Kritik Jerman atas Pemukiman Ilegal Israel di Tepi Barat

Pemerintah Jerman melontarkan protes keras terhadap perluasan permukiman ilegal yang dilakukan oleh pendatang Israel di kawasan Tepi Barat. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada awal pekan ini, Berlin menyayangkan langkah sepihak tersebut yang dinilai kian menjauhkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina. “Pembangunan di wilayah pendudukan merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum internasional dan merupakan hambatan serius bagi solusi dua negara,” demikian bunyi pernyataan itu.

Kritik ini disampaikan di tengah meningkatnya laju pembangunan permukiman di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Data dari Peace Now, sebuah lembaga pemantau permukiman Israel, menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2025 saja sudah lebih dari 12.000 unit rumah disetujui untuk dibangun di Tepi Barat—melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mencakup proyek-proyek besar di dalam blok permukiman seperti Ma’ale Adumim dan Givat Hamatos, yang oleh para pengamat dianggap akan semakin memecah wilayah Palestina dan menyulitkan terbentuknya negara Palestina yang utuh.

Kerangka Hukum Internasional dan Pelanggaran yang Terus Berulang

Permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur telah lama menjadi sumber kontroversi. Berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat, negara pendudukan dilarang memindahkan penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam Advisory Opinion tahun 2004 juga menegaskan bahwa semua permukiman tersebut ilegal dan harus dihentikan. Namun, Israel menolak pandangan itu dan menyatakan bahwa Tepi Barat merupakan “wilayah sengketa,” bukan wilayah pendudukan, dan hak atas tanah tersebut didasarkan pada ikatan sejarah dan keamanan.

Jerman, bersama dengan mayoritas negara-negara Uni Eropa, konsisten menentang kebijakan pemukiman ini. Meski begitu, sejumlah pengamat menilai bahwa retorika Berlin di masa lalu seringkali tidak diimbangi dengan tekanan diplomatik atau ekonomi yang cukup kuat. Pernyataan terbaru ini bisa jadi menandai peningkatan keseriusan Jerman, terutama setelah serangkaian insiden kekerasan yang melibatkan pemukim ilegal terhadap warga Palestina di desa-desa sekitar Nablus dan Hebron pada bulan lalu.

Dampak pada Prospek Solusi Dua Negara

Pemerintah Jerman menekankan bahwa perluasan permukiman tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga secara sistematis menggerus kelayakan solusi dua negara—kerangka perdamaian yang didukung oleh mayoritas komunitas internasional. “Ketika lahan yang seharusnya menjadi bagian dari negara Palestina masa depan terus tergerus, maka kita sedang berjalan menjauhi perdamaian, bukan mendekatinya,” ujar seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman.

Para ahli konflik menyatakan bahwa koridor geografis antara selatan dan utara Tepi Barat kini kian sempit akibat rantai permukiman yang membentang. Jika tren berlanjut, Palestina hanya akan memiliki kantong-kantong terisolasi tanpa kedaulatan penuh—kondisi yang disebut sebagai “fakta di lapangan” yang sengaja diciptakan untuk mencegah berdirinya negara Palestina merdeka. Jerman, dalam pernyataannya, mendesak Israel untuk menghentikan kebijakan ini dan kembali ke meja perundingan tanpa prasyarat.

Reaksi Palestina dan Seruan Internasional

Otoritas Palestina menyambut baik sikap tegas Jerman, namun menuntut lebih dari sekadar pernyataan. Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyatakan bahwa “kritik tanpa aksi konkret hanya akan menjadi isyarat kosong di tengah penjajahan yang terus berlangsung.” Ia mendesak Jerman dan Uni Eropa untuk memberlakukan larangan impor produk-produk permukiman serta meninjau ulang kerja sama militer dan teknologi dengan Israel.

Sementara itu, sejumlah negara Arab melalui Liga Arab juga mengapresiasi kritik Berlin dan meminta tekanan diplomatik yang lebih terkoordinasi. Di sisi lain, Israel membela kebijakannya dan menganggap kritik Jerman sebagai “berlebihan” dan “tidak proporsional.” Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa pembangunan permukiman adalah isu final status yang harus diselesaikan dalam perundingan langsung, bukan melalui tekanan unilateral.

Hubungan Bilateral Jerman-Israel yang Pelik

Hubungan antara Jerman dan Israel memiliki dimensi historis yang rumit akibat warisan Holocaust. Berlin secara tradisional menjaga hubungan erat dengan Tel Aviv dan seringkali menghindari konfrontasi terbuka. Namun, gesekan seputar isu Palestina semakin kerap mencuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bawah koalisi kiri-tengah yang berkuasa saat ini. Beberapa anggota parlemen dari Partai Hijau dan Sosial Demokrat bahkan secara terbuka menyerukan embargo senjata terbatas, meskipun usulan tersebut belum ditanggapi oleh pemerintah federal.

Analis politik mencatat bahwa Jerman sedang berusaha menyeimbangkan antara tanggung jawab sejarahnya terhadap Israel dan komitmennya terhadap hukum internasional serta dukungan bagi rakyat Palestina. Peningkatan frekuensi kritik ini mencerminkan pergeseran bertahap dalam opini publik Jerman, yang semakin kritis terhadap kebijakan pemerintahan sayap kanan di Israel.

Langkah Selanjutnya: Menanti Tindakan Nyata

Meski pernyataan Jerman kali ini bernada lebih tegas, pertanyaan besar tetap menggantung: akankah Berlin menerjemahkan kata-kata menjadi tekanan nyata? Sejumlah LSM dan kelompok HAM mendesak Jerman untuk menggunakan bobot diplomatiknya di kancah Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk mendorong resolusi yang lebih mengikat soal penghentian pemukiman.

Beberapa opsi yang disebut antara lain penghentian investasi di proyek-proyek yang terkait dengan permukiman, penolakan visa bagi pemukim yang terbukti melakukan kekerasan, serta peninjauan ulang Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. “Eropa punya instrumen ekonomi dan politik yang kuat; tinggal apakah ada kemauan untuk menggunakannya,” ujar seorang peneliti senior di lembaga think tank perdamaian Timur Tengah di Berlin.

Sementara itu, di lapangan, buldoser-buldoser terus bekerja. Desa-desa Palestina di Area C—62 persen dari Tepi Barat yang berada di bawah kendali penuh Israel—menghadapi risiko pengusiran paksa dan penghancuran struktur akibat operasi militer dan perintah pembongkaran. Di sinilah letak urgensi dari seruan Berlin: setiap hari tanpa aksi, lahan untuk perdamaian semakin menciut.

Baca juga:

• Gol Rebound Ruiz Antar Spanyol Unggul atas Belgia
• Saksi Baru Tan Kian Diperiksa dalam Kasus Mantan Jampidsus Febrie