Perpres Ojol 2026: Potongan Komisi 8% hingga Jaminan Sosial

Kabar gembira bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur ulang tata kelola layanan transportasi berbasis aplikasi. Regulasi ini menjadi angin segar karena tidak hanya membahas besaran potongan komisi, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial dan kepastian pendapatan. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa kehadiran aturan ini adalah wujud nyata negara dalam memberikan rasa aman bagi para mitra pengemudi.

Selama bertahun-tahun, isu potongan komisi menjadi momok bagi para pengemudi. Sebelumnya, platform aplikator kerap mengambil porsi hingga 20 hingga 30 persen dari setiap transaksi. Dengan Perpres baru ini, pemerintah menetapkan batas maksimal potongan sebesar 8 persen untuk layanan tertentu. Ibarat seperti memotong kue, jika sebelumnya pengemudi hanya mendapat sepotong kecil, kini porsi mereka jauh lebih besar dan adil.

Batas Maksimal 8 Persen dan Skema Baru

Dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah secara tegas mengatur besaran komisi. Potongan maksimal 8 persen menjadi angka yang paling disorot. Namun, angka ini bukan satu-satunya poin penting. Regulasi ini juga mengatur mekanisme bagi hasil yang lebih transparan. Setiap transaksi wajib dilaporkan secara rinci dalam aplikasi, sehingga pengemudi dapat melihat pendapatan kotor dan potongan secara real-time. Tidak ada lagi potongan siluman yang selama ini mengurangi penghasilan tanpa penjelasan.

Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah melalui kajian panjang dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. "Perpres ini memberikan kepastian bagi pengemudi ojol, tidak hanya soal potongan 8 persen, tetapi juga jaminan sosial dan perlindungan kerja," ujar Dudy dalam keterangan resminya. Pernyataan ini menepis kekhawatiran bahwa aturan baru hanya akan menguntungkan pihak aplikator.

"Regulasi ini adalah fondasi baru ekosistem transportasi digital yang berkeadilan. Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama pengemudi sebagai ujung tombak layanan," tegas Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Jaminan Sosial dan Perlindungan Kerja

Bukan hanya soal tarif, Perpres ini juga mewajibkan platform aplikator untuk mendaftarkan pengemudi dalam program jaminan sosial. Selama ini, banyak pengemudi ojol yang bekerja tanpa jaminan kesehatan atau kecelakaan kerja. Dengan aturan baru, platform wajib memotong iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari pendapatan pengemudi, lalu menyetorkannya ke negara. Ibarat seperti membangun jaring pengaman, langkah ini memastikan pengemudi tetap terlindungi saat sakit atau mengalami kecelakaan saat bekerja.

Selain itu, Perpres mengatur tentang status hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator. Meskipun masih berstatus mitra, hak-hak dasar pengemudi seperti upah minimum per kilometer dan waktu istirahat wajib dipenuhi. Pemerintah juga membentuk lembaga pengawas independen untuk menangani sengketa antara pengemudi dan platform. Ini adalah terobosan besar dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Dampak bagi Konsumen dan Aplikator

Pertanyaan besar yang muncul: apakah konsumen akan terkena imbasnya? Dengan potongan komisi yang lebih kecil, pendapatan pengemudi meningkat, namun aplikator mungkin akan menyesuaikan tarif layanan. Pemerintah memastikan bahwa tarif tetap dalam kendali dan tidak akan memberatkan masyarakat. Tarif batas atas dan bawah akan dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Perhubungan.

Bagi aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim, aturan ini menuntut efisiensi operasional. Mereka harus beradaptasi dengan model bisnis baru yang lebih berpihak pada pengemudi. Meski demikian, para pelaku industri menyambut baik regulasi ini sebagai bentuk kepastian hukum. Dengan aturan yang jelas, iklim investasi di sektor transportasi digital diprediksi tetap tumbuh positif.

Implementasi Perpres ini akan dilakukan secara bertahap mulai awal 2027. Sosialisasi kepada pengemudi dan aplikator akan digencarkan dalam enam bulan ke depan. Pemerintah berharap regulasi ini menjadi tonggak baru dalam pengembangan ekonomi digital yang inklusif. Bagi para pengemudi, ini bukan sekadar angka, melainkan harapan baru untuk kehidupan yang lebih sejahtera.