Mesin Ekonomi di Balik Keuletan Milisi Houthi di Yaman

Selama hampir satu dekade, koalisi militer pimpinan Arab Saudi dan sejumlah negara Barat berupaya melumpuhkan kelompok Houthi di Yaman. Serangan udara bertubi-tubi, blokade laut, hingga sanksi internasional seolah tidak cukup membuat kelompok ini kehabisan tenaga. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi soal siapa yang punya senjata lebih canggih, melainkan mengapa Houthi tetap mampu bertahan dan bahkan memperluas operasi militernya hingga ke jalur pelayaran Laut Merah. Jawabannya bukan terletak pada gudang senjata semata, melainkan pada sebuah ekosistem ekonomi bawah tanah yang terus berputar.

Bagi pembaca awam, konflik Yaman mungkin terdengar jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun ketika milisi di negara termiskin di Jazirah Arab itu menembakkan rudal ke kapal kargo internasional, harga bahan pokok dan biaya logistik di berbagai belahan dunia ikut terdampak. Ibarat seperti keran air yang bocor di lantai paling bawah gedung bertingkat, masalah di satu titik strategis bisa merembes ke seluruh sistem perdagangan global.

Bukan Sekadar Perang Senjata, Ini Perang Pendanaan

Analis pertahanan dan ekonomi politik menilai bahwa kemampuan Houthi bertahan sangat ditopang oleh sumber pendapatan yang mereka kuasai di wilayah yang mereka kontrol. Wilayah barat laut Yaman, termasuk ibu kota Sanaa dan pelabuhan strategis Hodeidah, menjadi mesin penggerak utama. Dari sana, kelompok ini mengelola pajak tidak resmi, bea masuk pelabuhan, hingga pungutan terhadap bahan bakar dan barang impor.

Menurut sejumlah laporan lembaga penelitian konflik, pendapatan tahunan yang berhasil dihimpun dari berbagai pungutan itu ditaksir mencapai angka miliaran dolar Amerika Serikat. Angka ini jauh melampaui anggaran militer resmi pemerintah Yaman yang diakui internasional. Singkatnya, Houthi tidak hanya berperan sebagai kekuatan bersenjata, tetapi juga sebagai semacam otoritas fiskal paralel yang menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

"Selama sebuah kelompok menguasai pelabuhan dan jalur distribusi utama, mereka memiliki sumber daya untuk membeli senjata, membayar kombatan, dan merekrut anggota baru," ujar seorang pengamat ekonomi konflik dari lembaga think tank internasional, menggambarkan logika bertahan kelompok milisi di zona perang.

Rantai Pasok Gelap dan Jaringan Perdagangan Regional

Yang membuat persoalan semakin rumit adalah jaringan distribusi yang tidak lagi bisa dipetakan secara sederhana. Alih-alih mengandalkan satu jalur resmi, Houthi membangun apa yang disebut sebagai ekosistem perdagangan gelap (black market) yang melibatkan perantara di berbagai negara. Ibadat seperti penyelundupan bahan bakar, komponen elektronik, hingga suku cadang kendaraan bermotor menjadi bagian dari rantai pasok yang sulit dibongkar.

Skema ini membuat sanksi internasional kehilangan sebagian daya gigitnya. Ketika satu jalur ditutup, jalur lain dibuka melalui negara tetangga atau pelabuhan perantara. Ibarat seperti air yang selalu menemukan celah pada dinding bendungan, aliran barang dan uang terus bergerak meskipun ada tembok pembatas berupa embargo dan larangan transaksi.

Selain itu, keterlibatan sejumlah aktor lokal dalam bisnis ini menciptakan ketergantungan ekonomi dua arah. Para pedagang yang tidak memiliki afiliasi politik pun tetap berbisnis dengan pihak yang menguasai wilayah, karena tidak ada alternatif distribusi lain yang tersedia. Efeknya, embargo justru memperkuat posisi kelompok yang menguasai jalur pasokan, bukan melemahkannya.

Implikasi bagi Keamanan Global dan Stabilitas Ekonomi

Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa kekuatan militer tidak bisa dipisahkan dari fondasi ekonominya. Selama mesin pendanaan terus berjalan, operasi militer Houthi di perairan strategis seperti Selat Bab al-Mandab dan Laut Merah berpotensi berlangsung dalam jangka panjang. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara di kawasan, tetapi juga perusahaan pelayaran internasional yang harus menanggung kenaikan premi asuransi serta memperpanjang rute pengiriman.

Data dari asosiasi logistik global menunjukkan bahwa sebagian kapal harus memutar mengelilingi Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang menambah waktu pengiriman hingga dua pekan dan menambah biaya bahan bakar secara signifikan. Biaya ekstra ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir melalui kenaikan harga barang.

Dengan memahami dimensi ekonomi ini, para pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih menyasar akar persoalan, bukan sekadar gejala di permukaan. Tingkat efisiensi kebijakan sanksi, misalnya, perlu dievaluasi ulang agar tidak menciptakan celah yang justru dimanfaatkan oleh pihak yang ingin bertahan. Inovasi dalam pengawasan transaksi keuangan lintas negara dan pemetaan jaringan logistik berbasis algoritma bisa menjadi langkah pengembangan berikutnya dalam penelitian keamanan internasional. Tanpa itu, upaya melumpuhkan kekuatan milisi di Yaman akan terus berputar dalam siklus yang sama: serangan datang, bertahan, lalu lahir kembali dari ekosistem ekonomi yang tidak pernah benar-benar diputus.