Prestasi Gemilang Marzuki Darusman: Dari Pendiri Komnas HAM hingga Pelapor Khusus PBB

Marzuki Darusman memiliki daftar prestasi yang jarang bisa ditandingi oleh tokoh hukum Indonesia lainnya. Ia bukan hanya berprestasi di level nasional, tetapi juga diakui secara internasional sebagai salah satu pembela hak asasi manusia paling kredibel dari Asia. Berikut deretan pencapaiannya. Salah satu prestasi monumental Marzuki adalah perannya dalam pendirian Komnas HAM pada tahun 1993. Sebagai salah satu inisiator dan Wakil Ketua pertama, ia membantu membangun fondasi lembaga yang kemudian menjadi pilar penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM terus berfungsi hingga saat ini dan telah menangani ribuan kasus pelanggaran HAM.

Di bawah kepemimpinan kolektif yang melibatkan Marzuki, Komnas HAM menghasilkan laporan-laporan penting yang menggunakan perspektif HAM untuk menganalisis berbagai kebijakan pemerintah. Keberanian Komnas HAM era awal dalam mengkritik pemerintah menjadi standar yang diwariskan kepada generasi penerus. Puncak prestasi internasional Marzuki adalah pengangkatannya sebagai Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Korea Utara. Ini adalah posisi yang sangat prestisius yang hanya dipegang oleh para ahli HAM dengan reputasi global. Selama enam tahun, Marzuki menjalankan mandat ini dengan penuh dedikasi. Laporan-laporannya tentang Korea Utara menjadi dokumen otoritatif yang dirujuk oleh pemerintah, akademisi, dan organisasi HAM di seluruh dunia.

Laporan tahun 2014 secara khusus mendapat perhatian global karena mengungkap skala dan sistematika pelanggaran HAM di Korea Utara dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya. Marzuki telah menerima berbagai penghargaan dari lembaga nasional dan internasional atas kontribusinya di bidang HAM. Pengakuannya sebagai salah satu tokoh HAM paling berpengaruh di Asia merupakan bukti bahwa dedikasi dan kerja kerasnya selama puluhan tahun telah membuahkan hasil. Di luar jabatan formal, Marzuki meninggalkan warisan intelektual yang kaya. Tulisan-tulisannya tentang HAM, demokrasi, dan hubungan internasional menjadi referensi bagi generasi baru pemikir dan aktivis.

Cara pandangnya yang menjembatani perspektif nasional dan global telah memperkaya diskursus HAM di Indonesia dan internasional.

Prestasi gemilang Marzuki Darusman sangat beragam dan mencakup arena nasional maupun internasional. Di level nasional, pencapaian terbesarnya adalah ikut mendirikan Komnas HAM pada 1993 — sebuah langkah yang pada zamannya dianggap sangat berani karena menantang otoritarianisme Orde Baru. Komnas HAM menjadi lembaga pertama yang secara resmi menyuarakan pelanggaran HAM di Indonesia dan menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya. Sebagai Jaksa Agung, ia memprakarsai program "Pro Justitia" yang mendorong transparansi penanganan perkara dan perlindungan hak-hak tersangka — konsep yang saat itu masih asing di tradisi Kejaksaan Indonesia. Di level internasional, prestasi Marzuki bahkan lebih cemerlang. Laporannya sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Korea Utara pada 2014 menjadi dokumen kunci yang mendorong Dewan Keamanan PBB untuk membawa kasus pelanggaran HAM di Korut ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Atas jasanya, ia menerima berbagai penghargaan internasional, termasuk dari Human Rights Watch dan Amnesty International. Pada 2018, ia dipercaya memimpin misi pencarian fakta PBB untuk Myanmar, yang mengungkapkan genosida terhadap etnis Rohingya — laporannya menjadi dasar bagi gugatan internasional terhadap Myanmar. Kumpulan prestasi ini menempatkan Marzuki tidak hanya sebagai kebanggaan Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu tokoh HAM paling berpengaruh di Asia.

