Said Iqbal Ungkap Akar Masalah Pabrik Tutup dan PHK Massal

Gelombang penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia sepanjang tahun ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa sebenarnya yang sedang terjadi pada ekosistem industri nasional? Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, baru-baru ini menyampaikan pandangan yang mengejutkan banyak pihak. Menurutnya, penyebab utama fenomena ini bukan semata soal lesunya permintaan pasar global atau mahalnya biaya produksi, melainkan ada faktor struktural yang jarang dibahas di ruang publik. Pemahaman atas akar masalah ini menjadi krusial karena menyangkut nasib jutaan pekerja dan stabilitas ekonomi keluarga di seluruh negeri.

Bukan Sekadar Efisiensi, Ini Soal Ketidakpastian Regulasi

Dalam berbagai kesempatan, Said Iqbal menegaskan bahwa banyak perusahaan memilih menutup operasional bukan karena bangkrut, tetapi karena calculation jangka panjang yang dianggap terlalu berisiko. Ibarat seperti pemilik kendaraan yang tahu mesinnya masih berfungsi, namun memilih berhenti melaju karena jalan di depan penuh lubang dan tidak ada kepastian kapan diperbaiki. Ketidakpastian regulasi, terutama terkait ketenagakerjaan, disebut menjadi pemicu utama keluarnya investasi dari sektor padat karya.

Ia menyoroti bahwa perubahan aturan yang kerap berubah, ditambah tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah, membuat perusahaan sulit menyusun rencana produksi jangka panjang. Efeknya, alih-alih melakukan ekspansi dan menyerap tenaga kerja baru, banyak manajemen memilih strategi bertahan dengan mengurangi kapasitas atau merelokasi pabrik ke negara lain.

"Banyak pabrik tutup bukan karena tidak ada order, tapi karena pengusaha melihat risiko regulasi yang terlalu tinggi. Mereka memilih main aman," ujar Said Iqbal dalam sebuah diskusi publik.

Ancaman Bonus Demografi yang Berubah Jadi Beban

Fenomena ini penting dicermati karena Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi. Artinya, jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Jika sektor industri tidak mampu menyerap angkatan kerja, maka bonus demografi bisa berbalik menjadi bom waktu sosial. Said Iqbal memperingatkan bahwa setiap penutupan pabrik tidak hanya menghilangkan satu sumber penghasilan, tetapi juga memicu efek domino pada usaha kecil di sekitarnya, mulai dari warung makan hingga penyedia jasa transportasi.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan ribuan pekerja terkena PHK di berbagai sektor manufaktur, tekstil, dan alas kaki sepanjang tahun berjalan. Angka ini belum termasuk pekerja yang dirumahkan tanpa upah penuh atau mereka yang terpaksa beralih ke sektor informal dengan pendapatan tidak tetap. Dalam konteks ini, pernyataan Said Iqbal menjadi alarm bahwa masalahnya bukan sekadar siklus bisnis biasa, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan serius.

Solusi yang Diharapkan Dunia Usaha dan Buruh

Baik pengusaha maupun serikat pekerja sebenarnya memiliki kepentingan yang sama: iklim usaha yang stabil dan prediktabilitas tinggi. Said Iqbal mengusulkan adanya dialog sosial yang lebih intensif antara pemerintah, pengusaha, dan buruh sebelum kebijakan strategis diambil. Menurutnya, kebijakan yang lahir tanpa konsultasi memadai cenderung menimbulkan gejolak dan memperburuk iklim investasi.

Beberapa langkah yang dinilai mendesak antara lain penyederhanaan regulasi yang konsisten di pusat dan daerah, insentif fiskal yang tepat sasaran bagi industri padat karya, serta penguatan program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja yang terdampak. Teknologi digital dan otomatisasi juga menjadi tantangan tersendiri. Ibarat arus deras yang tidak bisa dibendung, otomatisasi akan terus menggerus pekerjaan rutin. Namun, dengan pelatihan yang tepat, pekerja Indonesia bisa beralih ke peran yang lebih bernilai tambah, seperti operator mesin cerdas, teknisi pemeliharaan, atau analis data produksi.

Yang tak kalah penting, menurut Said Iqbal, adalah keberpihakan nyata pemerintah dalam menjaga industri dalam negeri dari gempuran produk impor yang dijual dengan harga tidak wajar. Tanpa perlindungan yang proporsional, pabrik-pabrik lokal akan terus tertekan dan terpaksa mengurangi pekerja. Pada akhirnya, fenomena pabrik tutup dan PHK ini bukan hanya soal angka ekonomi makro, tetapi menyangkut masa depan jutaan keluarga Indonesia. Diperlukan langkah kolaboratif dan berkelanjutan agar ekosistem industri nasional kembali bergeliat, menciptakan lapangan kerja, dan memberi harapan bagi generasi muda. Tanpa itu, bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan justru berisiko menjadi beban sosial yang mahal.