lidia-susanto
Kabut asap lintas batas kembali menjadi momok bagi jutaan warga Asia Tenggara. Malaysia memutuskan untuk mengangkat persoalan ini ke forum ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dalam pertemuan para menteri luar negeri yang dijadwalkan berlangsung di Filipina pada November mendatang. Langkah ini penting karena kualitas udara bukan sekadar angka di layar monitor, melainkan menyangkut kesehatan pernapasan anak-anak, produktivitas pekerja, hingga keselamatan penerbangan. Ibarat asap rokok yang mengepul dari satu rumah, dampaknya terasa sampai ke tetangga sebelah tanpa bisa ditolak.
Mengapa Kabut Asap Lintas Batas Sulit Diatasi?
Kabut asap lintas batas (transboundary haze) adalah polusi udara yang melintasi perbatasan negara, umumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar menjadi pemicu utamanya, diperparah oleh musim kemarau panjang yang dipercepat fenomena El Nino. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan: lahan murah dibuka dengan api, asap terbawa angin muson, dan negara tetangga menanggung akibatnya.
Secara ilmiah, partikel halus berukuran kurang dari 2,5 mikrometer (PM2.5) menjadi biang keladi. Partikel ini cukup kecil untuk menembus alveolus paru-paru dan masuk ke aliran darah. Paparan jangka panjang dikaitkan dengan penyakit jantung, stroke, hingga gangguan perkembangan kognitif anak. Ketika konsentrasi PM2.5 melonjak, indeks kualitas udara (air quality index/AQI) di kota-kota seperti Kuala Lumpur, Singapura, dan sebagian Sumatra bisa menembus angka 200, kategori sangat tidak sehat.
Yang membuat masalah ini rumit adalah sifatnya yang tidak mengenal batas administrasi. Arah angin menentukan siapa yang "kebagian" asap hari ini. Negara yang terbakar bisa mendapat langit biru, sementara negara tetangga diselimuti kabut pekat. Inilah yang memicu ketegangan diplomatik bertahun-tahun.
Peran ASEAN dan Instrumen yang Sudah Ada
ASEAN sebenarnya telah memiliki kerangka kerja sama sejak lama, yakni ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang ditandatangani pada 2002 dan mulai berlaku 2003. Perjanjian ini merupakan instrumen hukum pertama di dunia yang mengikat secara regional untuk menangani polusi asap lintas batas. Di dalamnya diatur mekanisme pemantauan, pertukaran informasi, hingga bantuan pemadaman kebakaran lintas negara.
Namun, implementasi di lapangan sering kali tersendat. Salah satu kendala utamanya adalah prinsip non-intervensi yang dijunjung tinggi ASEAN, di mana setiap negara enggan mencampuri urusan domestik negara lain. Akibatnya, penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan sulit dilakukan, apalagi jika perusahaan tersebut beroperasi lintas yurisdiksi.
Malaysia sendiri pernah menjadi korban sekaligus memiliki pengalaman buruk. Pada 1997 dan 2015, kabut asap parah memaksa penutupan sekolah, pembatalan penerbangan, dan lonjakan kunjungan ke pusat kesehatan. Kerugian ekonomi akibat krisis asap 2015 ditaksir mencapai miliaran dolar AS di seluruh kawasan.
Apa yang Bisa Diharapkan dari Pertemuan November?
Membawa isu ini ke pertemuan menteri luar negeri ASEAN memberi sinyal bahwa Malaysia ingin mendorong pendekatan yang lebih konkret. Beberapa langkah yang mungkin dibahas meliputi penguatan sistem pemantauan satelit berbasis teknologi penginderaan jauh, mekanisme berbagi data titik panas (hotspot) secara real-time, serta dorongan untuk ratifikasi dan penegakan AATHP yang lebih tegas.
Teknologi bisa menjadi kunci. Algoritma machine learning (pembelajaran mesin) kini mampu memprediksi pola penyebaran asap berdasarkan data arah angin, kelembapan, dan titik api. Platform digital semacam ini dapat membantu negara-negara ASEAN mengambil tindakan preventif sebelum kabut menyeberang batas.
"Kerja sama regional hanya efektif jika ada kemauan politik untuk berbagi data dan menegakkan aturan tanpa pandang bulu," ujar seorang pengamat lingkungan kawasan, menggambarkan tantangan diplomasi lingkungan di ASEAN.
Selain itu, pendekatan ekonomi juga penting. Mendorong praktik pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning) dan memberi insentif bagi perusahaan yang patuh bisa menjadi solusi jangka panjang. Tanpa itu, pertemuan ASEAN hanya akan menghasilkan pernyataan bersama tanpa perubahan nyata di lapangan.
Bagi pembaca awam, kabut asap mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, saat langit kelabu menyelimuti kota dan masker kembali menjadi barang wajib, barulah terasa bahwa masalah ini adalah urusan bersama. Diplomasi lingkungan bukan sekadar agenda elite, melainkan upaya menjaga hak dasar setiap orang untuk menghirup udara bersih.
Comments (0)