Perpres Ojol Terbit, GoTo Buka Suara soal Masa Depan Transportasi Digital

Keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang transportasi digital bukan sekadar regulasi baru di atas kertas. Bagi puluhan juta pengguna ojek online (ojol) dan layanan pesan-antar makanan di Indonesia, aturan ini menyentuh langsung aktivitas harian mereka: mulai dari tarif yang dibayar penumpang, pendapatan pengemudi, hingga kecepatan aplikasi memproses pesanan. Ibarat memasang rambu lalu lintas di jalan yang selama ini dibiarkan liar, Perpres ini hadir untuk memberi kepastian di ekosistem yang tumbuh begitu cepat namun kerap menuai gesekan.

Peraturan Presiden (Perpres) adalah jenis regulasi tertinggi setelah Undang-Undang yang ditandatangani langsung oleh kepala negara. Kehadiran Perpres No. 27/2026 menandai babak baru bagi platform digital berbasis aplikasi, termasuk layanan ride-hailing (transportasi sewa) dan food delivery (pengantaran makanan). Salah satu pemain utama yang langsung merespons adalah GoTo, induk usaha dari Gojek dan GoFood. Melalui pernyataan resmi, jajaran manajemen GoTo menyambut baik terbitnya aturan tersebut dan menyatakan komitmen untuk menyesuaikan operasional mereka dengan ketentuan baru.

Apa Isi Perpres dan Mengapa Ini Penting?

Secara garis besar, Perpres No. 27/2026 mengatur tata kelola transportasi digital dari hulu ke hilir. Ada beberapa poin krusial yang perlu dipahami pembaca awam. Pertama, soal status hukum pengemudi. Selama ini hubungan antara aplikator dan mitra pengemudi berada di zona abu-abu: bukan karyawan penuh, tetapi juga tidak sepenuhnya mandiri. Perpres ini berupaya memperjelas hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk mekanisme bagi hasil yang dianggap lebih berkeadilan.

Kedua, perlindungan data pribadi pengguna dan pengemudi. Di era ketika algoritma (serangkaian instruksi matematis yang diproses komputer) mengatur hampir semua hal, mulai dari penentuan tarif hingga pembagian orderan, aturan soal transparansi data menjadi sangat vital. Ibarat resep masakan yang selama ini dirahasiakan, sebagian logika penentuan tarif kini diminta lebih terbuka agar tidak merugikan salah satu pihak.

Ketiga, standar keselamatan dan kualitas layanan. Perpres mengatur aspek seperti kelaikan kendaraan, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi penumpang, ini berarti kejelasan saat terjadi masalah, misalnya barang tertinggal atau kecelakaan di perjalanan.

"Regulasi yang jelas akan menciptakan iklim usaha yang sehat, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak mengorbankan kesejahteraan mitra pengemudi dan keamanan konsumen," demikian inti pernyataan yang disampaikan pihak GoTo dalam menanggapi Perpres tersebut.

Respons GoTo dan Dinamika Industri

GoTo, perusahaan hasil merger (penggabungan) dua raksasa digital Indonesia, berada di posisi yang unik. Mereka menaungi Gojek sebagai platform transportasi dan GoFood sebagai layanan pesan-antar makanan. Kedua layanan ini adalah target utama dari aturan baru tersebut. Manajemen GoTo menyatakan akan mempelajari detail Perpres dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan implementasi berjalan lancar.

Sikap kooperatif ini bukan tanpa alasan. Perubahan regulasi seringkali menjadi momen krusial bagi perusahaan teknologi. Jika salah langkah, mereka bisa kehilangan kepercayaan pengguna maupun mitra. Namun jika mampu beradaptasi cepat, aturan baru bisa menjadi peluang untuk memperkuat ekosistem. Ibarat pemain sepak bola yang harus menyesuaikan strategi ketika wasit mengeluarkan kartu kuning, adaptasi menjadi kunci.

Dampak bagi Pengemudi, Konsumen, dan Ekosistem Digital

Bagi mitra pengemudi, Perpres ini diharapkan membawa angin segar. Selama bertahun-tahun, keluhan soal pendapatan yang tidak menentu dan potongan aplikasi yang dianggap terlalu besar menjadi isu rutin. Dengan adanya payung hukum yang lebih jelas, posisi tawar pengemudi diharapkan menguat. Meski demikian, implementasi di lapangan tetap menjadi tantangan tersendiri. Regulasi sebagus apa pun akan bergantung pada pengawasan dan penegakan aturannya.

Dari sisi konsumen, kehadiran Perpres bisa berarti tarif yang lebih transparan dan layanan yang lebih aman. Namun ada pula kekhawatiran bahwa biaya kepatuhan yang meningkat dapat berimbas pada harga. Inilah dinamika klasik dalam industri teknologi: regulasi bertujuan melindungi, tetapi di sisi lain bisa menambah beban operasional yang akhirnya dibebankan ke pengguna.

Yang jelas, langkah pemerintah mengatur transportasi digital menunjukkan bahwa sektor ini telah bertransformasi dari sekadar inovasi disruptif (terobosan yang mengubah tatanan lama) menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur ekonomi nasional. Puluhan juta orang menggantungkan mobilitas dan penghasilan pada platform-platform ini setiap hari. Mengabaikan tata kelolanya bukan lagi pilihan.

Ke depan, mata akan tertuju pada bagaimana perusahaan seperti GoTo menerjemahkan Perpres menjadi kebijakan operasional nyata: apakah aplikasi akan diperbarui, apakah skema bagi hasil direvisi, dan bagaimana sosialisasi ke jutaan mitra pengemudi di seluruh Indonesia. Pengembangan sistem dan algoritma yang selama ini menjadi jantung layanan mereka kini harus selaras dengan kerangka hukum baru. Inilah ujian sesungguhnya dari sebuah ekosistem digital yang matang: bukan hanya mampu tumbuh cepat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan aturan main yang ada.

Perpres No. 27/2026 pada akhirnya bukan titik akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang penataan transportasi digital di Indonesia. Bagaimana pemerintah, platform, pengemudi, dan konsumen berkolaborasi akan menentukan apakah aturan ini benar-benar membawa kesejahteraan bersama, atau justru menjadi beban baru yang menghambat inovasi.