Perpres Baru Atur Bagi Hasil Ojol, Potongan Aplikator Dibatasi 8 Persen

Kabar penting bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur ulang skema bagi hasil antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Aturan ini menetapkan bahwa potongan yang boleh diambil aplikator maksimal 8 persen dari tarif perjalanan. Kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam ekosistem transportasi digital, karena untuk pertama kalinya besaran komisi dibatasi secara hukum, bukan lagi ditentukan sepihak oleh platform.

Selama bertahun-tahun, para pengemudi mengeluhkan potongan yang dianggap terlalu besar dan tidak transparan. Dengan adanya perpres ini, ada harapan baru bahwa pendapatan mereka menjadi lebih adil dan bisa diprediksi. Ibarat seperti membagi kue, sebelumnya porsi pengemudi selalu dipotong oleh pihak aplikator tanpa aturan yang jelas. Kini, pemerintah hadir sebagai "penengah" yang menetapkan porsi pasti: minimal 92 persen dari tarif menjadi hak pengemudi.

Apa Isi Perpres 27/2026?

Peraturan ini secara spesifik mengatur batas maksimal bagi hasil atau komisi yang dapat dikenakan oleh aplikator kepada mitra pengemudi. Dalam praktik sebelumnya, potongan bisa mencapai 20 hingga 30 persen, tergantung platform dan jenis layanan. Dengan aturan baru, potongan yang diizinkan maksimal 8 persen, artinya pengemudi berhak menerima 92 persen dari total tarif yang dibayarkan konsumen.

Selain soal persentase, perpres ini juga menyinggung sejumlah aspek penting lain, seperti transparansi perhitungan tarif, mekanisme pengawasan, serta sanksi bagi aplikator yang melanggar. Pemerintah berdalih bahwa intervensi ini diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan melindungi pekerja di sektor ekonomi digital yang terus tumbuh.

"Regulasi ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan keadilan bagi para pengemudi, tanpa mematikan inovasi di sektor transportasi digital," demikian bunyi pernyataan resmi yang dikutip dari siaran pers pemerintah.

Dampak bagi Pengemudi dan Aplikator

Bagi para pengemudi, potongan 8 persen tentu menjadi angin segar. Jika sebelumnya untuk perjalanan senilai Rp 20.000, pengemudi hanya menerima sekitar Rp 15.000 hingga Rp 16.000, kini mereka bisa mengantongi sekitar Rp 18.400. Perbedaan beberapa ribu rupiah per order mungkin tampak kecil, tetapi dalam sehari dengan belasan order, akumulasinya signifikan. Ini bisa menjadi tambahan penghasilan yang membantu menutupi biaya bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kebutuhan hidup.

Namun, di sisi lain, aplikator seperti Grab dan Gojek menghadapi tantangan besar. Pendapatan dari komisi adalah salah satu sumber utama pemasukan mereka. Dengan pembatasan ini, perusahaan mungkin perlu menyesuaikan model bisnis, mencari sumber pendapatan lain, atau melakukan efisiensi operasional. Pertanyaannya, apakah layanan tetap bisa berjalan optimal tanpa kenaikan biaya bagi konsumen?

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski aturan ini terlihat berpihak pada pengemudi, implementasinya tidak akan mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, pengawasan. Pemerintah harus memastikan tidak ada celah bagi aplikator untuk mengakali aturan, misalnya dengan menaikkan biaya layanan tambahan atau mengurangi insentif. Kedua, kesiapan platform untuk menyesuaikan sistem algoritma dan pembagian pendapatan mereka.

Ketiga, reaksi pasar. Jika aplikator merasa terbebani, mereka mungkin mengurangi jumlah driver atau memperkecil cakupan layanan. Ini bisa berdampak pada ketersediaan ojol di jam-jam sibuk. Oleh karena itu, diperlukan dialog berkelanjutan antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak baru.

Perpres ini juga menjadi preseden bagi sektor ekonomi platform lainnya, seperti kurir barang dan layanan makanan. Banyak pihak menantikan apakah model bagi hasil yang lebih adil akan diterapkan secara luas. Jika sukses, Indonesia bisa menjadi contoh bagaimana teknologi digital dapat tumbuh tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.

Pada akhirnya, Perpres 27/2026 bukan sekadar angka 8 persen. Ia adalah simbol pergeseran paradigma: bahwa di balik setiap inovasi teknologi, ada manusia yang perlu dilindungi. Kini bola berada di tangan pemerintah dan aplikator untuk membuktikan bahwa regulasi ini benar-benar membawa kesejahteraan, bukan sekadar tulisan di atas kertas.