Netanyahu Lawan Trump: Gaza Tetap Jadi Medan Perang

Ketegangan antara Washington dan Tel Aviv memanas. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menolak usulan peta jalan perdamaian yang diajukan oleh Amerika Serikat, yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP). Penolakan ini bukan sekadar perbedaan pendapat diplomatik, melainkan sinyal keras bahwa kebijakan luar negeri Israel tidak akan tunduk pada tekanan sekutu terdekatnya sekalipun. Bagi Anda yang mengikuti perkembangan Timur Tengah, ini adalah momen krusial yang bisa mengubah peta geopolitik kawasan—dan berdampak pada harga minyak dunia, keamanan global, hingga arus pengungsi.

Ibarat dua sahabat yang bertengkar di depan umum, Netanyahu dan pemerintahan Trump menunjukkan retakan yang sulit ditambal. BoP, yang dirancang sebagai kerangka gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, dianggap oleh Netanyahu sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Israel. Baginya, menarik pasukan berarti membiarkan kelompok militan Palestina memperkuat diri—sebuah skenario yang ia sebut sebagai "kekalahan terencana".

Mengapa Netanyahu Menolak BoP?

Penolakan ini bukanlah keputusan impulsif. Netanyahu memiliki perhitungan politik dan militer yang matang. Pertama, secara politik, ia menghadapi tekanan dari koalisi sayap kanan di parlemen Israel (Knesset). Jika ia menerima BoP, koalisinya bisa runtuh, memicu pemilu dini yang berisiko mengakhiri karier politiknya. Kedua, secara militer, Netanyahu percaya bahwa gencatan senjata tanpa jaminan keamanan yang kuat hanya akan memberi waktu bagi Hamas dan kelompok lain untuk mempersenjatai diri ulang. "Mereka akan menggunakan gencatan ini untuk membangun terowongan baru dan menyelundupkan roket," ujar seorang analis militer Israel yang enggan disebut namanya.

Data dari Kementerian Pertahanan Israel menunjukkan bahwa sejak gencatan senjata terakhir pada 2021, Hamas telah menggandakan produksi roket jarak pendeknya. Bagi Netanyahu, mengulangi kesalahan yang sama adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa operasi militer di Gaza akan terus berlanjut hingga tujuan strategis tercapai: menghancurkan infrastruktur militer Hamas dan memulihkan keamanan bagi warga Israel di wilayah selatan.

BoP: Antara Harapan dan Realitas Politik

Board of Peace (BoP) adalah inisiatif terbaru dari pemerintahan Trump untuk menengahi konflik Israel-Palestina. Konsepnya mirip dengan "kesepakatan abad ini" yang pernah dilontarkan sebelumnya, namun dengan penekanan lebih besar pada gencatan senjata bertahap dan penarikan pasukan Israel dari Gaza sebagai langkah awal membangun kepercayaan. BoP juga mencakup rencana rekonstruksi ekonomi senilai puluhan miliar dolar yang didanai oleh negara-negara Teluk, dengan harapan menciptakan lapangan kerja dan stabilitas bagi warga Palestina.

Namun, bagi Netanyahu, BoP adalah "jebakan manis". Ia menilai bahwa penarikan pasukan tanpa pengawasan internasional yang ketat hanya akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang diisi oleh anarki. "Kami tidak akan mengulangi kesalahan di Lebanon selatan, di mana penarikan pasukan justru menghasilkan roket di perbatasan utara," katanya dalam pidato resmi. Ia juga mengkritik kurangnya mekanisme verifikasi untuk memastikan Hamas tidak memanfaatkan momen ini untuk memperkuat sayap militernya.

Dampak bagi Kawasan dan Dunia

Penolakan Netanyahu ini memicu reaksi berantai. Di kawasan, negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania, yang selama ini menjadi mediator, merasa frustrasi karena upaya mereka diabaikan. Sementara itu, di Washington, para pejabat Departemen Luar Negeri (State Department) mengungkapkan kekecewaan, meskipun Trump sendiri belum memberikan komentar resmi. Analis politik di AS menyebut bahwa penolakan ini bisa memicu sanksi diplomatik, seperti pengurangan bantuan militer—meskipun langkah tersebut sangat tidak populer di kalangan pro-Israel di Kongres.

Bagi dunia, konflik yang berkepanjangan berarti ketidakpastian ekonomi. Harga minyak mentah dunia berpotensi naik karena kekhawatiran gangguan pasokan di Selat Hormuz. Investor global juga akan semakin hati-hati menanamkan modal di kawasan Timur Tengah. Di sisi kemanusiaan, warga Gaza akan terus hidup dalam ketidakpastian, dengan akses terbatas ke air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Organisasi PBB memperkirakan bahwa 80% penduduk Gaza kini bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional.

"Penolakan Netanyahu bukanlah akhir dari diplomasi, tetapi awal dari babak baru yang lebih kompleks," kata Dr. Sarah Levi, pakar hubungan internasional dari Universitas Hebrew.

Analisis: Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Dengan penolakan ini, pilihan yang tersisa bagi AS adalah menekan Israel melalui jalur ekonomi atau mencari sekutu baru di kawasan. Namun, tekanan ekonomi kepada sekutu dekat seringkali menjadi bumerang, karena bisa memicu sentimen anti-AS di dalam negeri Israel. Alternatif lain adalah melibatkan aktor regional seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab untuk menjadi penjamin keamanan—sebuah ide yang pernah digulirkan namun belum menemukan titik terang.

Di sisi lain, Netanyahu mungkin sedang menghitung bahwa ia bisa "menunggu" hingga pemilu AS selesai, berharap pemerintahan baru akan lebih ramah terhadap kebijakannya. Namun, ini adalah perjudian besar. Jika Trump merasa dikhianati, ia bisa mengubah sikapnya secara drastis, mengingat ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak suka dikalahkan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika presiden AS merasa diremehkan, mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tidak terduga, seperti memindahkan kedutaan atau menghentikan dukungan di forum internasional.

Bagi masyarakat global, konflik ini adalah pengingat bahwa perdamaian tidak bisa dipaksakan dari luar. Setiap langkah harus dihargai dengan kompromi yang seimbang. Sementara itu, warga sipil di Gaza dan Israel tetap menjadi korban dari kebuntuan politik ini. Hingga ada titik temu antara keamanan Israel dan hak-hak Palestina, siklus kekerasan akan terus berulang, dan peta jalan apa pun—termasuk BoP—hanya akan menjadi dokumen yang menghiasi meja konferensi.