keamanan dalam negeri yang berwenang penuh menangani masalah kamtibmas. TB Hasanuddin menilai,

Lebih jauh, mantan anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan bahwa masyarakat masih menyimpan memori kelam tentang dwifungsi ABRI. Di masa lalu, tumpang tindih peran antara militer dan polisi sering kali menghasilkan intervensi militer dalam kehidupan sipil. Oleh karena itu, setiap retorika yang mengaburkan batasan kewenangan TNI dan Polri dapat membangkitkan kekhawatiran akan kembalinya praktik-praktik otoriter.

Dampak Ambiguitas Kewenangan di Tingkat Operasional

Ambiguitas dalam penentuan tanggung jawab kamtibmas bukan sekadar persoalan teoretis semata, melainkan memiliki implikasi konkret di lapangan. Ketika TNI turut serta dalam operasi keamanan internal tanpa payung hukum yang jelas, terdapat risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang sulit diawasi secara konstitusional. Selain itu, Polri sebagai institusi yang memiliki kapasitas investigatif dan hukum khusus untuk penegakan hukum dalam negeri bisa mengalami penurunan efektivitas apabila kewenangannya dikoloni oleh institusi pertahanan.

TB Hasanuddin menambahkan bahwa TNI memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman militer asing, termasuk dalam operasi pertahanan di perbatasan dan maritim. Namun, penanganan demonstrasi, kriminalitas, dan gangguan kamtibmas lainnya harus tetap menjadi garis depan Polri. Pemisahan ini, jelasnya, bukan bentuk pelemahan terhadap TNI, melainkan upaya mempertegas profesionalisme masing-masing institusi sesuai dengan core competence-nya.

"Kamtibmas adalah tugas Polri. TNI fokus saja pada pertahanan. Jangan sampai pernyataan yang keluar justru membuat masyarakat bingung dan menimbulkan kesan bahwa TNI ingin kembali ke jalur dwifungsi. Kita harus hormati pilihan historis bangsa yang memisahkan TNI dan Polri,"

Kutipan di atas menjadi penegasan keras dari TB Hasanuddin bahwa institusi TNI harus menjaga jarak dari operasional keamanan internal. Ia berpendapat, kepercayaan publik terhadap TNI justru akan semakin meningkat ketika institusi tersebut menunjukkan komitmen kuat pada bidangnya sendiri, yakni pertahanan negara. Sebaliknya, bila TNI terlalu banyak intervensi pada ranah sipil, citra positif yang telah dibangun pasca-reformasi bisa terkikis perlahan.

Refleksi atas Dinamika Keamanan Nasional Terkini

Perdebatan mengenai relasi TNI-Polri dalam konteks kamtibmas bukanlah hal baru. Di berbagai periode, muncul wacana untuk melibatkan TNI dalam penanganan terorisme, radikalisme, hingga kejahatan transnasional. Namun, para pengamat keamanan menilai bahwa solusi terbaik bukanlah dengan memperluas kewenangan TNI, melainkan memperkuat kapasitas Polri melalui modernisasi alutsista, peningkatan sumber daya manusia, dan reformasi internal yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang politik, pernyataan Panglima TNI yang dikritik Hasanuddin juga mencerminkan adanya dinamika relasi antar-elit keamanan dalam kabinet. Dalam sistem demokrasi yang berkembang, setiap pernyataan pejabat tinggi negara akan diinterpretasikan tidak hanya secara harfiah, tetapi juga sebagai sinyal politik. Oleh karena itu, ketegasan dalam membedakan peran TNI dan Polri menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi militer dalam tatanan sipil.

TB Hasanuddin sendiri, berlatar belakang karier militer yang panjang, dipandang memiliki legitimasi moral untuk mengkritik pernyataan tersebut. Pengalamannya di tubuh TNI membuatnya memahami betul kultur organisasi militer sekaligus urgensi menjaga TNI agar tidak terjerumus kembali ke dalam politik praktis maupun operasional keamanan dalam negeri. Kritiknya, oleh karena itu, dinilai sebagai bentuk keprihatinan dari seorang sesepuh yang peduli terhadap arah institusi kebanggaannya.

Di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks, mulai dari konflik sosial, ancaman siber, hingga gangguan stabilitas regional, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan arsitektur keamanan nasional yang jelas. Prinsip checks and balances antara TNI dan Polri harus terus dijaga agar tidak terjadi centralisasi kekuasaan keamanan pada satu institusi. Dalam jangka panjang, stabilitas negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum dan pemisahan fungsi yang tegas.

Dengan demikian, peringatan yang disampaikan TB Hasanuddin dapat dijadikan momentum introspeksi bagi para pemimpin TNI untuk kembali merujuk pada landasan konstitusional dan historis bangsa. Menjaga marwah TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara sekaligus menghormati domain Polri dalam kamtibmas adalah kunci dari keharmonisan aparat keamanan Indonesia di masa depan.