KPI Usul Sensus Ekonomi 2026 Gandeng Lembaga Penyiaran

Bayangkan sebuah sensus nasional yang menentukan arah kebijakan ekonomi satu dekade ke depan, tetapi sebagian warga bahkan tidak tahu bahwa pendataan itu akan berlangsung. Inilah persoalan yang kini mengemuka menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), program pendataan besar-besaran yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menilai, kesenjangan informasi ini tidak bisa dibiarkan karena keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha.

Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso menyoroti rendahnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat terhadap agenda nasional tersebut. Menurutnya, ketidaktahuan ini bukan semata persoalan komunikasi pemerintah, melainkan juga peluang bagi lembaga penyiaran untuk menjalankan fungsi publiknya. Televisi dan radio, yang jangkauannya menembus hingga pelosok daerah, dinilai bisa menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi sensus secara masif dan berkelanjutan.

Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Penting bagi Warga Biasa

Bagi pembaca awam, sensus ekonomi mungkin terdengar seperti urusan birokrasi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, ibarat pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi tubuh perekonomian nasional, hasil pendataan ini menjadi dasar pemerintah merumuskan kebijakan yang dampaknya terasa langsung oleh warga: mulai dari program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), penetapan upah minimum, hingga perencanaan infrastruktur dan pemerataan ekonomi antarwilayah.

Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, mencakup usaha berskala besar hingga usaha mikro yang dijalankan dari rumah. Data yang terkumpul akan memetakan struktur ekonomi terkini, termasuk pertumbuhan ekonomi digital, platform dagang-el (perdagangan elektronik), dan sektor-sektor baru yang belum tercatat dalam sensus sebelumnya pada 2016. Tanpa partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat, potret ekonomi nasional berisiko tidak lengkap, dan kebijakan yang lahir darinya bisa meleset dari sasaran.

Lembaga Penyiaran sebagai Infrastruktur Informasi Publik

Gagasan menggandeng lembaga penyiaran bukan tanpa dasar. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, lembaga penyiaran — baik publik maupun swasta — memiliki kewajiban menjalankan fungsi pendidikan dan informasi bagi masyarakat. Tulus Santoso menegaskan bahwa momentum sensus ekonomi adalah panggung yang tepat bagi industri penyiaran untuk menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik.

Dari sisi teknologi, ekosistem penyiaran Indonesia kini jauh lebih beragam dibanding satu dekade lalu. Migrasi televisi analog ke digital yang rampung dalam beberapa tahun terakhir membuka kanal-kanal baru, sementara layanan streaming dan media sosial memperluas titik sentuh dengan audiens muda. Implementasi strategi sosialisasi lintas platform memungkinkan pesan sensus menjangkau segmen yang selama ini sulit diraih, seperti pekerja sektor informal dan pelaku usaha rumahan di daerah terpencil.

KPI sendiri berposisi sebagai lembaga negara independen yang mengatur dan mengawasi konten penyiaran. Dengan kapasitas tersebut, lembaga ini dapat mendorong televisi dan radio mengalokasikan ruang siar bagi edukasi sensus, misalnya melalui iklan layanan masyarakat, segmen talkshow, hingga penyisipan pesan dalam program reguler.

Tantangan Disinformasi dan Literasi Data

Sosialisasi yang masif juga penting untuk menangkal hoaks. Pengalaman berbagai pendataan nasional sebelumnya menunjukkan, ketidaktahuan publik kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi keliru, mulai dari kecurigaan berlebihan terhadap petugas lapangan hingga tudingan penyalahgunaan data pribadi. Padahal, data sensus dilindungi undang-undang statistik dan hanya digunakan untuk keperluan agregat, bukan menilik kondisi individu.

Di sinilah inovasi format konten menjadi kunci. Penjelasan teknis tentang sensus perlu dikemas dengan bahasa sederhana dan visual menarik agar mudah dicerna. Pendekatan jurnalistik yang menjembatani data statistik dengan kisah nyata pelaku usaha dinilai lebih efektif ketimbang sekadar imbauan formal. Efisiensi komunikasi semacam ini hanya bisa tercapai bila lembaga penyiaran, pemerintah, dan komunitas bergerak dalam satu ekosistem informasi yang terkoordinasi.

Apa yang Perlu Dilakukan Warga

Bagi masyarakat, pesan utamanya sederhana: kenali jadwal pendataan, pastikan petugas yang datang membawa identitas resmi, dan berikan jawaban yang jujur saat didata. Pelaku usaha dari segala skala — termasuk pedagang daring dan pekerja lepas — termasuk dalam cakupan pendataan, sehingga partisipasi mereka turut menentukan akurasi peta ekonomi nasional.

Usulan KPI agar lembaga penyiaran dilibatkan lebih jauh kini berada di tangan para pemangku kebijakan. Jika kolaborasi ini terwujud, Sensus Ekonomi 2026 berpeluang menjadi pendataan yang tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga inklusif secara partisipasi — sebuah fondasi penting bagi perencanaan ekonomi Indonesia menuju satu dekade berikutnya.