Naji Issa Mundur, Ekonomi Libya Hadapi Ujian Berat

Ketika orang yang memegang kunci brankas sebuah keluarga besar tiba-tiba meletakkan jabatannya, seluruh anggota keluarga akan bertanya-tanya: apakah belanja bulanan masih aman, dan apakah tabungan darurat masih cukup? Ibarat seperti itulah kegelisahan yang kini menyelimuti Libya. Naji Issa resmi mengundurkan diri dari posisi Gubernur Bank Sentral Libya, meninggalkan dua pekerjaan rumah raksasa yang belum terselesaikan: membengkaknya belanja pemerintah dan tekanan terhadap cadangan devisa negara.

Bagi pembaca awam, kabar ini mungkin terasa jauh. Namun dampaknya sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari warga Libya, mulai dari harga roti dan bahan bakar, gaji pegawai negeri, hingga ketersediaan obat-obatan impor. Bank sentral adalah lembaga yang bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang suatu negara. Ketika pucuk pimpinannya kosong di tengah tekanan ekonomi, pasar cenderung merespons dengan kekhawatiran, dan kekhawatiran itu bisa berubah menjadi gejolak nilai tukar yang pada akhirnya dibayar oleh rakyat kecil.

Mengapa Posisi Gubernur Bank Sentral Begitu Menentukan

Bank sentral bisa diibaratkan sebagai jantung dalam tubuh perekonomian. Ia memompa darah berupa uang ke seluruh sistem: mengatur suku bunga, mengawasi bank-bank komersial, serta mengelola cadangan devisa, yaitu simpanan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat yang dipakai untuk membayar impor dan menjaga nilai mata uang lokal. Di Libya, peran itu jauh lebih berat karena hampir seluruh pendapatan negara berasal dari ekspor minyak mentah. Artinya, bank sentral bukan sekadar pengawas, melainkan juga pengelola keran utama pendapatan nasional.

Naji Issa sendiri mengemban amanah di tengah situasi politik yang terbelah. Libya selama bertahun-tahun diwarnai rivalitas dua pusat kekuasaan, yakni pemerintahan yang berbasis di Tripoli di wilayah barat dan kubu yang berkuasa di wilayah timur. Kondisi ini membuat kebijakan moneter, yaitu serangkaian keputusan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar, sering kali berjalan terseok karena harus menyeimbangkan kepentingan dua kubu yang saling bersaing.

Belanja Pemerintah yang Membengkak

Tantangan pertama yang akan diwarisi kepemimpinan baru adalah belanja pemerintah yang terus menggelembung. Ibarat rumah tangga yang tagihannya terus naik sementara pemasukannya stagnan, pemerintah Libya harus menanggung gaji sektor publik yang besar, subsidi bahan bakar dan listrik, serta pengeluaran dari berbagai faksi politik. Ketika pengeluaran jauh melampaui pemasukan, muncullah apa yang disebut defisit anggaran, yaitu selisih negatif antara belanja dan pendapatan negara.

Defisit yang dibiarkan biasanya ditambal dengan dua cara: menarik simpanan negara atau menambah pasokan uang. Keduanya berisiko. Menarik simpanan berarti menggerus cadangan devisa, sementara menambah jumlah uang beredar tanpa pertumbuhan ekonomi yang sepadan akan memicu inflasi, yakni kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Bagi warga biasa, inflasi berarti uang di kantong terasa semakin cepat habis.

Cadangan Devisa di Bawah Tekanan

Tantangan kedua adalah cadangan devisa itu sendiri. Dana ini berfungsi sebagai bantalan darurat: dipakai untuk membayar impor pangan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lain yang tidak diproduksi di dalam negeri. Libya mengimpor sebagian besar kebutuhan konsumsinya, sehingga kesehatan cadangan devisa menentukan apakah rak-rak toko tetap penuh dan apakah nilai dinar, mata uang Libya, tetap dipercaya publik.

Tekanan datang dari dua arah. Dari dalam negeri, permintaan mata uang asing meningkat seiring tingginya belanja dan impor. Dari luar, harga minyak dunia yang berfluktuasi membuat pemasukan negara tidak menentu. Jika cadangan terus menyusut, bank sentral bisa terpaksa menyesuaikan nilai tukar dinar, sebuah langkah yang hampir selalu berarti barang impor menjadi lebih mahal bagi masyarakat.

Dampak bagi Transformasi Digital Keuangan

Sebagai negara yang tengah membangun ulang infrastrukturnya, Libya sebenarnya berada di persimpangan penting dalam pengembangan teknologi keuangan. Sistem pembayaran elektronik, perbankan digital, dan layanan fintech (financial technology atau teknologi finansial) mulai tumbuh untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Namun seluruh implementasi tersebut sangat bergantung pada kredibilitas bank sentral sebagai regulator sekaligus operator sistem pembayaran nasional.

Kekosongan kepemimpinan berpotensi memperlambat inovasi ini. Investasi infrastruktur digital membutuhkan kepastian regulasi, dan pelaku industri teknologi cenderung menunggu ketika arah kebijakan moneter belum jelas. Padahal, efisiensi sistem pembayaran digital justru bisa membantu pemerintah mengawasi aliran belanja negara secara lebih transparan, sebuah solusi yang relevan dengan akar masalah ekonomi Libya saat ini.

Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya

Langkah paling mendesak adalah menunjuk pengganti yang diterima semua pihak. Tanpa legitimasi politik, gubernur baru akan menghadapi masalah yang sama. Selain itu, Libya dinilai membutuhkan disiplin anggaran, diversifikasi pendapatan agar tidak bergantung sepenuhnya pada minyak, serta penguatan tata kelola bank sentral agar keputusan diambil berdasarkan data, bukan tekanan politik.

Bagi warga Libya, pergantian pemimpin di menara bank sentral bukan sekadar berita elite. Ia menentukan harga kebutuhan pokok, nilai tabungan, dan masa depan layanan keuangan digital mereka. Dunia pun menanti: apakah Libya mampu mengubah krisis kepemimpinan ini menjadi momentum reformasi, atau justru tenggelam lebih dalam dalam tekanan ekonomi.