Menkomdigi Angkat Bicara Soal Konten Meresahkan Bigmo dan Ebemartono

Konten digital kini menjadi konsumsi harian jutaan masyarakat Indonesia. Namun, ketika materi yang beredar justru memicu keresahan publik, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan hiburan semata. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid akhirnya memberikan tanggapan mengenai sepak terjang sejumlah konten kreator yang dinilai mengganggu ketenangan masyarakat, termasuk nama Bigmo dan Ebemartono yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Mengapa hal ini penting bagi kehidupan sehari-hari? Ibarat seperti sampah yang menumpuk di aliran sungai, konten bermasalah yang dibiarkan mengalir bebas di linimasa akan mencemari ekosistem digital secara keseluruhan. Anak-anak dan remaja yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gawai menjadi kelompok paling rentan terpapar materi yang tidak mendidik, bahkan berpotensi meniru perilaku negatif yang ditampilkan oleh para kreator tersebut.

Sikap Pemerintah terhadap Konten Bermasalah

Dalam tanggapannya, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak berdiam diri menghadapi fenomena konten kreator yang memproduksi materi meresahkan demi mengejar popularitas semata. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki kewenangan untuk menertibkan ruang digital, termasuk berkoordinasi dengan penyedia platform untuk meninjau akun-akun yang melanggar pedoman komunitas maupun regulasi yang berlaku di Indonesia.

Langkah penertiban ini sejalan dengan implementasi berbagai aturan yang sudah ada, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Pemerintah menekankan bahwa kebebasan berekspresi di ranah digital tetap memiliki batas, terutama ketika konten yang dihasilkan mengganggu ketertiban umum atau merugikan pihak lain.

Peran Algoritma dalam Menyebarkan Konten Meresahkan

Dari sisi teknologi, fenomena konten meresahkan tidak bisa dilepaskan dari cara kerja algoritma media sosial. Sistem rekomendasi di berbagai platform dirancang untuk memprioritaskan konten yang memicu interaksi tinggi, tanpa memedulikan apakah materi tersebut berdampak positif atau negatif bagi penontonnya.

Ibarat seperti pedagang yang hanya peduli dagangannya laris tanpa memerhatikan kandungan gizi, algoritma akan terus mendorong konten kontroversial ke lebih banyak pengguna selama materi itu menghasilkan engagement (keterlibatan pengguna) berupa komentar, tanda suka, dan sebaran. Inilah yang membuat sosok seperti Bigmo dan Ebemartono bisa mendadak viral meskipun kontennya menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Teknologi machine learning (pembelajaran mesin) yang menjadi otak di balik sistem rekomendasi sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal sebaliknya, yakni menyaring dan menurunkan jangkauan konten bermasalah. Namun, implementasi fitur semacam ini sangat bergantung pada kesediaan platform untuk berinvestasi dalam moderasi konten berbahasa Indonesia, yang selama ini masih menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sistem penyaringan otomatis.

Membangun Ekosistem Digital yang Sehat

Persoalan konten meresahkan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memblokir satu atau dua akun. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem digital, mulai dari pemerintah, penyedia platform, hingga pengguna itu sendiri.

Bagi para konten kreator, kasus ini menjadi pengingat bahwa popularitas yang dibangun di atas kontroversi ibarat rumah yang berdiri di atas pasir: cepat menjulang, tetapi mudah roboh. Kreativitas dalam memproduksi konten seharusnya diarahkan pada inovasi yang memberi nilai tambah bagi penonton, bukan sekadar sensasi sesaat yang justru meresahkan banyak orang.

Sementara bagi masyarakat, literasi digital menjadi benteng pertahanan pertama. Pengguna yang kritis tidak akan mudah terpancing memberikan perhatian pada konten provokatif, sehingga secara alami mengurangi insentif bagi kreator untuk terus memproduksi materi serupa. Efisiensi penanganan konten bermasalah pada akhirnya ditentukan oleh keseimbangan antara pengawasan pemerintah, tanggung jawab platform, dan kesadaran kolektif pengguna.

Ke depan, publik menanti langkah konkret dari Komdigi dalam menindaklanjuti persoalan ini. Pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih responsif, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang sah, akan menjadi ujian penting bagi tata kelola ruang digital Indonesia di masa mendatang.