Portugal Sahkan Larangan Cadar, Keamanan Melawan Kebebasan Beragama

Pernahkah Anda membayangkan berjalan di pusat kota, naik kereta, atau sekadar berbelanja di pasar dengan wajah tertutup kain hingga hanya menyisakan sepasang mata? Di Portugal, pemandangan seperti itu kini berstatus ilegal. Presiden Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan cadar—istilah umum untuk burqa dan niqab, penutup wajah yang lazim dikenakan sebagian perempuan Muslim—di seluruh ruang publik. Keputusan ini penting bukan hanya bagi warga Portugal, tetapi juga bagi kita semua, karena menempatkan dua nilai besar dalam satu ruang: keamanan kolektif dan kebebasan pribadi.

Undang-undang ini tidak lahir dalam semalam. Rancangannya disetujui parlemen pada pertengahan 2019 setelah melewati perdebatan panjang, lalu ditandatangani kepala negara beberapa waktu kemudian. Aturan ini melarang seseorang menutup wajah di tempat umum tanpa alasan yang sah. Bagi pelanggar, ancamannya bukan penjara, melainkan denda sebesar 120 hingga 250 euro—nilai yang setara dengan jutaan rupiah. Bahkan, orang yang memaksa pihak lain menutup wajah menghadapi sanksi yang lebih berat. Meski begitu, regulasi ini tidak kaku: pengecualian diberikan untuk kepentingan kesehatan, aktivitas olahraga, serta acara budaya dan keagamaan seperti perayaan karnaval yang menjadi tradisi panjang negeri itu.

Yang menarik, larangan ini dibingkai para pendukungnya bukan sekadar soal keamanan, melainkan juga perlindungan hak perempuan. Rancangan undang-undang yang sama turut memperkuat aturan pidana terkait mutilasi alat kelamin perempuan (FGM, female genital mutilation)—sebuah praktik kekerasan yang dianggap melanggar martabat manusia. Dengan kata lain, kebijakan ini ditempatkan dalam payung kesetaraan gender yang lebih luas, meski tidak semua pihak sepakat dengan cara yang dipilih.

Debat: Keamanan Publik versus Kebebasan Beragama

Para pendukung larangan berargumen bahwa identifikasi wajah adalah fondasi kehidupan sosial modern. Saat membuka rekening bank, melewati pos pemeriksaan bandara, atau berurusan dengan aparat, wajah menjadi penanda utama identitas seseorang. Wajah yang tertutup, menurut mereka, membuka celah bagi penyalahgunaan—mulai dari kejahatan berkedok anonimitas hingga kesulitan penegakan hukum. Di samping itu, sebagian kalangan memandang cadar sebagai simbol penindasan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan yang dijunjung masyarakat Eropa.

Di sisi lain, para pengkritik menyebut undang-undang ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap minoritas Muslim. Mereka berargumen bahwa kebebasan beragama adalah hak dasar yang dijamin konstitusi, dan negara seharusnya tidak mencampuri cara seseorang mengekspresikan keyakinannya. Organisasi hak asasi manusia juga mengingatkan bahwa larangan semacam ini kerap bersifat simbolis: sulit ditegakkan, mudah diabaikan, tetapi sangat efektif menciptakan stigmatisasi—pemberian cap negatif—terhadap kelompok yang sudah rentan.

Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Portugal bukan pionir dalam kebijakan ini. Prancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang penutup wajah di ruang publik pada 2011, disusul Belgia pada tahun yang sama. Austria memberlakukan larangan serupa pada 2017, Denmark menyusul pada 2018, dan Belanda mengesahkan larangan terbatas pada 2019—hanya berlaku di sekolah, transportasi umum, rumah sakit, dan gedung pemerintahan. Tiap negara punya alasan berbeda: sebagian menekankan keamanan, sebagian lagi menonjolkan sekularisme, yaitu pemisahan urusan agama dari kehidupan publik.

Perbedaan pendekatan itu menunjukkan bahwa tidak ada satu jawaban tunggal untuk persoalan ini. Yang menarik, beberapa negara yang lebih dulu melarang justru mengakui bahwa aturan tersebut sulit diimplementasikan dan dampaknya terhadap keamanan nyaris tak terukur. Efektivitas kebijakan semacam ini, pada akhirnya, lebih sering dipertanyakan daripada dirayakan.

Teknologi Pengenalan Wajah dan Masa Depan Identitas

Di balik perdebatan hukum, ada dimensi teknologi yang jarang disorot. Ruang publik modern dipenuhi kamera pengawas (CCTV, closed-circuit television) yang makin pintar berkat AI (Artificial Intelligence, kecerdasan buatan). Salah satu implementasi yang paling berkembang adalah face recognition, teknologi pengenalan wajah yang memanfaatkan algoritma machine learning (pembelajaran mesin) untuk mencocokkan wajah seseorang dengan basis data kependudukan dalam hitungan detik.

Di sinilah letak ironinya. Semakin banyak wajah tertutup, semakin besar pula titik buta bagi sistem pengawasan berbasis pengenalan wajah. Sebaliknya, ketika wajah terbuka dijadikan syarat utama identifikasi, privasi warga yang patuh hukum pun ikut terpantau. Ini dilema klasik antara keamanan dan privasi—dua kepentingan yang sama-sama sah, tetapi kerap berjalan berlawanan arah. Para peneliti juga mengingatkan bahwa algoritma pengenalan wajah tidak bebas dari bias; akurasinya bisa menurun drastis pada kelompok tertentu, sehingga risiko kesalahan identifikasi justru meningkat ketika teknologi ini dijadikan alat penegakan.

Pelajaran bagi Ekosistem Kita

Kisah Portugal menunjukkan bahwa hukum dan teknologi bergerak dalam satu ekosistem yang saling memengaruhi. Kebijakan publik hari ini akan membentuk cara teknologi dikembangkan dan digunakan di masa depan, begitu pula sebaliknya. Bagi Indonesia, yang juga akrab dengan perdebatan aturan berpakaian dan pengawasan publik, pengalaman Portugal bisa menjadi bahan pembelajaran yang berharga—tanpa harus menyalin mentah-mentah kebijakannya.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang apa yang boleh dikenakan di ruang publik bukan sekadar urusan kain dan hukum. Ia menyangkut bagaimana sebuah masyarakat menyeimbangkan kebebasan individu, keamanan kolektif, dan kemajuan teknologi. Selama ketiga hal itu belum menemukan titik keseimbangan, perdebatan seperti ini akan terus berulang—di Portugal, di Eropa, dan mungkin juga di negeri kita.