Perpres Ojol Masih Digodok, Pemerintah Fokus Roda Dua

Bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia, kabar ini layak disimak: aturan payung yang dinanti untuk mengatur nasib mereka ternyata belum tuntas. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online masih jauh dari final, karena pemerintah tengah menghitung ulang skema yang dinilai paling pas untuk diterapkan. Artinya, regulasi yang selama ini dinanti para mitra pengemudi belum akan terbit dalam waktu dekat.

Ibarat seperti seorang koki yang sedang menguji resep, pemerintah tidak mau terburu-buru menyajikan aturan sebelum semua bahan diukur dengan cermat. Fokus awal pembahasan, menurut pernyataan tersebut, diarahkan pada kendaraan roda dua, jenis kendaraan yang menjadi tulang punggung layanan ojol di hampir seluruh kota besar di Tanah Air.

Apa yang Sebenarnya Sedang Digodok?

Perpres ojol dirancang sebagai instrumen hukum setingkat presiden yang menjadi payung regulasi bagi ekosistem ojek online, mulai dari tarif layanan, keselamatan berkendara, hingga kesejahteraan mitra pengemudi. Selama ini aturan yang berlaku masih tersebar di berbagai sektor: Kementerian Perhubungan mengatur tarif batas atas dan bawah, sementara aspek digital dan perlindungan konsumen berada di ranah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Akibatnya, pengemudi kerap merasa terjepit di antara kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Kata kunci dari pernyataan Nezar Patria adalah formula. Pemerintah tidak sekadar menyalin naskah lama, melainkan menghitung ulang skema yang paling adil bagi tiga pihak: pengemudi, platform aplikasi seperti Gojek dan Grab, serta konsumen. Pertaruhan ekonomi di baliknya besar, karena perubahan tarif sekecil apa pun langsung terasa di kantong jutaan orang yang setiap hari menggunakan layanan ini.

Mengapa Fokus pada Roda Dua?

Pilihan menjadikan kendaraan roda dua sebagai fokus awal bukan tanpa alasan. Secara hitungan industri, motor adalah segmen dengan volume transaksi terbesar: hampir semua layanan ojol, baik transportasi penumpang, pengantaran makanan, maupun kurir barang, mengandalkan sepeda motor sebagai alat utamanya. Ketika aturan menyentuh roda dua, dampaknya langsung terasa pada mayoritas mitra pengemudi yang menggantungkan penghidupan dari sektor ini.

Selain itu, aspek keselamatan menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan. Data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor masih mendominasi catatan kepolisian, dan sebagian di antaranya berkaitan dengan pengemudi ojol yang bekerja dalam tekanan waktu. Karena itu, pengaturan jam kerja, batas kecepatan, hingga skema asuransi yang memadai menjadi bagian penting dari rancangan yang tengah diformulasikan.

Dampak bagi Pengemudi, Platform, dan Penumpang

Bagi pengemudi, kehadiran Perpres ini diharapkan menjadi tameng: tarif yang lebih pasti, jaminan sosial yang lebih jelas, serta mekanisme pembagian pendapatan dengan platform yang lebih transparan. Bagi platform, aturan ini sekaligus menjadi tantangan, karena model bisnis berbasis komisi akan menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Sementara bagi penumpang, dampaknya paling sederhana namun paling terasa, yaitu pada besaran ongkos yang harus dibayarkan setiap hari.

Pemerintah sendiri tampaknya sadar bahwa terburu-buru justru bisa memicu resistensi. Pengalaman regulasi transportasi berbasis aplikasi di berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan paling efektif lahir dari dialog terbuka antara semua pemangku kepentingan, bukan dari keputusan sepihak.

Yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya

Publik kini menunggu langkah konkret berikutnya: kapan draf Perpres akan dibuka untuk konsultasi publik, dan seberapa besar ruang masukan bagi para mitra pengemudi. Transparansi proses menjadi kunci agar aturan yang lahir nanti benar-benar menjawab kebutuhan lapangan, bukan sekadar dokumen administratif.

Yang jelas, komitmen pemerintah untuk menyempurnakan formula adalah sinyal bahwa sektor ini dianggap strategis. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang terus meningkat, ojol bukan lagi sekadar moda transportasi, melainkan bagian dari ekosistem layanan yang menopang aktivitas jutaan orang setiap hari. Regulasi yang tepat akan memperkuat ekosistem itu; regulasi yang keliru justru bisa menjadi sumber disrupsi baru yang merugikan semua pihak.