Perpres Ojol 2026 Terbit, Gojek dan Gofood Kini Diatur Negara

Kabar yang ditunggu jutaan pengemudi ojek online akhirnya tiba. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang transportasi digital, sebuah regulasi yang mengatur secara langsung layanan seperti Gojek dan Gofood. Keputusan ini penting karena menyentuh kehidupan sehari-hari lebih dari dua juta pengemudi dan puluhan juta pengguna di seluruh Indonesia. Ibarat seperti rambu lalu lintas di jalan tol yang sebelumnya hanya berupa imbauan, kini aturan itu punya kekuatan hukum penuh.

Perpres ini menjadi tonggak penting bagi ekosistem transportasi digital yang selama bertahun-tahun beroperasi dalam ruang abu-abu regulasi. Selama ini, hubungan antara platform, pengemudi, dan konsumen diatur lewat peraturan menteri yang sering berubah. Dengan hadirnya perpres, payung hukumnya naik satu tingkat dan diharapkan lebih stabil.

Respons Gojek: Disambut Baik, tapi Tetap Minta Kepastian

Gojek, sebagai salah satu platform terbesar di Indonesia, menyatakan menerima terbitnya Perpres No. 27/2026. Manajemen GoTo, perusahaan induk Gojek, menilai regulasi ini sebagai langkah positif untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak. Namun, mereka juga menekankan pentingnya implementasi di lapangan agar tidak menimbulkan gejolak baru.

"Kami menyambut baik terbitnya Perpres ini sebagai upaya pemerintah menata industri transportasi digital secara lebih adil dan berkelanjutan," ujar CEO GoTo dalam keterangan resminya.

Pernyataan tersebut bukan sekadar basa-basi korporat. Sebab, selama ini platform seperti Gojek dan Gofood sering menjadi sasaran kritik, mulai dari tarif yang dianggap memberatkan pengemudi hingga algoritma penugasan order yang tidak transparan. Perpres ini menjawab banyak keluhan tersebut.

Poin-Poin Penting yang Mengubah Wajah Ojol dan Gofood

Ada beberapa pasal krusial yang patut dicermati. Pertama, tarif layanan kini ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah daerah, platform, dan perwakilan pengemudi. Artinya, tidak lagi sepihak ditentukan oleh perusahaan teknologi. Kedua, kemitraan antara platform dan pengemudi diatur lebih seimbang, termasuk pembagian pendapatan yang lebih adil.

Ketiga, layanan pengiriman makanan seperti Gofood masuk dalam cakupan regulasi, bukan hanya transportasi penumpang. Ini penting karena jumlah transaksi Gofood terus melonjak, namun perlindungan bagi kurir makanan sering terabaikan.

Keempat, algoritma penugasan wajib transparan dan tidak boleh diskriminatif. Pengemudi berhak mengetahui dasar penilaian performa mereka. Kelima, ada ketentuan tentang jaminan sosial bagi pengemudi mitra, meski implementasinya masih menunggu aturan turunan.

Perbandingan Regulasi Sebelum dan Sesudah Perpres

Perbandingan di atas menunjukkan pergeseran besar dari pendekatan swakelola menuju tata kelola yang lebih terstruktur. Ini sejalan dengan tren global, di mana negara-negara lain seperti Singapura dan Uni Eropa juga memperketat pengawasan terhadap platform digital.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Terbitnya perpres bukan akhir dari persoalan. Justru di sinilah tantangan sebenarnya dimulai. Salah satu isu paling pelik adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif bersama platform dan pengemudi. Setiap daerah memiliki karakteristik biaya operasional yang berbeda. Ibarat seperti menyeragamkan harga cabai di seluruh nusantara, tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Selain itu, pengawasan terhadap algoritma membutuhkan kapasitas teknis yang mumpuni. Pemerintah perlu melibatkan ahli machine learning (pembelajaran mesin) dan data science (ilmu data) untuk mengaudit sistem penugasan order. Tanpa itu, kewajiban transparansi hanya menjadi formalitas di atas kertas.

Dari sisi pelaku usaha, ada kekhawatiran bahwa biaya kepatuhan akan meningkat dan berdampak pada tarif layanan. Namun, para ekonom berpendapat bahwa ekosistem yang sehat justru menarik lebih banyak investasi jangka panjang. Pengembangan teknologi yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

Bagi konsumen, perpres ini menjanjikan perlindungan yang lebih baik, misalnya terkait penanganan keluhan dan keamanan data pribadi. Bagi pengemudi, ada harapan pendapatan yang lebih adil dan jaminan sosial yang jelas. Bagi platform, ini adalah ujian kedewasaan dalam menjalankan inovasi yang selaras dengan kepentingan nasional.

Yang jelas, disrupsi digital di sektor transportasi kini memasuki babak baru. Regulasi bukan lagi penghambat, melainkan kerangka yang memastikan inovasi berjalan tanpa mengorbankan keadilan. Masyarakat tinggal menunggu bagaimana aturan turunan dirumuskan dan dijalankan. Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah kebijakan tidak diukur dari tebalnya dokumen, melainkan dari dampaknya pada kehidupan sehari-hari jutaan orang.