Pertalite Bakal Dibatasi untuk Orang Kaya, Teknologi Jadi Kunci Seleksinya

Setiap kali Anda mengisi tangki kendaraan dengan Pertalite seharga Rp10.000 per liter, sebagian dari biaya bahan bakar itu sebenarnya ditanggung negara melalui skema subsidi dan kompensasi. Masalahnya, selama ini fasilitas tersebut juga dinikmati kalangan berduit yang seharusnya mampu membeli bahan bakar nonsubsidi. Pemerintah kini bergerak menutup celah itu, dan teknologi digital disiapkan menjadi tulang punggungnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil menggelar pertemuan untuk membahas rencana pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Sasaran pembatasannya adalah masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan desil 10, yakni dua kelompok dengan tingkat ekonomi paling atas dalam pengelompokan penduduk Indonesia. Dengan kata lain, sekitar 20 persen warga terkaya di Tanah Air disiapkan untuk tidak lagi bisa menikmati BBM bersubsidi tersebut.

Apa Itu Desil 9 dan Desil 10?

Istilah desil mungkin terdengar teknis, tetapi konsepnya sederhana. Ibarat 100 orang yang diminta berbaris dari yang paling miskin hingga paling kaya, lalu barisan itu dipotong menjadi sepuluh kelompok berisi masing-masing sepuluh orang. Kelompok paling depan disebut desil 1, sedangkan kelompok paling belakang adalah desil 10. Pengelompokan ini umumnya mengacu pada data pengeluaran rumah tangga yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Dengan logika tersebut, desil 9 dan 10 merepresentasikan rumah tangga dengan daya beli tertinggi. Merekalah yang dinilai tidak layak menerima subsidi karena secara ekonomi mampu membeli Pertamax, BBM nonsubsidi dengan Research Octane Number (RON) 92 yang harganya berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000 per liter. Sebagai perbandingan, Pertalite memiliki RON 90 dan dijual Rp10.000 per liter. Selisih harga inilah yang selama ini menjadi magnet bagi semua kalangan, termasuk mereka yang berkantong tebal.

Teknologi di Balik Seleksi Penerima Subsidi

Pertanyaan terbesarnya: bagaimana cara memastikan orang kaya tidak lagi membeli Pertalite? Di sinilah inovasi digital berperan. Pemerintah sebelumnya telah menguji coba platform MyPertamina, aplikasi yang mengharuskan pembeli mendaftarkan kendaraan dan identitasnya sebelum memperoleh kode QR (Quick Response) untuk bertransaksi di Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU). Sistem serupa berpotensi menjadi fondasi implementasi pembatasan kali ini.

Agar seleksi berjalan akurat, platform tersebut perlu dihubungkan dengan basis data sosial ekonomi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data kependudukan. Di titik ini, pendekatan machine learning, yakni cabang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang memungkinkan komputer belajar dari pola data, dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi kelayakan penerima subsidi secara otomatis. Algoritma bisa menyaring profil konsumen berdasarkan kepemilikan kendaraan, riwayat transaksi, hingga status ekonomi, sehingga proses verifikasi tidak lagi bergantung pada pengecekan manual yang lambat dan rawan kecurangan.

Potensi Penghematan Anggaran Negara

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Beban subsidi dan kompensasi energi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kerap membengkak, bahkan sempat menembus ratusan triliun rupiah ketika harga minyak dunia melonjak. Berbagai kajian menunjukkan porsi terbesar konsumsi BBM bersubsidi justru dinikmati rumah tangga mampu. Ibarat pipa air yang bocor, subsidi yang seharusnya mengalir ke kelompok rentan justru banyak menggenang di halaman orang kaya.

Jika pembatasan untuk desil 9 dan 10 benar-benar diterapkan, volume Pertalite yang harus disubsidi negara berpotensi menyusut signifikan. Dana yang dihemat bisa dialihkan untuk pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, atau percepatan transisi menuju energi bersih. Dari sudut pandang efisiensi anggaran, langkah ini merupakan upaya menata ulang ekosistem subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi membebani keuangan negara secara berlebihan.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski idenya menarik, penerapannya tidak sederhana. Tidak semua pengguna kendaraan memiliki ponsel pintar atau akses internet yang stabil, terutama di daerah pelosok. Akurasi data sosial ekonomi juga kerap dikeluhkan karena tidak diperbarui secara berkala, sehingga berisiko salah sasaran. Selain itu, ada potensi penyalahgunaan, misalnya kalangan mampu yang meminjam identitas orang lain demi tetap bisa membeli BBM murah.

Karena itu, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada tiga hal: kualitas data, kematangan platform digital, dan kesiapan infrastruktur di ribuan SPBU di seluruh Indonesia. Jika ketiganya berjalan selaras, pembatasan Pertalite bisa menjadi contoh nyata bagaimana teknologi membantu negara menyalurkan subsidi secara lebih adil. Jika tidak, kebijakan ini berisiko menuai kekacauan di lapangan. Publik kini menanti kepastian jadwal serta mekanisme resmi yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.