grace-winata
Bayangkan sebuah rumah besar yang dibangun khusus untuk menampung seluruh keluarga besar yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Begitulah gambaran negara Israel ketika didirikan pada 1948 sebagai rumah bagi bangsa Yahudi global. Namun seperti rumah tangga yang anggotanya datang dari latar belakang berbeda, penghuninya justru sering berselisih satu sama lain. Sejarah Israel mencatat babak kelam ketika negara itu memperlakukan warganya sendiri dengan cara yang jauh dari kata adil. Ini bukan sekadar konflik eksternal dengan negara tetangga, melainkan perpecahan dari dalam yang menggerogoti fondasi bangsa.
Gelombang Imigrasi dan Akar Perpecahan
Sejak awal berdiri, Israel membuka pintu bagi diaspora Yahudi dari seluruh dunia. Mereka datang dari Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Ethiopia. Setiap kelompok membawa budaya, bahasa, dan tradisi masing-masing. Ibarat seperti menyatukan air dari banyak sungai ke satu waduk besar, tidak semua langsung menyatu. Air dari hulu yang berbeda membawa warna dan rasa yang tidak selalu bisa dicampur begitu saja. Perbedaan ini menciptakan ketegangan sosial yang berlangsung lintas generasi.
Kelompok Yahudi Eropa atau Ashkenazi mendominasi institusi negara pada dekade-dekade awal. Sementara Yahudi dari Timur Tengah dan Afrika Utara atau Mizrahi sering dianggap warga kelas dua. Pemerintah bahkan menempatkan mereka di kota-kota pinggiran dengan fasilitas terbatas. Kebijakan ini menciptakan jurang ekonomi dan sosial yang menganga selama puluhan tahun. Data historis menunjukkan pada 1970-an, pendapatan rata-rata keluarga Mizrahi jauh di bawah keluarga Ashkenazi meski keduanya sama-sama warga negara.
Ketika Negara Mengabaikan Warganya Sendiri
Babak paling gelap terjadi pada 1950-an hingga 1960-an. Ribuan anak dari keluarga Yahudi Mizrahi dan Yahudi Ethiopia dipisahkan dari orang tua mereka tanpa penjelasan jelas. Mereka ditempatkan di lembaga-lembaga asrama atau diadopsi oleh keluarga Ashkenazi. Peristiwa yang dikenal sebagai affair anak-anak Yemenite ini baru mendapat pengakuan resmi bertahun-tahun kemudian. Komisi penyelidikan negara menyimpulkan telah terjadi kesalahan sistematis yang merugikan ratusan keluarga. Hingga kini sebagian korban masih mencari identitas keluarga kandung mereka.
Perlakuan berbeda juga dialami komunitas Yahudi Ethiopia yang dikenal sebagai Beta Israel. Saat mereka diangkut ke Israel melalui operasi udara pada 1980-an dan 1990-an, mereka menghadapi diskriminasi dalam perumahan, pendidikan, dan pekerjaan. Penolakan donor darah dari warga Ethiopia pada 1996 memicu protes besar yang membuka mata publik akan rasisme institusional. Gelombang demonstrasi kembali pecah pada 2015 dan 2019 menuntut keadilan yang sama di depan hukum.
Kompleksitas Identitas dan Masa Depan
Selain garis etnis, perpecahan juga terjadi sepanjang garis religius. Yahudi sekuler, Yahudi religius, dan Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi hidup dalam aturan yang berbeda. Komunitas Haredi mendapat pengecualian wajib militer yang menimbulkan ketegangan dengan warga sekuler yang harus mengabdi. Ibarat sebuah tim sepak bola, jika sebagian pemain diperbolehkan tidak bertanding namun menikmati fasilitas yang sama, kecemburuan akan sulit dihindari. Sensus terbaru memperkirakan populasi Haredi tumbuh hingga sekitar 13 persen dan diproyeksikan terus meningkat.
"Sebuah bangsa tidak dibangun hanya oleh narasi heroik masa lalu, tetapi oleh keadilan bagi setiap warganya hari ini," begitu kira-kira inti kritik yang sering dilontarkan para akademisi Israel.
Perkembangan teknologi digital justru memperbesar ruang dialog sekaligus mempertegas garis pemisah. Platform media sosial menjadi arena bagi warga Mizrahi dan Ethiopia untuk menyuarakan pengalaman diskriminasi yang selama puluhan tahun tertutup rapat. Algoritma penyaring konten kerap memperkuat gelembung informasi antar kelompok. Penelitian menunjukkan perpecahan internal ini menjadi tantangan strategis bagi stabilitas ekosistem politik Israel ke depan.
Pelajaran bagi Negara Multikultural
Kisah Israel ini bukan sebatas urusan Timur Tengah. Banyak negara di dunia termasuk Indonesia menghadapi kompleksitas serupa ketika menyatukan suku, agama, dan ras yang beragam. Perbedaan bukanlah masalah, tetapi ketidakadilan dalam memperlakukan kelompok yang berbeda itulah akar persoalan. Pengalaman Israel menunjukkan bahwa identitas bersama saja tidak cukup tanpa implementasi kebijakan yang setara. Diperlukan penelitian berkelanjutan, transparansi data, dan keberanian mengakui kesalahan masa lalu. Tanpa itu, inovasi dan kemajuan teknologi suatu bangsa hanya akan menjadi bangunan megah di atas fondasi yang retak. Efisiensi pembangunan baru bermakna ketika dirasakan seluruh warganya tanpa terkecuali.
Comments (0)