Perpres Ojol 2026: Potongan Aplikator Dibatasi 8 Persen

Kabar baik akhirnya datang untuk jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menunggu kepastian, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur bagi hasil antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Aturan ini menetapkan bahwa potongan maksimal yang boleh diambil aplikator adalah 8 persen dari tarif perjalanan. Ibarat sebuah pertandingan sepak bola yang selama ini berjalan tanpa wasit, kini wasit akhirnya turun ke lapangan untuk memastikan permainan berjalan adil bagi semua pihak.

Selama ini, besaran komisi yang diambil platform seperti Grab dan Gojek menjadi salah satu sumber ketidakpuasan terbesar di kalangan pengemudi. Mereka mengeluh potongan yang terlalu tinggi membuat pendapatan bersih semakin tipis, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup. Dengan adanya Perpres ini, pemerintah berharap tercipta ekosistem transportasi digital yang lebih sehat dan berkelanjutan. Aturan ini juga menjadi sinyal bahwa negara hadir untuk melindungi pekerja di sektor ekonomi gig yang selama ini berada di zona abu-abu regulasi.

Apa Isi Perpres 27/2026 dan Mengapa Ini Penting?

Perpres ini secara garis besar mengatur tiga hal utama: besaran bagi hasil, mekanisme penetapan tarif, dan perlindungan sosial bagi pengemudi. Pertama, batas maksimal potongan aplikator ditetapkan sebesar 8 persen dari total tarif yang dibayarkan konsumen. Sebelumnya, sejumlah pengemudi mengaku potongan bisa mencapai 20 persen hingga 30 persen, tergantung skema dan promo yang berlaku. Kedua, pemerintah akan terlibat langsung dalam penetapan tarif minimum dan maksimum, sehingga tidak lagi sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar yang dikuasai aplikator.

Ketiga, pengemudi ojol kini diakui sebagai mitra yang berhak mendapatkan perlindungan, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan akses program jaminan sosial. Ini merupakan terobosan besar mengingat status hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator selama ini sering diperdebatkan. Ada yang menyebut pengemudi sebagai mitra independen, ada pula yang menilai mereka sebenarnya pekerja yang layak mendapat hak-hak standar.

"Regulasi ini adalah titik awal yang baik. Tantangan berikutnya adalah pengawasan di lapangan agar tidak ada celah bagi aplikator untuk mengakali aturan," ujar seorang pengamat kebijakan publik yang meneliti ekonomi digital di Indonesia.

Dampak bagi Pengemudi, Aplikator, dan Konsumen

Bagi pengemudi, kabar ini tentu melegakan. Dengan potongan maksimal 8 persen, pendapatan bersih mereka berpotensi meningkat signifikan. Ambil contoh sederhana: jika tarif perjalanan Rp20.000, sebelumnya pengemudi bisa menerima hanya Rp14.000 setelah dipotong 30 persen. Dengan aturan baru, mereka berhak menerima minimal Rp18.400. Selisih Rp4.400 per perjalanan tentu sangat berarti jika diakumulasi dalam sehari.

Namun, dampaknya bagi aplikator tidak bisa diabaikan. Grab dan Gojek sebagai pemain utama memiliki struktur biaya operasional yang besar, termasuk untuk pengembangan teknologi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Penurunan pendapatan dari komisi bisa memaksa mereka melakukan efisiensi atau mencari sumber pendapatan baru. Beberapa analis memperkirakan aplikator akan mengurangi program promo dan diskon yang selama ini menjadi senjata utama untuk menarik konsumen.

Bagi konsumen, konsekuensi yang paling mungkin adalah kenaikan tarif. Jika aplikator tidak bisa lagi mengambil komisi besar, mereka cenderung menaikkan harga dasar perjalanan. Pemerintah sendiri tampaknya sudah mengantisipasi hal ini dengan mekanisme penetapan tarif yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya agar kenaikan tarif tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Perbandingan dengan Negara Lain

Indonesia bukan satu-satunya negara yang mencoba mengatur ekonomi gig. Di Vietnam, pemerintah juga menerapkan batas komisi untuk aplikator transportasi. Sementara di Singapura, pendekatan yang digunakan lebih pada mendorong transparansi dan memberikan kebebasan bagi pengemudi untuk memilih platform. Perbandingan ini menunjukkan bahwa regulasi terhadap platform digital adalah tren global, seiring semakin besarnya peran mereka dalam perekonomian.

Langkah pemerintah ini patut diapresiasi sebagai upaya menciptakan keadilan di sektor ekonomi digital. Namun, implementasi di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya. Diperlukan pengawasan ketat, sanksi tegas bagi pelanggar, dan dialog berkelanjutan antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi. Tanpa itu, Perpres ini hanya akan menjadi dokumen bagus di atas kertas. Ekosistem transportasi digital Indonesia sedang memasuki babak baru, dan semua mata akan tertuju pada bagaimana aturan ini benar-benar melindungi mereka yang selama ini menjadi tulang punggung layanan ojol.