Menkum Supratman Pamerkan Keberhasilan Posbankum Desa di Forum Hukum Internasional Rusia

Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menghadiri forum hukum bergengsi dunia, 14th St Petersburg International Legal Forum (ILF) yang digelar di Rusia. Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut merupakan kali kedua sekaligus menjadi momentum mempererat kerja sama bilateral yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Selama forum berlangsung, Supratman secara khusus memaparkan capaian program Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa) yang telah menjangkau seluruh desa di Indonesia.

Pendekatan Keadilan Berbasis Masyarakat

Pada sesi Open Meeting of Justice Ministers, Kamis (25/6/2026), Menkum Supratman menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan melalui konsep people-centered justice. Di hadapan para menteri hukum dari berbagai negara, ia menjelaskan bahwa Posbankum Desa hadir sebagai jawaban atas kesenjangan akses hukum di wilayah perdesaan.

“Melalui Posbankum Desa, setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal, memiliki akses yang setara terhadap pendampingan dan konsultasi hukum,” ujar Supratman dalam paparannya yang dikutip Terdepan.id, Jumat (26/6/2026).

Layanan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penegakan hukum dan keadilan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dengan menjadikan desa sebagai pusat layanan hukum, pemerintah memastikan tidak ada satu pun warga yang terabaikan hak-hak hukumnya.

Hasil Nyata Posbankum Desa

Supratman membeberkan sejumlah hasil konkret dari implementasi Posbankum Desa. Hingga pertengahan 2026, program ini telah mendampingi ribuan kasus, mulai dari sengketa lahan, warisan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Keberadaan pos bantuan hukum di tingkat desa dinilai mampu menekan angka litigasi dan mendorong penyelesaian perkara secara mediasi.

Partisipasi aktif Indonesia di forum St Petersburg juga membuka peluang penguatan kerjasama di bidang ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dengan berbagai negara. Forum internasional ini menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan transformasi sistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Ke depan, Kementerian Hukum berencana memperkuat kapasitas SDM di Posbankum Desa melalui pelatihan paralegal bersertifikat dan digitalisasi layanan agar semakin responsif terhadap aduan dan kebutuhan hukum warga.