Netanyahu Tolak 15 Poin Rencana Perdamaian Trump soal Gaza

Masa depan Jalur Gaza kembali berada di persimpangan jalan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menolak proposal berisi 15 poin yang disusun Dewan Perdamaian, badan internasional bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang antara lain mengatur pelucutan senjata Hamas. Keputusan ini berpotensi memperpanjang ketidakpastian bagi lebih dari dua juta warga Gaza yang hidup di tengah reruntuhan, sekaligus menguji kredibilitas diplomasi internasional yang telah berjalan berbulan-bulan.

Mengapa kabar ini penting bagi pembaca di Indonesia? Karena setiap kebuntuan negosiasi di Timur Tengah berdampak luas: harga energi global bisa bergejolak, rantai pasok dunia terganggu, dan solidaritas kemanusiaan internasional kembali diuji. Di atas semua itu, ada nyawa jutaan warga sipil yang menanti kepastian.

Latar Belakang: Luka Lama yang Belum Mengering

Konflik Gaza meletus pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang wilayah Israel selatan dan menyandera lebih dari 250 orang. Israel membalas dengan operasi militer besar-besaran yang, menurut otoritas kesehatan setempat, menewaskan puluhan ribu warga Gaza dan meratakan sebagian besar infrastruktur wilayah kantong itu. Gencatan senjata sempat dicapai pada awal 2025, namun kembali runtuh hanya dalam hitungan pekan.

Di tengah kebuntuan tersebut, Trump membentuk Dewan Perdamaian, sebuah badan pengawas internasional yang dirancang untuk mengawal masa transisi Gaza. Badan ini kabarnya melibatkan sejumlah figur global, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan bertugas mengawasi pelucutan senjata, pemerintahan sementara, hingga rekonstruksi yang diperkirakan menelan biaya puluhan miliar dolar AS.

Apa Saja yang Diatur dalam 15 Poin Itu?

Meski dokumen resminya belum dipublikasikan secara utuh, informasi yang beredar menyebutkan proposal tersebut mencakup beberapa klaster besar. Pertama, pelucutan senjata Hamas secara bertahap dengan mekanisme verifikasi independen. Kedua, pembentukan pemerintahan transisi yang dikelola tokoh teknokrat Palestina di bawah pengawasan Dewan Perdamaian. Ketiga, penempatan pasukan penstabil internasional untuk menjaga keamanan selama masa peralihan.

Klaster lainnya mencakup pembebasan sandera yang masih ditahan, penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, serta program rekonstruksi masif yang didanai negara-negara donor. Formula ini dirancang sebagai jalan tengah: Israel mendapat jaminan keamanan, sementara warga Gaza memperoleh kepastian bahwa wilayah mereka tidak akan kembali menjadi medan perang terbuka.

Mengapa Netanyahu Menolak?

Penolakan Netanyahu berakar pada tiga tuntutan yang selama ini dipegang keras pemerintah Israel: Hamas harus dilucuti sepenuhnya, kelompok itu tidak boleh menyisakan kekuatan politik maupun militer, dan Israel menuntut kendali keamanan jangka panjang atas Gaza. Proposal 15 poin dinilai sebagian kalangan di Tel Aviv terlalu longgar, terutama soal mekanisme verifikasi pelucutan senjata dan peran aktor internasional yang dikhawatirkan membatasi gerak militer Israel.

Faktor politik domestik juga tidak bisa diabaikan. Koalisi pemerintahan Netanyahu diisi partai-partai sayap kanan yang sejak awal menolak pengaturan apa pun yang membuka peluang bagi kekuasaan Palestina atas Gaza. Bagi Netanyahu, menerima proposal yang dianggap lunak bisa berarti runtuhnya koalisi yang menopang kekuasaannya.

Analisis sejumlah pengamat Timur Tengah: tanpa mekanisme verifikasi yang kredibel, pelucutan senjata hanya akan menjadi kesepakatan di atas kertas, dan di situlah letak kebuntuan sesungguhnya.

Perbandingan Posisi Para Pihak

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Dengan penolakan ini, bola diplomasi kembali berada di tangan Washington. Amerika Serikat diperkirakan akan mengintensifkan lobi, baik terhadap Israel maupun negara-negara Arab penjamin seperti Mesir dan Qatar, untuk mencari formula baru yang bisa diterima semua pihak. Kemungkinan revisi mencakup pengetatan mekanisme verifikasi senjata serta jadwal penarikan pasukan yang lebih fleksibel.

Namun waktu bukanlah kemewahan yang dimiliki Gaza. Kondisi kemanusiaan di sana terus memburuk, bantuan pangan dan obat-obatan tersendat, dan tekanan publik internasional meningkat dari hari ke hari. Jika negosiasi kembali menemui jalan buntu, pilihannya sangat sempit: eskalasi militer baru, atau status quo rapuh yang bisa pecah kapan saja. Bagi jutaan warga sipil, setiap hari penundaan berarti satu hari lagi hidup dalam ketidakpastian.