Mahkamah Agung Pakistan Dorong Reformasi Penyidikan Kasus KDRT

Bagi jutaan perempuan di Pakistan, ruang pengadilan sering kali terasa bukan sebagai tempat perlindungan, melainkan ujian kedua. Ketika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilaporkan, korban kerap berhadapan dengan aparat penegak hukum yang membawa asumsi budaya patriarki ke dalam ruang penyidikan. Kondisi inilah yang kini menjadi sorotan serius Mahkamah Agung Pakistan melalui seruan reformasi sistem peradilan yang bertujuan memastikan setiap kasus KDRT ditangani tanpa bias gender. Mengapa ini penting? Karena tanpa penyidikan yang netral, perlindungan hukum bagi perempuan hanya akan menjadi janji di atas kertas.

Mahkamah Agung Pakistan secara tegas menyatakan bahwa jaminan perlindungan bagi perempuan tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang. Implementasi di lapangan menuntut aparat penyidik dan hakim memiliki perspektif gender yang kuat. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kesadaran publik bahwa sistem peradilan pidana masih menjadi bagian dari rantai diskriminasi yang dialami korban.

Mengapa Bias Patriarki dalam Penyidikan Berbahaya

Menurut sejumlah pengamat hukum, bias patriarki dalam proses penyidikan dapat muncul dalam banyak bentuk. Mulai dari pertanyaan yang menyalahkan korban, anggapan bahwa kekerasan domestik adalah urusan privat, hingga kecenderungan mendorong perdamaian di luar pengadilan. Praktik semacam ini membuat banyak korban enggan melapor karena takut tidak dipercaya.

Ibarat seperti mendatangi rumah sakit dengan luka terbuka, tetapi dokter justru mempertanyakan mengapa pasien berada di dapur saat kejadian. Fokus penyelidikan pun bergeser dari pelaku ke perilaku korban. Padahal, dalam kerangka hukum modern, tugas penyidik adalah mengumpulkan bukti tindak pidana, bukan menilai moralitas atau gaya hidup korban.

Mahkamah Agung Pakistan menekankan perlunya pelatihan berkelanjutan, prosedur operasi standar yang sensitif gender, serta mekanisme pengawasan agar penyidik tidak mengulang pola lama. Langkah ini sejalan dengan perkembangan "deep tech" (teknologi mendalam) di sektor hukum, seperti basis data kasus digital dan alat penilaian risiko kekerasan, yang dapat memberi data objektif dan mengurangi ruang bagi prasangka subjektif.

Peran Teknologi dan Data dalam Reformasi Peradilan

Transformasi sistem peradilan tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi. Platform digital untuk pelaporan KDRT memungkinkan korban mengirim bukti secara aman tanpa harus datang ke kantor polisi yang intimidatif. Algoritma (rangkaian instruksi matematis untuk memproses data) dapat membantu memetakan wilayah dengan lonjakan kasus atau mengidentifikasi pola penanganan yang tidak konsisten.

Namun, teknologi bukan obat mujarab. Machine learning (pembelajaran mesin, kemampuan sistem komputer belajar dari data tanpa diprogram ulang secara eksplisit) hanya seakurat data yang masuk. Jika data historis dipenuhi bias, model yang dihasilkan berpotensi mereplikasi ketidakadilan lama. Karena itu, Mahkamah Agung menekankan pendekatan manusiawi yang tetap mengedepankan empati, bukan sekadar efisiensi administratif.

Ekosistem perlindungan perempuan yang ideal melibatkan polisi, jaksa, hakim, pekerja sosial, dan penyedia layanan kesehatan. Sinergi lintas sektor ini dinilai penting agar korban tidak berpindah dari satu meja ke meja lain hanya untuk mendapat perlindungan dasar.

Menakar Dampak Nyata bagi Korban

Reformasi penyidikan yang bebas bias patriarki berpotensi mengubah pengalaman korban secara signifikan. Ketika penyidik memahami dinamika kekuasaan dalam relasi domestik, korban lebih mungkin dipercaya dan terlindungi. Proses hukum yang transparan juga dapat menekan angka pengulangan kekerasan.

Di sisi lain, perubahan budaya institusi membutuhkan waktu. Perlawanan dari norma lama sering kali muncul dalam bentuk resistensi halus, misalnya penyidikan yang lambat atau berkas yang tidak lengkap. Di sinilah pengawasan publik dan pers memainkan peran krusial sebagai penjaga akuntabilitas.

Kesimpulan

Seruan Mahkamah Agung Pakistan adalah pengingat bahwa keadilan tidak berhenti pada bunyi pasal. Ia hidup dalam cara penyidik bertanya, cara hakim mendengar, dan cara negara memandang korban. Tanpa perspektif gender yang kuat, perlindungan perempuan akan terus tersandera oleh bias yang seharusnya sudah ditinggalkan. Inovasi hukum dan teknologi hanya bermakna jika ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan yang setara.