Jakarta — Tertib lalu lintas di jalan protokol Ibu Kota menjadi perhatian serius Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia secara khusus memberikan arahan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dalam menindak aktivitas 'pak ogah' yang dianggap kerap mengganggu kelancaran dan estetika ruang jalan.

Penertiban Demi Kenyamanan Warga

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Pramono saat berada di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (7/7/2026). Ia menekankan, pengaturan arus lalu lintas merupakan wewenang mutlak petugas resmi, bukan individu yang kerap memanfaatkan kemacetan untuk mengais rezeki tanpa dasar hukum yang jelas.

"Yang terakhir saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat jalan-jalan protokol yang ada 'Pak Ogah'-nya ditertibkan," tegas Pramono melalui laporan yang diterima Terdepan.id.

Langkah strategis ini bukan sekadar operasi penindakan sesaat. Pramono menjelaskan, instruksi tersebut merupakan bagian integral dari upaya besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membenahi tata kelola transportasi dan memperbaiki estetika ruang jalan. Menurutnya, eksistensi 'pak ogah' tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan visual, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan karena kewenangan mereka yang tidak sah dalam mengatur kendaraan.

Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Lalu Lintas yang Beradab

Dalam pelaksanaannya, Dishub tidak akan bergerak sendiri. Kolaborasi dengan jajaran Polda Metro Jaya dinilai krusial untuk memastikan penertiban berjalan efektif dan sesuai koridor hukum. Sinergitas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa pengelolaan lalu lintas harus diserahkan kepada pihak berwenang yang kompeten.

Selain fokus pada penindakan, Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Pramono Anung juga berencana melakukan penataan ulang titik-titik rawan kemacetan yang selama ini menjadi lahan basah bagi aktivitas 'pak ogah'. Konsep pembenahan ini mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan, mulai dari pejalan kaki hingga pengendara kendaraan bermotor.

Pemprov berkomitmen mengembalikan fungsi jalan protokol sesuai peruntukannya sebagai ruang publik yang representatif dan bebas dari pungutan liar. Masyarakat pun diimbau untuk tidak memberi imbalan kepada ‘pak ogah’, sebab hal itu justru melanggengkan praktik yang tidak sesuai aturan. Ke depan, pengawasan akan diperketat melalui patroli gabungan secara rutin guna menciptakan lingkungan lalu lintas Jakarta yang lebih beradab dan manusiawi.