Pezeshkian: Kini Waktu Terbaik Iran Capai Kesepakatan dengan AS

Ketegangan di Timur Tengah bukan sekadar kabar luar negeri yang jauh dari kehidupan kita. Saat hubungan Iran dan Amerika Serikat (AS) memanas, harga minyak dunia ikut bergejolak, dan efeknya merembet ke biaya bahan bakar, ongkos logistik, hingga inflasi di banyak negara termasuk Indonesia. Karena itu, pernyataan terbaru Presiden Iran Masoud Pezeshkian layak mendapat sorotan: menurutnya, momentum saat ini merupakan peluang terbaik bagi Teheran untuk meraih kesepakatan dengan Washington.

Kendati membuka pintu dialog, Pezeshkian menegaskan bahwa kesediaan berunding sama sekali bukan tanda Iran menyerah pada tekanan. Bagi Teheran, duduk satu meja dengan lawan politik adalah bagian dari strategi diplomasi, bukan simbol ketundukan. Pernyataan ini sekaligus meredam suara faksi garis keras di dalam negeri yang selama bertahun-tahun menolak segala bentuk negosiasi dengan Barat.

Dialog Bukan Berarti Manut

Dalam penjelasannya, Pezeshkian memastikan setiap langkah diplomasi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional Iran. Ia menekankan Teheran tidak akan memandang Washington sebagai pihak yang sepenuhnya bisa dipercaya, mengingat rekam jejak hubungan kedua negara yang dipenuhi ketegangan sejak Revolusi Islam 1979.

Meski membuka peluang kesepakatan, nada keras tetap terdengar. Pezeshkian menilai kebijakan luar negeri AS masih sarat pendekatan kolonial dan kerap berseberangan dengan norma internasional, bahkan menyebut sejumlah tindakannya sebagai kejahatan. Namun justru karena itulah, ia berargumen, diplomasi menjadi penting: meredam risiko konflik terbuka yang bisa menghancurkan ekonomi Iran dan mengguncang stabilitas kawasan.

Bayang-Bayang Program Nuklir

Akar ketegangan Iran dan AS selama dua dekade terakhir adalah program nuklir Teheran. Pada 2015, Iran dan kekuatan besar dunia meneken kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang membatasi pengayaan uranium dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Kesepakatan itu goyah pada 2018 ketika AS di bawah pemerintahan Donald Trump menarik diri secara sepihak dan menerapkan kembali sanksi berat.

Sejak saat itu, Iran bertahap meningkatkan kapasitas pengayaan uranium hingga mendekati tingkat yang berpotensi dipakai untuk senjata, meski Teheran bersikeras programnya murni untuk pembangkit energi dan riset medis. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) berulang kali meminta akses inspeksi lebih luas, sementara Iran menuntut jaminan bahwa kesepakatan baru tidak akan dikhianati lagi seperti sebelumnya.

Tekanan Ekonomi yang Kian Menghimpit

Di balik sikap diplomatiknya, Iran menghadapi realitas ekonomi yang berat. Sanksi bertahun-tahun membuat mata uang rial anjlok, inflasi melambung, dan ekspor minyak yang menjadi tulang punggung pendapatan negara tersekat. Pezeshkian, yang terpilih pada 2024 dengan janji pemulihan ekonomi, sangat membutuhkan kelonggaran sanksi untuk menepati agenda reformasinya.

Ibarat perusahaan yang terus merugi, Iran perlu merestrukturisasi hubungan luar negerinya agar arus investasi dan perdagangan kembali mengalir. Tanpa itu, industri dan riset dalam negeri akan makin tertinggal karena sulit mengakses komponen, perangkat lunak, hingga pendanaan global yang menjadi bahan bakar inovasi.

Jalan Terjal di Depan

Meski Pezeshkian optimistis, keputusan akhir kebijakan luar negeri Iran berada di tangan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Di sisi lain, sikap Washington juga belum sepenuhnya terbaca: antara melanjutkan tekanan sanksi maksimum atau membuka ruang negosiasi baru.

Para pengamat menilai jendela diplomasi saat ini memang terbuka, tetapi sempit. Jika kedua pihak gagal memanfaatkannya, risiko eskalasi mulai dari serangan terbatas hingga konflik regional yang lebih luas bisa kembali menghantui. Bagi dunia, termasuk Indonesia, keberhasilan dialog ini bermuara pada satu hal sederhana namun penting: pasokan energi yang stabil dan harga yang lebih terjangkau bagi semua.