Promosi Vape Libatkan Anak, Komdigi Tegur YouTube dan Kreator Minta Maaf

Bayangkan seorang anak duduk di ruang keluarga, membuka aplikasi video favoritnya, lalu menemukan konten yang menampilkan orang-orang seusianya mempromosikan rokok elektronik. Skenario inilah yang memicu kehebohan publik dalam beberapa hari terakhir, ketika sebuah konten promosi vape yang melibatkan anak-anak beredar luas dan menuai kecaman. Peristiwa ini bukan sekadar kesalahan seorang kreator, melainkan cermin dari tantangan besar dalam ekosistem digital: bagaimana platform global mengawasi miliaran konten agar tidak merugikan generasi muda Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya turun tangan dengan menegur YouTube, platform berbagi video milik Google, atas peredaran konten tersebut. Teguran ini menegaskan posisi pemerintah bahwa platform digital tidak bisa lepas tangan dari materi yang dipublikasikan penggunanya, terutama ketika menyangkut perlindungan anak.

Duduk Perkara Kontroversi Konten Vape

Kontroversi bermula dari unggahan milik Bigmo, seorang kreator konten yang dikenal luas di kalangan penggemar gim dan memiliki basis penonton yang didominasi anak muda. Dalam konten yang diunggahnya, tampak promosi produk vape atau rokok elektronik yang melibatkan anak-anak. Padahal, audiens kanal semacam ini sebagian besar justru berada pada usia sekolah.

Gelombang kritik dari warganet membuat isu ini berkembang cepat menjadi perhatian nasional. Setelah kontennya menuai kecaman, Bigmo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengakui kesalahannya. Ia menyadari bahwa konten tersebut tidak pantas, apalagi ditonton oleh penggemar yang sebagian masih di bawah umur.

Namun, permintaan maaf kreator tidak menghentikan langkah pemerintah. Komdigi menegur perwakilan YouTube di Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban platform atas lolosnya konten tersebut ke hadapan publik, termasuk anak-anak.

Aturan yang Dilanggar: Dari Regulasi Negara hingga Kebijakan Platform

Secara regulasi, Indonesia memiliki payung hukum yang tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan melarang promosi dan iklan produk tembakau, termasuk rokok elektronik, di media sosial. Aturan ini juga melarang penjualan produk tersebut kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan ibu hamil.

Dari sisi tata kelola digital, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) — istilah resmi untuk operator platform digital — memastikan layanannya tidak memuat konten yang melanggar hukum. PSE yang lalai dapat dikenai sanksi bertingkat, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga pemblokiran akses.

YouTube sendiri sebenarnya memiliki Pedoman Komunitas yang melarang konten yang membahayakan anak serta kebijakan ketat terhadap promosi produk tembakau dan nikotin. Konten semacam ini seharusnya terkena pembatasan usia atau bahkan dihapus. Lolosnya video tersebut menunjukkan adanya celah dalam implementasi moderasi konten.

Algoritma dan Tanggung Jawab Platform

Ibarat sebuah mal raksasa, platform seperti YouTube adalah pemilik gedung, sementara para kreator adalah penyewa tokonya. Ketika ada toko yang menjual barang berbahaya kepada anak-anak, pemilik mal tidak bisa hanya menyalahkan penyewa; ia juga wajib memastikan pengawasan berjalan.

Secara teknologi, YouTube mengandalkan kombinasi machine learning (pembelajaran mesin, yaitu sistem kecerdasan buatan yang belajar mengenali pola dari jutaan contoh konten) dan tim peninjau manusia untuk menyaring video. Masalahnya, sistem otomatis ini tidak sempurna. Konten yang tampak seperti video keluarga biasa bisa lolos dari deteksi, padahal di dalamnya terselip promosi produk berbahaya.

Yang lebih mengkhawatirkan, algoritma rekomendasi bekerja berdasarkan popularitas. Semakin banyak sebuah video ditonton dan dibagikan — termasuk karena kontroversi — semakin besar peluangnya didorong ke lebih banyak penonton, termasuk anak-anak. Inilah paradoks ekosistem digital yang menuntut inovasi berkelanjutan dalam pengembangan sistem moderasi.

Mengapa Ini Penting bagi Keluarga Indonesia

Data kesehatan menunjukkan persoalan ini bukan hal sepele. Riset Kesehatan Dasar mencatat prevalensi perokok remaja usia 10 hingga 18 tahun di Indonesia naik dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018. Berbagai penelitian juga menemukan bahwa paparan iklan dan konten yang menormalisasi rokok elektronik di media sosial berkaitan dengan meningkatnya minat remaja mencoba vape.

Dengan jumlah pengguna internet Indonesia yang menembus lebih dari 200 juta jiwa dan YouTube menjadi salah satu platform paling populer di kalangan anak muda, satu konten bermasalah bisa menjangkau jutaan pasang mata dalam hitungan jam. Efisiensi penyebaran informasi yang menjadi kekuatan teknologi digital bisa berbalik menjadi bumerang ketika kontennya berbahaya.

Langkah ke Depan

Teguran Komdigi diharapkan menjadi momentum penguatan pengawasan konten di Indonesia. Publik kini menanti langkah konkret YouTube, mulai dari peningkatan akurasi sistem deteksi otomatis, percepatan proses peninjauan laporan pengguna, hingga transparansi penegakan aturan terhadap kreator besar.

Bagi orang tua, peristiwa ini menjadi pengingat untuk aktif mendampingi konsumsi konten anak, memanfaatkan fitur seperti YouTube Kids dan mode terbatas, serta membangun dialog terbuka tentang bahaya rokok elektronik. Perlindungan anak di ruang digital pada akhirnya adalah tanggung jawab bersama: pemerintah, platform, kreator, dan keluarga.