Jakarta — Pramono Anung Perintahkan Penertiban Pak Ogah di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera melakukan penertiban terhadap pengatur lalu lintas ilegal yang dikenal sebagai "Pak Ogah". Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas di sepanjang jalan protokol, sekaligus mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang lebih teratur dan berkelanjutan. Dalam siaran pers yang dirilis, Pramono menekankan pentingnya sinergi antara Dishub DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar penertiban berjalan efektif tanpa menimbulkan gesekan sosial. "Penertiban ini bukan sekadar membersihkan jalan, tetapi mengembalikan fungsi trotoar dan badan jalan sesuai peruntukannya," tegasnya. Pak Ogah—sebutan akrab bagi warga yang secara sukarela mengatur arus kendaraan di persimpangan jalan dengan imbalan receh—telah menjadi fenomena urban yang kontroversial. Meski sebagian warga menilai kehadiran mereka membantu di simpang tak berlampu, kehadiran mereka kerap memicu kemacetan baru, membahayakan keselamatan, dan menurunkan estetika kota. Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI ingin menegaskan bahwa pengelolaan lalu lintas sepenuhnya berada di bawah kendali otoritas resmi.

Analisis Kebijakan: Menuju Mobilitas Cerdas dan Kota Global

Penertiban Pak Ogah bukan sekadar operasi penegakan perda, melainkan bagian dari transformasi mobilitas perkotaan yang lebih luas. Dalam cetak biru Jakarta sebagai kota global, setiap elemen infrastruktur dan layanan publik harus mencerminkan standar internasional—keberadaan pengatur lalu lintas informal bertentangan dengan prinsip tata kelola modern. "Penertiban ini sangat strategis karena menyentuh dua aspek sekaligus: keselamatan dan efisiensi sistem transportasi. Namun, perlu diimbangi dengan solusi bagi warga yang kehilangan sumber pendapatan," ujar Yayat Supriatna, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti. Di sisi lain, data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat terdapat sedikitnya 1.800 titik rawan kemacetan yang kerap diintervensi oleh Pak Ogah, dengan konsentrasi tertinggi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Angka ini menjadi pijakan bagi Dishub untuk memprioritaskan penertiban berbasis data, bukan sekadar operasi sporadis.

Perbandingan Dampak Kehadiran Pak Ogah terhadap Arus Lalu Lintas

Pendekatan humanis menjadi kunci keberhasilan penertiban. Pemprov DKI disebut tengah menyiapkan program pendampingan bagi para Pak Ogah yang terkena dampak, termasuk pelatihan keterampilan dan akses ke sektor formal seperti petugas kebersihan atau juru parkir resmi. Hal ini krusial mengingat jumlah Pak Ogah yang diperkirakan mencapai lebih dari 2.500 orang di seluruh DKI Jakarta. Tanpa solusi ekonomi alternatif, penertiban hanya akan memicu kemunculan mereka di lokasi lain atau memperburuk resistensi sosial. Sementara itu, Dishub juga akan mengintensifkan pemasangan lampu lalu lintas di simpang rawan, memaksimalkan pusat kendali Area Traffic Control System (ATCS), dan menambah petugas resmi untuk memastikan transisi berjalan mulus. Jika implementasi berhasil, Jakarta berpotensi mengurangi waktu tempuh rata-rata kendaraan hingga 8%–12% di ruas jalan protokol yang selama ini menjadi "lahan basah" Pak Ogah, berdasarkan simulasi internal Dishub yang dikutip dalam rapat koordinasi. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Jakarta benar-benar serius bertransformasi menjadi kota cerdas yang mengutamakan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan warganya.