[JAKARTA] — TNI Buka Suara soal Puluhan Prajurit Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ardiansyah

Polemik pengamanan rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah oleh puluhan anggota TNI akhirnya mendapat klarifikasi resmi. Setelah pemberitaan viral yang menyebut rumah pejabat tinggi Kejaksaan Agung itu dikawal secara berlebihan, Kepala Dinas Penerangan TNI (Kadispen TNI) menegaskan bahwa penempatan personel tersebut murni atas permintaan Kejaksaan Agung dan bukan inisiatif sepihak militer. “Ini bentuk sinergi TNI dalam mendukung tugas penegakan hukum, khususnya pengamanan fisik terhadap pimpinan Kejaksaan yang sedang menangani kasus-kasus besar,” ujar juru bicara TNI, Rabu malam. Namun, pernyataan itu tidak sepenuhnya meredam gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk Amnesty International yang menilai kehadiran tentara di tengah masyarakat sipil berpotensi menciptakan kesan intimidasi.

Pengamanan ini dilaporkan melibatkan sekitar 30 prajurit TNI yang berjaga sejak beberapa hari terakhir di kediaman Febrie Ardiansyah di kawasan Jakarta. Kehadiran mereka terlihat mencolok dengan seragam loreng khas TNI Angkatan Darat, sementara situasi seputaran rumah tampak normal. Selain klarifikasi Kadispen TNI, Kejaksaan Agung juga turut angkat suara. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung membantah keras kabar bahwa anggota TNI mendatangi Markas Besar Polisi Daerah Metro Jaya (Mapolda Metro Jaya) atas permintaan Kejaksaan. “Tidak benar ada pengiriman personel TNI ke Polda Metro Jaya. Semua informasi itu hoaks,” tegasnya kepada media. Bantahan ini penting karena di malam yang sama, Mapolda Metro Jaya justru dilaporkan disiagakan puluhan polisi bersenjata—sebuah pemandangan yang tidak biasa dan memicu spekulasi adanya ketegangan antar-lembaga.

Klarifikasi Resmi vs. Realitas di Lapangan

Secara normatif, pengawalan terhadap pejabat tertentu oleh anggota TNI bukan hal baru. Namun, skala dan konteksnya yang menjadi pembeda. Jika biasanya pengawalan dilakukan oleh satu dua ajudan dari satuan khusus, kali ini jumlah personel mencapai 30 tentara yang berjaga dalam pola ring satu di sekitar rumah dinas Jampidsus. Menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Pujianto, penugasan semacam ini rawan dipolitisasi. “Kecuali ada ancaman terorisme nyata yang terverifikasi, mengerahkan puluhan tentara untuk jaga rumah seorang pejabat itu tidak lazim dan mengirim pesan yang salah,” katanya.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung berdalih bahwa permintaan pengamanan tersebut diajukan menyusul adanya indikasi ancaman terhadap keselamatan Febrie Ardiansyah yang tengah menangani beberapa kasus besar, termasuk dugaan korupsi di sektor strategis. Namun, mereka tidak merinci sifat ancaman tersebut. Ketidakjelasan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan publik: apakah ini benar-benar ancaman keamanan serius atau bentuk arogansi kekuasaan? Terlebih lagi, kemunculan puluhan polisi bersenjata di Mapolda Metro Jaya pada malam yang sama—tanpa keterangan resmi—menambah kerumitan narasi. Kepolisian hingga kini belum memberikan penjelasan terkait pengamanan ekstra di markasnya sendiri.

Perbandingan Pengamanan Kontroversial di Dua Lembaga

Sorotan HAM dan Implikasi Kepercayaan Publik

Amnesty International Indonesia secara khusus menyoroti praktik penjagaan rumah Jampidsus oleh tentara. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut bahwa pengerahan militer untuk kepentingan pengamanan pejabat penegak hukum sipil berisiko mengaburkan batas demarkasi antara fungsi militer dan sipil. “Ini bukan sekadar pengamanan, tetapi membangun preseden buruk di mana TNI bisa digunakan untuk melindungi individu pejabat, bukan untuk ancaman negara,” katanya. Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran banyak pihak bahwa reformasi TNI pasca-Orde Baru yang memisahkan peran militer dari urusan sipil bisa terdegradasi.

Sementara itu, Kejaksaan Agung dan TNI justru menekankan bahwa sinergi ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok TNI dalam membantu pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Akan tetapi, koordinasi yang tertutup dan minim transparansi membuat penjelasan tersebut sulit diterima. Publik masih menanti penjelasan detil: apa bentuk ancaman yang dihadapi Jampidsus? Mengapa polisi—yang secara organisasi di bawah Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana—tidak cukup untuk melakukan pengamanan? Dan mengapa di saat yang sama Mapolda Metro Jaya harus bersiaga penuh? Tanpa kejelasan itu, sinergi yang diklaim bisa berubah menjadi sinyal kemunduran demokrasi.