Pilkada dan Paradoks Desain Otonomi Daerah

Jakarta - Perdebatan mengenai pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung kerap kali hanya dipandang sebagai persoalan prosedur. Akibatnya, pengabaian terhadap hakikat pilkada sebagai mekanisme legitimasi rakyat dalam bingkai otonomi justru menjadi paradoks yang terus terabaikan. Mahkamah Konstitusi baru saja menutup satu babak perdebatan panjang tersebut melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pilkada tetap harus dilakukan secara langsung oleh rakyat. Banyak pihak menyebutnya sebagai kemenangan demokrasi. Namun, kemenangan untuk daerah yang mana?

Secara eksplisit, MK memang mengakui adanya pengecualian. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, dan Papua diizinkan memiliki mekanisme pilkada sendiri karena status kekhususan atau keistimewaannya. Tetapi, apa kabar dengan ratusan daerah lain yang juga memiliki sejarah, struktur sosial, dan kebutuhan politik spesifik, namun tak pernah mendapat pengakuan serupa? Pertanyaan ini menjadi celah yang belum terjawab dalam amar putusan tersebut.

Desain Tunggal vs Keragaman Lokal

Putusan MK memang memberikan kepastian hukum, namun belum menyentuh pertanyaan yang lebih substansial: apakah satu desain pilkada benar-benar dapat berlaku adil bagi seluruh daerah di Indonesia? Dalam kerangka otonomi daerah, setiap wilayah seharusnya memiliki keleluasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam memformulasikan mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling sesuai dengan konteks lokal. Realitasnya, Indonesia tidak dibangun di atas fondasi homogenitas. Ada nagari di Sumatera Barat, desa adat di Bali, hingga sistem kesukuan di Papua yang kesemuanya memiliki cara pandang tersendiri dalam mereproduksi kepemimpinan dan menjaga keseimbangan sosial-politik.

Paradoksnya, penyatuan desain pilkada sebagai “paket wajib” justru menafikan esensi otonomi itu sendiri. Alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan politik rakyat daerah, pilkada langsung yang seragam seringkali memunculkan potret kontradiktif: arena konflik horizontal, jebakan politik uang, dan reproduksi oligarki lokal yang tidak tersentuh oleh kearifan setempat. Desain tunggal ini mengasumsikan kesiapan yang sama pada seluruh daerah, padahal tingkat literasi politik, kekuatan civil society, dan tradisi demokrasi di tiap daerah sangat bervariasi.

Seperti diulas dalam analisis Terdepan.id sebelumnya, banyak daerah justru mengalami depolitisasi warga akibat formalisme demokrasi prosedural yang tidak berakar pada nilai-nilai lokal.

Oleh karena itu, putusan MK ini sepatutnya tidak dimaknai sekadar sebagai kemenangan demokrasi prosedural. Ini adalah momentum untuk meninjau kembali relasi antara desain kelembagaan negara dengan keberagaman sosio-kultural daerah. Pengakuan terhadap eksistensi DKI Jakarta, Yogyakarta, Aceh, dan Papua semestinya menjadi pintu masuk untuk membuka ruang yang lebih lebar bagi daerah lain. Bukan sebagai bentuk diskriminasi baru, melainkan sebagai perwujudan asas rekognisi dan subsidiaritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tanpa keberanian untuk menempuh rekayasa desain pilkada yang lebih plural, otonomi daerah akan terus terperangkap dalam ironi. Pilkada langsung sebagai mekanisme legitimasi rakyat akan kehilangan daya transformatifnya jika dipaksakan dalam cetakan yang rigid dan mengabaikan kompleksitas Indonesia sebagai negara-bangsa. Kini, pertanyaan besarnya bukan lagi langsung atau tidak langsung, melainkan bagaimana merancang pilkada yang mampu menghormati sekaligus memperkuat otonomi tiap jengkal daerah di Nusantara.