Presiden Paul Biya Kembali, Empat Negara Eropa Kecam Proyek E1 Israel

YAOUNDÉ — Presiden Kamerun Paul Biya akhirnya kembali ke tanah airnya pada Kamis setelah 73 hari berada di luar negeri. Kepulangan kepala negara berusia 93 tahun itu mengakhiri masa absen yang memicu kritik tajam dari kubu oposisi serta pertanyaan publik tentang arah pemerintahan negara Afrika Tengah tersebut.

Selama di luar negeri, media lokal melaporkan bahwa Biya tinggal di Jenewa, Swiss, ditemani keluarga dan sejumlah pembantu dekatnya. Kepergiannya yang berlangsung lebih dari dua bulan itu disebut-sebut menjadi salah satu masa absen terlama seorang kepala negara Kamerun dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tak pelak menimbulkan spekulasi di dalam negeri.

Di saat yang sama, panggung politik internasional diramaikan oleh langkah empat negara besar Eropa. Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia pada hari yang sama melontarkan kecaman keras terhadap keputusan Israel membuka penawaran proyek pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Kedua peristiwa itu menjadi sorotan utama pemberitaan dunia pekan ini.

Kronologi Kepulangan Paul Biya

1. Presiden Biya meninggalkan Kamerun dan menetap sementara di luar negeri, dengan media lokal melaporkan keberadaannya di Jenewa, Swiss.
2. Masa absennya berlangsung selama 73 hari, periode yang dinilai sangat panjang oleh berbagai kalangan di dalam negeri.
3. Selama di Jenewa, Biya dikabarkan bersama keluarga dan para pembantu dekatnya, sementara roda pemerintahan berjalan seperti biasa.
4. Oposisi Kamerun mengkritik keras kondisi ini dan menyebut negara dibiarkan berjalan "dalam mode autopilot".
5. Pada Kamis, Biya akhirnya kembali ke Kamerun dan mengakhiri masa absennya di luar negeri.

"Negara ditinggalkan dalam mode autopilot," demikian kritik kubu oposisi terhadap absennya Presiden Biya selama 73 hari.

Kritik Oposisi dan Kekhawatiran Publik

Absennya Biya dalam waktu yang lama tidak hanya menjadi sorotan media, tetapi juga memantik kritik politik di dalam negeri. Oposisi menilai kepala negara yang telah berkuasa lebih dari empat dekade itu seharusnya tidak meninggalkan pemerintahan terlalu lama tanpa kejelasan yang memadai. Mereka menegaskan bahwa sebuah negara tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa kehadiran pemimpinnya dalam waktu yang panjang.

Kekhawatiran itu diperkuat oleh usia Biya yang telah menginjak 93 tahun, menjadikannya salah satu kepala negara tertua di dunia yang masih menjabat. Meski pemerintah tidak memberikan keterangan rinci terkait alasan tinggalnya di Jenewa, berbagai spekulasi bermunculan di tengah masyarakat. Kepulangannya pada Kamis diharapkan dapat memulihkan kepastian politik dan mengakhiri ketidakpastian yang sempat menyelimuti pemerintahan di Yaoundé.

Empat Negara Eropa Kecam Proyek E1

Sementara itu, Paris, Berlin, London, dan Roma pada Kamis mengecam keputusan Israel untuk membuka proses penawaran bagi proyek pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki. Proyek yang dikenal sebagai "E1" itu merupakan pengembangan pemukiman berskala besar yang dinilai akan semakin memutus akses Yerusalem Timur dari Tepi Barat.

Yerusalem Timur sendiri merupakan kawasan dengan mayoritas penduduk Palestina. Jika proyek E1 terealisasi, kawasan itu akan semakin terisolasi dan terpisah dari wilayah Tepi Barat secara geografis. Kecaman keempat negara Eropa itu sekaligus menegaskan status hukum proyek tersebut di mata komunitas internasional.

Seluruh pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk proyek E1, adalah ilegal menurut hukum internasional.

Dampak Proyek E1 terhadap Solusi Dua Negara

Proyek E1 bukan sekadar perluasan pemukiman biasa. Kawasan yang menjadi lokasi proyek tersebut berada pada posisi strategis yang menghubungkan Yerusalem dengan permukiman-permukiman Israel di Tepi Barat. Para pengamat menilai pembangunannya akan mempersulit terciptanya negara Palestina yang berkelanjutan dan mengancam solusi dua negara yang selama ini menjadi dasar perundingan damai.

• E1 akan memutus konektivitas wilayah antara Yerusalem Timur dan Tepi Barat.
• Proyek ini memperluas pemukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967.
• Seluruh pemukiman Israel di wilayah pendudukan dinilai ilegal berdasarkan hukum internasional.
• Keempat negara Eropa memandang proyek ini sebagai hambatan bagi solusi dua negara.
• Kecaman tersebut memperkuat sikap komunitas internasional yang selama ini menolak perluasan pemukiman.

Sikap Internasional yang Konsisten

Kecaman Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia menambah deretan panjang penolakan internasional terhadap perluasan pemukiman Israel. Hukum internasional secara tegas melarang pemindahan penduduk sipil ke wilayah yang diduduki, dan berbagai resolusi PBB telah berulang kali menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Kedua peristiwa — kepulangan Biya dan kecaman terhadap proyek E1 — menunjukkan bagaimana dinamika politik global terus bergerak. Di Afrika, publik menanti kepastian pemerintahan di bawah presiden tertuanya. Di Timur Tengah, tekanan internasional terhadap perluasan pemukiman kian menguat di tengah upaya menghidupkan kembali proses perdamaian kawasan.