), menekankan bahwa pengendalian populasi harus berbasis ilmiah dan tidak boleh dilakukan

Namun demikian, dari perspektif kebijakan, anggota Komisi IV berpendapat bahwa Kemenhut harus mampu menemukan formula proporsional. Mereka menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan perlindungan yang terlalu rigid dengan mempertimbangkan zonasi wilayah. Misalnya, di zona konflik tinggi, pengendalian populasi melalui sterilasi, relokasi, atau bahkan pengurangan populasi terkontrol bisa diizinkan berdasarkan hasil kajian tim terpadu yang melibatkan ilmuwan, petani, dan pemerintah daerah. Anggaran untuk mitigasi konflik satwa juga harus segera diprioritaskan, mengingat kerugian ekonomi akibat hama monyet diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun apabila diakumulasikan dari seluruh wilayah yang terdampak.

Evaluasi Mekanisme Pengendalian yang Ada

Tabel di atas menggambarkan bahwa tidak ada satu pun metode yang sempurna. Kombinasi dari berbagai pendekatan menjadi kunci utama dalam menangani masalah ini. Namun, yang paling krusial adalah adanya kebijakan nasional yang jelas sebagai payung hukum bagi petani dan aparat. Saat ini, banyak petani yang berada dalam posisi genting: mereka harus memilih antara menyelamatkan tanamannya dengan cara berisiko atau pasrah menghadapi kerugian besar. Menurut Siti Aminah, peneliti kebijakan konservasi dari Universitas Gadjah Mada, absennya regulasi turunan yang tegas membuat konflik ini terus berulang tanpa solusi struktural. Ia menambahkan bahwa model pengelolaan berbasis masyarakat dengan melibatkan kelompok tani dalam pemantauan dan pelaporan bisa menjadi terobosan efektif.

Komisi IV DPR juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Kemenhut tidak bisa bekerja sendirian. Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah harus duduk bersama untuk merumuskan peta jalan penanganan konflik satwa. Di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Thailand, pemerintah telah menerapkan program asuransi pertanian yang mencakup kerusakan akibat satwa liar. Indonesia bisa meniru model tersebut sebagai bentuk perlindungan sosial bagi petani. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem peringatan dini berbasis sensor gerak atau drone pemantau di perbatasan hutan dan lahan pertanian perlu diuji coba di zona-zona prioritas.

Dengan meningkatnya tekanan politik dari legislatif, Kemenhut kini berada di bawah sorotan publik untuk membuktikan komitmennya. Rakyat, khususnya petani, tidak lagi memerlukan janji retorika, melainkan aksi nyata yang terukur. Jika populasi monyet ekor panjang terus dibiarkan tidak terkendali, bukan tidak mungkin konflik ini akan memicu gejolak sosial di pedesaan yang justru akan merusak citra konservasi nasional secara keseluruhan. Keseimbangan antara melindungi satwa dan menjamin kesejahteraan manusia adalah pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Ke depan, publik berharap bahwa desakan dari Komisi IV DPR ini akan mendorong lahirnya Peraturan Menteri atau bahkan revisi Undang-Undang yang memperkuat mekanisme pengendalian satwa liar berlebih. Penegasan batasan hukum bagi petani yang melakukan pertahanan wajar atas tanahnya, serta pendirian pusat rehabilitasi dan karantina khusus monyet di wilayah-wisata konflik, menjadi beberapa agenda konkret yang bisa segera dieksekusi. Hanya dengan pendekatan komprehensif dan berpihak pada rakyat, masalah monyet ekor panjang bisa diatasi tanpa mengorbankan nilai-nilai konservasi yang telah dibangun selama ini.