau memilih properti dengan harga lebih rendah.

Dampak pada Sektor Hulu dan Hilir

Tekanan daya beli tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga pengembang. Data Real Estate Indonesia (REI) mencatat, sebanyak 34% anggota pengembang melaporkan penundaan proyek baru pada kuartal I-2026 akibat lesunya penjualan unit. Di sisi lain, harga bahan bangunan yang masih tinggi—tercatat inflasi bahan konstruksi 4,1% year-on-year—semakin memperberat margin pengembang.

Pengamat properti dari Universitas Indonesia, Dr. Rina Susanti, menilai bahwa penurunan daya beli akibat suku bunga tinggi berpotensi berlanjut hingga semester kedua 2026, kecuali ada kebijakan insentif dari pemerintah. “Skema subsidi selisih bunga atau pelonggaran uang muka bisa menjadi stimulus jangka pendek,” jelasnya.

Prospek ke Depan

Bank Indonesia diperkirakan tidak akan menurunkan suku bunga acuan sebelum inflasi inti stabil di bawah 3,5%. Dengan demikian, pelaku pasar properti perlu menyiapkan strategi adaptif selama periode suku bunga tinggi ini. Pemerintah melalui Kementerian PUPR dikabarkan sedang mengkaji percepatan stimulus fiskal untuk sektor perumahan, termasuk relaksasi PPN dan peningkatan plafon Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Meski tekanan masih berlangsung, sebagian pengembang mulai beralih ke segmen properti harga murah bersubsidi yang tetap mencatat permintaan stabil. Hal ini tercermin dari realisasi penjualan rumah subsidi yang tumbuh 5,4% pada dua bulan pertama 2026, menjadi satu-satunya segmen yang positif di tengah lesunya pasar properti komersial.