Perpres Baru Ojol: Potongan Aplikator Maksimal 8 Persen

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur bagi hasil antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator. Aturan ini menetapkan batas maksimal potongan yang boleh diambil platform sebesar 8 persen dari tarif perjalanan. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi jutaan pengemudi yang selama ini mengeluhkan besarnya komisi yang mencapai 20 hingga 30 persen. Mengapa ini penting? Karena langsung menyentuh pendapatan harian sekitar 2,5 juta pengemudi ojol di seluruh Indonesia, sekaligus mengubah lanskap ekonomi digital di sektor transportasi.

Analogi Sederhana: Ibarat Sistem Bagi Hasil di Pasar Tradisional

Bayangkan seorang pedagang di pasar tradisional yang harus menyerahkan sepertiga dari hasil jualannya kepada pengelola lapak. Tentu dia akan kesulitan menutup modal dan menghidupi keluarganya. Ibarat seperti itu, potongan besar yang diambil aplikator selama ini membuat pengemudi bekerja keras namun pendapatan bersihnya tergerus. Dengan Perpres 27/2026, pemerintah memangkas "sewa lapak digital" menjadi maksimal 8 persen, sehingga pengemudi bisa menikmati porsi lebih besar dari setiap perjalanan.

Peraturan ini tidak hanya menetapkan angka, tetapi juga mengatur mekanisme bagi hasil yang transparan. Aplikator diwajibkan melaporkan rincian potongan kepada pengemudi dan pemerintah. Selain itu, Perpres ini melarang potongan ganda yang selama ini membingungkan, misalnya biaya layanan plus biaya lainnya. Pemerintah berharap kebijakan ini menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

Spesifikasi dan Detail Teknis Perpres 27/2026

Ruang lingkup: Semua perusahaan aplikasi transportasi berbasis online, termasuk Grab, Gojek, Maxim, dan lainnya.

Batas potongan: Maksimal 8 persen dari tarif bersih yang dibayarkan konsumen.

Mekanisme pengawasan: Kementerian Perhubungan bersama Kominfo dan BPKP melakukan audit berkala.

Sanksi: Teguran hingga denda administratif dan pencabutan izin operasional jika melanggar.

Masa transisi: Enam bulan sejak tanggal diundangkan untuk penyesuaian sistem.

Dengan spesifikasi tersebut, pemerintah ingin memastikan implementasi berjalan mulus tanpa mengganggu layanan. Namun, sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar adalah pengawasan di lapangan, mengingat ribuan mitra pengemudi tersebar di berbagai daerah.

"Perpres ini adalah langkah maju untuk keadilan bagi para pengemudi. Namun, keberhasilan sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten," ujar seorang peneliti kebijakan publik dari Universitas Indonesia.

Kutipan tersebut menggambarkan optimisme sekaligus tantangan implementasi. Jika ditegakkan dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi model bagi negara lain yang menghadapi masalah serupa dengan platform digital.

Dampak bagi Pengemudi, Konsumen, dan Industri

Bagi pengemudi, potongan 8 persen berarti kenaikan pendapatan bersih hingga 15-20 persen per hari. Misalnya, jika sebelumnya dari tarif Rp 20.000 pengemudi hanya menerima Rp 14.000, kini bisa mendapat Rp 18.400. Selisih ini sangat berarti untuk kebutuhan sehari-hari.

Bagi konsumen, ada kekhawatiran tarif akan naik. Namun, pemerintah menegaskan bahwa tarif tetap diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan, sehingga tidak serta-merta melonjak. Aplikator diminta menyerap penyesuaian ini melalui efisiensi operasional dan inovasi teknologi.

Bagi industri, Perpres ini menciptakan disrupsi positif. Platform dituntut lebih efisien dan inovatif, misalnya dengan algoritma penjadwalan yang lebih baik atau machine learning untuk memprediksi permintaan. Ekosistem transportasi digital pun didorong menjadi lebih sehat dan kompetitif.

Perbandingan di atas menunjukkan perubahan signifikan. Namun, implementasi di lapangan perlu pengawasan ketat agar tidak ada celah pelanggaran. Pemerintah juga mengajak asosiasi pengemudi untuk berperan aktif dalam pengawasan.

Dengan terbitnya Perpres 27/2026, harapan baru muncul bagi para pengemudi ojol. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja di sektor ekonomi digital. Jika dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi pionir dalam regulasi platform digital yang berkeadilan. Inovasi dan pengembangan teknologi harus sejalan dengan kesejahteraan manusia, dan Perpres ini adalah langkah awal menuju ekosistem yang lebih manusiawi.