Prestasi internasional Marzuki Darusman yang paling membanggakan mungkin adalah ketika laporannya tentang Myanmar digunakan sebagai bukti dalam gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Pada tahun 2019, negara Gambia — atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) — menggugat Myanmar ke ICJ atas tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya. Dalam persidangan yang disiarkan ke seluruh dunia, laporan Marzuki dan timnya dikutip secara ekstensif sebagai bukti independen. Momen ini adalah puncak dari kerja bertahun-tahun mengumpulkan bukti di tengah situasi yang sangat berbahaya. Tim Marzuki harus mewawancarai korban di kamp-kamp pengungsian yang padat dan tidak higienis, di bawah tekanan waktu dan keterbatasan sumber daya. Bahwa kerja keras mereka akhirnya menjadi alat bukti di pengadilan internasional tertinggi adalah pencapaian yang luar biasa. Di level nasional, penghargaan "Bintang Jasa Utama" yang diterimanya dari Presiden pada tahun 2015 adalah pengakuan formal negara atas jasanya. Namun, mungkin "penghargaan" terbesar yang diterima Marzuki adalah rasa hormat dari komunitas HAM global. Di setiap forum HAM internasional, namanya disebut dengan penuh penghormatan. Ia membuktikan bahwa menjadi aktivis HAM bukan berarti harus selamanya menjadi oposisi — ada jalur lain, yaitu menjadi profesional HAM yang bekerja di dalam sistem global untuk mendorong perubahan. Model ini menginspirasi banyak aktivis muda Indonesia untuk melihat bahwa perjuangan HAM bisa dilakukan melalui berbagai jalur — akademik, diplomatik, hukum, dan politik.

Marzuki Darusman juga memiliki pandangan yang menarik tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan hak asasi manusia. Ia sering mengkritik pandangan bahwa pembangunan ekonomi harus didahulukan dengan mengorbankan HAM — sebuah argumen yang sering digunakan oleh rezim-rezim otoriter di Asia. Menurutnya, pembangunan dan HAM bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama. Negara yang menghormati HAM cenderung lebih stabil secara politik, yang pada gilirannya menciptakan iklim yang lebih kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pelanggaran HAM menciptakan ketidakstabilan, konflik, dan ketidakpastian yang justru menghambat pembangunan. Pandangan ini ia artikulasikan dalam berbagai forum internasional, sering kali menantang narasi dominan yang memisahkan HAM dari pembangunan.

Dalam kapasitasnya sebagai diplomat HAM, Marzuki juga berperan dalam menjembatani kesenjangan antara negara-negara Barat dan negara-negara Asia dalam isu-isu HAM. Sebagai orang Asia yang dihormati di forum-forum internasional, ia bisa berbicara dengan otoritas yang tidak dimiliki oleh diplomat Barat. Ia sering mengingatkan bahwa HAM bukanlah "produk Barat" melainkan nilai-nilai universal yang juga terkandung dalam tradisi-tradisi Asia, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Argumen ini efektif dalam meredakan resistensi dari negara-negara Asia yang sering menolak HAM sebagai bentuk imperialisme budaya. Pendekatan Marzuki yang inklusif dan tidak konfrontatif membuatnya dihormati oleh berbagai pihak, bahkan oleh mereka yang tidak sepenuhnya setuju dengan agendanya. Ia membuktikan bahwa diplomasi HAM tidak harus selalu keras dan konfrontatif — kadang-kadang pendekatan yang tenang dan argumentatif justru lebih efektif dalam jangka panjang.

Yang mungkin paling mengesankan dari Marzuki adalah kemampuannya untuk terus relevan di setiap era. Dari era Orde Baru yang represif, ke era Reformasi yang penuh gejolak, hingga era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Marzuki selalu menemukan cara untuk berkontribusi. Di usianya yang lanjut, ia aktif di media sosial, berbagi pemikiran tentang isu-isu HAM terkini kepada audiens yang lebih muda. Ia menyadari bahwa perjuangan HAM harus beradaptasi dengan perkembangan zaman — dari demonstrasi jalanan ke advokasi digital, dari lobi politik ke kampanye media sosial. Fleksibilitas ini adalah salah satu kunci keberhasilannya bertahan sebagai aktivis HAM selama lebih dari lima dekade. Banyak aktivis seangkatannya yang sudah pensiun, kelelahan, atau bahkan berubah haluan, tetapi Marzuki terus berjalan. Mungkin inilah warisan terbesarnya: bukan sekadar apa yang ia capai, tetapi bagaimana ia terus berjuang, lintas generasi dan lintas rezim, tanpa kehilangan arah dan integritas. Sebuah teladan bahwa menjadi aktivis adalah panggilan seumur hidup, bukan sekadar fase dalam karier.