Pakistan Perketat Keamanan Usai Partai PTI Ubah Agenda Safari Politik

Eskalasi ketegangan politik di Pakistan kembali memicu respons ketat dari aparat keamanan. Pemerintah federal Pakistan bersama otoritas Provinsi Punjab secara serentak meningkatkan status siaga serta memperketat pengamanan di berbagai titik strategis, termasuk di ibu kota Islamabad. Langkah tegas ini diambil menyusul keputusan Ketua Menteri Khyber Pakhtunkhwa (KP), Sohail Afridi, yang mengubah rencana safari politiknya di wilayah Punjab pascakematian seorang simpatisan partai oposisi Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Kronologi Perubahan Agenda Safari Politik PTI

Sebelumnya, partai pimpinan mantan Perdana Menteri Imran Khan tersebut telah merancang tur keliling di 13 kota di Punjab untuk menggalang dukungan publik menjelang aksi protes besar bertajuk demonstrasi damai penentu yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad pada 27 September mendatang.

1. Rencana Awal Rute Konvoi: Rombongan konvoi awalnya dijadwalkan bertolak dari Daud Khel pada hari Senin, melintasi Mianwali City, Wanbachran, Quaidabad, Joharabad, Khushab, Shahpur, Sargodha, Lalian, hingga Chiniot, sebelum akhirnya bermalam di Faisalabad.
2. Pergerakan Menuju Lahore: Dari Faisalabad, iring-iringan direncanakan bertolak menuju Lahore dengan agenda persinggahan singkat di Sheikhupura.
3. Perubahan Mendadak: Menyusul wafatnya kader PTI bernama Ishtiaq Ahmad, Sohail Afridi mengumumkan perubahan prioritas rute perjalanan dengan langsung mendatangi rumah duka di Lahore terlebih dahulu.

"Besok, saya akan mendatangi kediaman almarhum Ishtiaq Ahmad di Lahore. Setelah itu, saya akan menguraikan langsung peta jalan gerakan jalanan Punjab dari Lahore," tegas Sohail Afridi dalam keterangannya.

Penerapan Pasal 144 dan Pembatasan Kerumunan di Punjab

Merespons rencana pergerakan massa oposisi tersebut, Departemen Dalam Negeri Punjab bergerak cepat dengan memberlakukan larangan berkumpul bagi lima orang atau lebih di seluruh penjuru provinsi berdasarkan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (CrPC). Kebijakan pembatasan ruang publik ini resmi berlaku hingga 17 September.

Aturan ketat tersebut juga mencakup sejumlah larangan penting guna mencegah gangguan ketertiban umum, di antaranya:

• Larangan membawa, memamerkan, atau menggunakan senjata api dan senjata tajam di tempat umum.
• Pelarangan seluruh aktivitas dan seruan yang dinilai berpotensi memicu perkumpulan tanpa izin resmi.
• Pengecualian khusus tetap diberikan bagi agenda kedinasan pemerintah, proses peradilan pengadilan, acara pernikahan, prosesi pemakaman, serta ibadah keagamaan rutin.

Mobilisasi Pasukan dan Antisipasi Kerusuhan di Ibu Kota

Sementara itu, otoritas keamanan di Islamabad mulai memperkuat barikade pertahanan kota. Pemerintah pusat telah mengajukan permintaan tambahan kekuatan hingga 23.500 personel kepolisian dari berbagai provinsi untuk mengamankan wilayah ibu kota federal menjelang rencana aksi duduk (sit-in) pada akhir September.

Penasihat urusan politik dan keamanan pemerintah, Rana Sanaullah, memperingatkan pihak oposisi agar tidak melakukan tindakan anarkis atau provokatif yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu di tengah meningkatnya ancaman terorisme. Pemerintah menegaskan bahwa hak menyampaikan aspirasi tetap dijamin undang-undang, namun setiap tindakan yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan dan fasilitas publik akan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku.