Ribuan Pengendara di Samarinda Terjepret Kamera ETLE Setiap Hari

Kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang terpasang di sejumlah titik strategis Kota Samarinda merekam rata-rata lebih dari 2.000 pelanggaran lalu lintas setiap hari. Angka ini nyaris tidak bergeser sejak sistem pertama kali diaktifkan secara penuh pada awal 2024, menandakan bahwa tingkat kesadaran pengendara terhadap aturan lalu lintas belum mengalami perbaikan signifikan. Pelanggaran paling dominan adalah menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, melawan arus, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Data dari Satlantas Polresta Samarinda menunjukkan bahwa sekitar 70 persen pelanggar adalah pengguna sepeda motor, sisanya kendaraan roda empat dan angkutan umum. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak pengendara yang tertangkap kamera merupakan pelanggar berulang—terbukti dari kendaraan yang sama muncul di data tilang elektronik hingga tiga kali dalam satu pekan tanpa ada itikad melunasi denda atau mengubah perilaku.

Mengapa ETLE Belum Efektif Menekan Pelanggaran?

Secara teknis, sistem ETLE di Samarinda bekerja optimal. Kamera beresolusi tinggi yang terhubung ke pusat pemantauan mampu menangkap pelat nomor kendaraan dalam berbagai kondisi cuaca, lengkap dengan metadata waktu, lokasi, dan jenis pelanggaran. Namun efektivitas sistem ini terganjal pada dua persoalan utama. Pertama, tingkat kepatuhan pembayaran denda tilang elektronik masih sangat rendah. Data internal kepolisian menyebutkan bahwa dari total surat konfirmasi yang dikirimkan, hanya sekitar 24 persen yang ditindaklanjuti dengan pembayaran tepat waktu. Kedua, mekanisme pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pelanggar yang tidak melunasi denda belum berjalan konsisten. "Kamera hanya alat bantu penindakan, bukan solusi tunggal. Jika sanksi administratif tidak dirasakan langsung oleh pelanggar, maka efek jera tidak akan terbentuk," ujar Dian Prasetyo, pengamat transportasi dari Universitas Mulawarman.

Dampak pada Keamanan dan Kebutuhan Strategi Baru

Tingginya volume pelanggaran yang terekam ETLE berkorelasi langsung dengan data kecelakaan. Sepanjang semester pertama 2025, terjadi 1.240 kasus kecelakaan lalu lintas di Samarinda—naik 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelanggaran yang sama yang terekam kamera ETLE juga mendominasi faktor penyebab kecelakaan. Artinya, perilaku berbahaya yang terekam bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikator risiko kecelakaan yang nyata. Para pemangku kepentingan kini mendorong agar data ETLE tidak hanya digunakan untuk penindakan, tetapi juga sebagai dasar intervensi edukatif berbasis lokasi. Misalnya, di simpang dengan tingkat pelanggaran lampu merah tertinggi, perlu dipasang papan peringatan digital dan marka countdown timer yang lebih jelas. Langkah lain adalah integrasi data ETLE dengan aplikasi uji kelayakan kendaraan dan perpanjangan SIM, sehingga pengendara dengan catatan pelanggaran tinggi menghadapi hambatan birokratis yang lebih besar saat memperbarui dokumen mereka.

Perbaikan juga diperlukan dari sisi penegakan sanksi. Pemkot Samarinda bersama Polresta sedang mengkaji penerapan sanksi alternatif berupa kerja sosial bagi pelanggar yang tidak mampu membayar denda, mengikuti model yang sudah diujicobakan di beberapa kota besar di Jawa. Sementara itu, wacana perluasan titik ETLE dari yang saat ini berjumlah 8 lokasi menjadi 16 lokasi pada akhir 2026 diharapkan dapat memperluas cakupan pengawasan. Namun sebagaimana disampaikan oleh pihak Satlantas, perluasan ini harus dibarengi dengan penguatan sistem backend agar tidak terjadi penumpukan data yang tidak tertindaklanjuti.