Komisi Ojol Turun ke 8 Persen, Pendapatan Driver Justru Stagnan

Kebijakan penurunan komisi aplikasi transportasi online (ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen telah berjalan selama satu bulan. Harapannya, driver bisa membawa pulang pendapatan lebih besar. Namun, realitas di lapangan justru berkata lain. Sejumlah pengemudi mengeluhkan pendapatan mereka yang tidak mengalami kenaikan signifikan, bahkan cenderung stagnan. Fenomena ini memicu pertanyaan besar: ke mana perginya selisih komisi yang seharusnya menjadi hak driver?

Ibarat seperti membeli tiket diskon besar-besaran, tapi ternyata harga barang sudah dinaikkan diam-diam. Begitulah kira-kira gambaran yang dirasakan para pengemudi. Mereka melihat potongan aplikasi memang turun, tetapi jumlah pesanan atau tarif dasar yang diterima justru berubah. Alhasil, nominal yang masuk ke kantong tetap sama seperti sebelum kebijakan ini diberlakukan. Padahal, kebijakan ini digadang-gadang sebagai angin segar untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

Data di Lapangan: Antara Harapan dan Realita

Sejak komisi resmi turun menjadi 8 persen pada awal bulan lalu, banyak driver yang melakukan pencatatan mandiri terhadap pendapatan harian mereka. Hasilnya, rata-rata pendapatan bersih per hari hanya naik tipis, sekitar 2-3 persen. Padahal, jika dihitung secara matematis, penurunan komisi dari 20 persen ke 8 persen seharusnya menambah pendapatan hingga 12 persen. Artinya, ada sekitar 9-10 persen 'kue' yang hilang entah ke mana.

Seorang pengemudi yang telah bergabung sejak 2019 mengungkapkan bahwa ia biasanya menerima Rp150.000 hingga Rp180.000 per hari untuk 10-12 jam kerja. Setelah komisi turun, angka tersebut nyaris tidak berubah. Ia bahkan mencatat bahwa tarif per kilometer (km) untuk jarak dekat mengalami penyesuaian. Sebelumnya, tarif untuk jarak 3 km adalah Rp12.000. Kini, tarif tersebut turun menjadi Rp11.200. Meski selisihnya kecil, ketika dikalikan dengan 20-30 order per hari, dampaknya cukup terasa.

Fenomena ini memunculkan dugaan bahwa aplikasi melakukan penyesuaian tarif dasar secara halus untuk mengompensasi penurunan komisi. Dengan kata lain, potongan aplikasi yang lebih rendah diimbangi dengan tarif yang lebih murah bagi konsumen, sehingga beban tetap ditanggung oleh driver. Ini adalah strategi yang sering disebut sebagai cost shifting dalam dunia bisnis platform digital.

Mengapa Ini Penting dan Bagaimana Mekanismenya?

Pertanyaan besarnya adalah: mengapa kebijakan yang tampak pro-driver ini justru tidak berdampak? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat ekosistem platform secara utuh. Aplikasi transportasi online beroperasi dengan model bisnis berbasis komisi. Ketika komisi diturunkan, pendapatan platform dari setiap transaksi otomatis berkurang. Untuk menjaga profitabilitas, platform memiliki beberapa opsi: menaikkan biaya layanan ke konsumen, menurunkan tarif ke driver, atau meningkatkan volume order.

Dari data yang beredar, opsi kedua yang tampaknya dipilih. Tarif dasar untuk kategori ojol (sepeda motor) dan mobil mengalami penyesuaian rata-rata 5-7 persen. Misalnya, untuk jarak 0-4 km, tarif awal Rp10.000 kini menjadi Rp9.500. Untuk jarak 4-10 km, tarif per km turun dari Rp2.500 menjadi Rp2.350. Sementara itu, biaya layanan ke konsumen justru naik tipis, dari Rp1.000 menjadi Rp1.500 per order. Kombinasi ini membuat total biaya yang dikeluarkan konsumen hampir sama, sementara pendapatan driver tidak naik.

“Secara matematis, penurunan komisi seharusnya menambah pendapatan. Namun, jika tarif dasar ikut turun, efeknya menjadi nol. Ini bukan kebetulan, melainkan mekanisme pasar yang diatur platform untuk menjaga keseimbangan,” ujar seorang pengamat industri transportasi digital.

Selain itu, ada faktor algoritma distribusi order. Beberapa driver melaporkan bahwa mereka menerima lebih banyak order jarak pendek dibandingkan jarak jauh. Padahal, order jarak jauh biasanya memberikan pendapatan lebih besar. Perubahan perilaku algoritma ini diduga untuk menjaga volume order tetap tinggi, tetapi dengan nilai per order yang lebih rendah. Ini adalah bentuk optimasi yang dilakukan oleh machine learning platform untuk memaksimalkan efisiensi operasional.

Dampak Jangka Panjang dan Solusi yang Mungkin

Jika kondisi ini berlanjut, dampaknya bisa lebih luas dari sekadar kekecewaan driver. Stagnasi pendapatan berpotensi menurunkan motivasi kerja, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas layanan ke konsumen. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi bumerang bagi platform itu sendiri. Sebuah penelitian internal dari salah satu universitas menunjukkan bahwa penurunan pendapatan driver sebesar 10 persen berhubungan dengan peningkatan keluhan konsumen sebesar 15 persen, terutama terkait waktu tempuh dan sikap pengemudi.

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan. Pertama, transparansi formula tarif. Platform perlu membuka data bagaimana tarif dihitung, termasuk komponen biaya layanan, jarak, dan waktu. Kedua, evaluasi berkala terhadap kebijakan komisi dengan melibatkan perwakilan driver. Ketiga, insentif berbasis kinerja yang lebih adil, bukan hanya berdasarkan jumlah order, tetapi juga jarak tempuh dan waktu aktif.

Di sisi lain, pemerintah juga bisa berperan dengan membuat regulasi yang mengikat tentang batas bawah tarif. Saat ini, aturan tarif sudah ada, tetapi implementasinya masih longgar. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan keseimbangan antara kepentingan platform, driver, dan konsumen bisa tercapai. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi juga keadilan dalam ekosistem ekonomi digital yang sedang tumbuh pesat.

Pada akhirnya, kebijakan komisi 8 persen adalah langkah positif secara konsep. Namun, eksekusi di lapangan menunjukkan bahwa tanpa pengawasan dan transparansi, angka di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Para driver berharap ada evaluasi menyeluruh, bukan hanya sekadar penurunan persentase yang tampak baik di permukaan. Mereka ingin pendapatan yang benar-benar meningkat, bukan sekadar angka yang bergeser dari satu kolom ke kolom lain.