Netanyahu Tolak Rencana Damai Gaza, Minta Hamas Serahkan Senjata

Harapan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Jalur Gaza kembali menemui jalan buntu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak usulan perdamaian yang diajukan Board of Peace, badan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memuat 15 poin rencana pemulihan Gaza. Penolakan ini bukan sekadar manuver diplomatik, melainkan sinyal bahwa jalan menuju gencatan senjata permanen masih panjang dan berliku. Bagi jutaan warga Gaza yang hidup di tengah kehancuran, keputusan ini berarti penantian yang belum berujung.

Netanyahu menegaskan satu syarat yang tidak bisa ditawar. Israel tidak akan menarik pasukan militernya dari Jalur Gaza sebelum Hamas menyerahkan seluruh senjatanya secara penuh. Posisi ini menempatkan pelucutan senjata sebagai prasyarat mutlak, bukan bagian dari proses bertahap seperti yang diusulkan dalam rencana damai tersebut.

Apa Isi Usulan Board of Peace?

Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan inisiatif yang digagas Trump untuk mengawasi transisi Gaza pascaperang. Badan ini dirancang sebagai payung internasional yang mengoordinasikan rekonstruksi, tata kelola sementara, dan jaminan keamanan bagi wilayah kantong Palestina tersebut. Rencana 15 poin yang diusulkan mencakup sejumlah langkah strategis, mulai dari penghentian permusuhan, penarikan bertahap pasukan Israel, hingga pembangunan kembali infrastruktur yang hancur akibat perang.

Namun, justru mekanisme bertahap itulah yang menjadi titik gesek. Dalam skema usulan tersebut, penarikan militer dan pelucutan senjata berjalan beriringan dengan verifikasi internasional. Netanyahu memandang formula semacam itu berisiko karena memberi ruang bagi Hamas untuk mempertahankan kekuatan militernya di balik proses diplomatik yang panjang.

Mengapa Pelucutan Senjata Jadi Syarat Mutlak?

Bagi pemerintah Israel, senjata di tangan Hamas dipandang sebagai ancaman eksistensial. Serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Israel menjadi luka kolektif yang membentuk seluruh kebijakan keamanan negara itu hingga saat ini. Netanyahu berulang kali menyatakan bahwa tujuan perang Israel adalah menghancurkan kemampuan militer Hamas, dan penarikan pasukan sebelum tujuan itu tercapai dianggap sebagai kekalahan strategis.

Dari sisi Hamas, tuntutan menyerahkan senjata secara penuh sebelum Israel mundur sama artinya dengan menyerah tanpa jaminan. Kelompok itu khawatir, begitu kehilangan daya tawar militernya, tidak ada lagi yang menahan Israel dari melanjutkan operasi atau menguasai Gaza sepenuhnya. Inilah dilema klasik dalam negosiasi konflik: siapa yang harus melangkah lebih dulu, dan siapa yang menjamin pihak lain menepati janji?

Dampak bagi Warga Sipil Gaza

Di tengah tarik-menarik politik ini, warga sipil Gaza menanggung beban paling berat. Perang yang berlangsung sejak akhir 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang, menghancurkan rumah sakit, sekolah, dan permukiman, serta memicu krisis kemanusiaan yang digambarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Jutaan warga mengungsi berulang kali, sementara akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan sangat terbatas.

Gagalnya rencana damai berarti bantuan kemanusiaan dalam skala besar sulit mengalir, rekonstruksi tertunda, dan ketidakpastian terus membayangi kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga-keluarga di Gaza, perdebatan soal urutan penarikan pasukan dan pelucutan senjata bukanlah isu abstrak, melainkan penentu apakah mereka bisa tidur tanpa suara ledakan malam ini.

Reaksi Internasional dan Jalan ke Depan

Penolakan Netanyahu menempatkan Trump dan Board of Peace dalam posisi sulit. Amerika Serikat selama ini menjadi penjamin utama setiap kesepakatan yang melibatkan Israel, dan kegagalan rencana ini menguji kredibilitas Washington sebagai mediator. Sejumlah negara Eropa dan Arab yang mendukung inisiatif tersebut kini menghadapi kenyataan bahwa peta jalan perdamaian mereka mentok pada satu syarat fundamental.

Para pengamat menilai ada beberapa skenario ke depan. Pertama, negosiasi ulang dengan formula kompromi, misalnya pelucutan senjata bertahap yang diawasi ketat dengan penarikan pasukan secara proporsional. Kedua, gencatan senjata sementara yang terus diperpanjang sambil menunggu momentum politik baru. Ketiga, dan yang paling dikhawatirkan, kembalinya eskalasi militer dalam skala penuh.

Apa pun skenarionya, satu hal jelas: perdamaian di Gaza tidak bisa dibangun di atas kertas semata. Ia menuntut keberanian politik dari kedua pihak untuk melepaskan tuntutan maksimal demi menghentikan penderitaan manusia. Hingga keberanian itu muncul, rencana 15 poin, 20 poin, atau berapa pun jumlahnya, hanya akan menjadi dokumen tanpa nyawa.