Nobel Ekonomi Beberkan Tiga Jalur Pertumbuhan 8 Persen, Indonesia Dinilai Masuk?

Pertanyaan tentang bagaimana sebuah negara bisa menembus pertumbuhan ekonomi 8 persen selalu menjadi perdebatan hangat di kalangan perencana pembangunan. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan gerbang menuju lompatan kesejahteraan: lapangan kerja melimpah, pendapatan masyarakat naik, dan kemiskinan turun drastis. Ibarat mesin yang selama ini berjalan di gigi tiga, pertumbuhan 8 persen menuntut perpindahan ke gigi lima tanpa membuat mesin kepanasan. Itulah mengapa gagasan terbaru dari peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, menarik perhatian banyak pihak, termasuk Indonesia yang sejak lama mengidam-idamkan pertumbuhan setinggi itu.

Tiga Jalur yang Ditawarkan Robinson

Dalam berbagai forum akademik dan diskusi publik, Robinson memetakan tiga jalur utama yang bisa ditempuh sebuah negara untuk mencapai pertumbuhan 8 persen. Jalur pertama adalah transformasi struktural, yakni perpindahan besar-besaran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian tradisional ke sektor manufaktur dan jasa modern. Jalur kedua menekankan pembangunan institusi inklusif, yaitu tatanan politik dan ekonomi yang memberi ruang luas bagi partisipasi, inovasi, dan perlindungan hak properti. Jalur ketiga adalah investasi masif pada manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan penelitian, sehingga modal intelektual menjadi mesin penggerak utama.

Menurut Robinson, ketiga jalur itu tidak berdiri sendiri. Negara yang berhasil biasanya menggabungkan semuanya secara konsisten selama satu hingga dua dekade, bukan sekadar menempuh satu jalur lalu berhenti. "Pertumbuhan tinggi bukan hasil dari satu kebijakan ajaib, melainkan akumulasi pilihan institusional yang saling menguatkan," ujarnya dalam sebuah kuliah umum yang dikutip sejumlah jurnal ekonomi internasional.

Mengapa Institusi Menjadi Kunci

Kontribusi paling dikenal Robinson, yang ia kembangkan bersama Daron Acemoglu, adalah tesis tentang peran institusi. Mereka membedakan antara institusi ekstraktif dan institusi inklusif. Institusi ekstraktif diibaratkan seperti pohon yang buahnya dipetik segelintir orang, sementara akarnya dibiarkan kering. Sebaliknya, institusi inklusif memberi kesempatan kepada banyak orang untuk menanam, merawat, dan menikmati hasilnya bersama.

Dalam konteks mencapai pertumbuhan 8 persen, perbedaan ini sangat menentukan. Negara dengan institusi inklusif cenderung memiliki biaya transaksi lebih rendah, tingkat korupsi terkendali, dan iklim investasi yang stabil. Alih-alih mengandalkan komoditas semata, mereka mampu membangun ekosistem industri yang berkelanjutan. Sebaliknya, negara yang terjebak institusi ekstraktif bisa mengalami lonjakan pertumbuhan jangka pendek, tetapi cepat atau lambat akan kehabisan tenaga.

"Pertumbuhan yang hanya bertumpu pada sumber daya alam tanpa perbaikan institusi ibarat membangun rumah di atas pasir. Indah sesaat, rapuh selamanya," tulis Robinson dalam salah satu karyanya.

Posisi Indonesia di Antara Ketiga Jalur

Pertanyaan besarnya: apakah Indonesia masuk dalam kategori negara yang mampu menempuh ketiga jalur itu? Sejumlah ekonom menilai Indonesia memiliki modal awal yang menjanjikan. Bonus demografi, pasar domestik besar, dan pertumbuhan kelas menengah selama dua dekade terakhir menjadi bekal penting. Namun, tantangan struktural juga tidak ringan.

Data menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga. Sektor manufaktur tumbuh, tetapi belum menyerap tenaga kerja sebesar yang diharapkan pada era 1990-an. Investasi pada penelitian dan pengembangan juga masih relatif kecil dibanding anggaran negara. Di sisi lain, reformasi institusi melalui penyederhanaan regulasi dan penguatan antikorupsi menjadi sinyal positif yang perlu dijaga konsistensinya.

Beberapa pengamat menilai Indonesia berada di persimpangan. Jika mampu mempercepat reformasi struktural, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjaga stabilitas institusi, bukan tidak mungkin target 8 persen bukan sekadar angan. Namun, tanpa perbaikan mendasar, angka itu bisa berhenti sebagai wacana politik musiman.

Yang jelas, pesan Robinson relevan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan tinggi bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari desain kelembagaan yang matang, investasi jangka panjang, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Ekonomi 8 persen bukan tujuan akhir, melainkan sarana menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pertanyaannya kini bukan lagi bisa atau tidak, melainkan apakah ada kemauan politik dan kesabaran untuk menempuh jalannya.