suwandi-tan
Bayangkan tinggal di sebuah negara di mana lampu di jalan menuju istana presiden menyala terang sepanjang malam, sementara rumah Anda dilanda pemadaman listrik hingga belasan jam setiap hari. Itulah kenyataan yang dihadapi jutaan warga Zimbabwe (dahulu Rhodesia) saat ini. Ketimpangan semacam ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan cermin dari masalah struktural yang jauh lebih dalam—dan seorang peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson, mengungkapnya dari pengalaman penelitiannya di lapangan.
Mengapa ini penting? Karena apa yang terjadi di Zimbabwe bukan kasus tunggal. Pola serupa muncul di banyak negara berkembang: pembangunan yang terlihat megah di permukaan, tetapi tidak menyentuh kehidupan rakyat kecil. Ibarat seperti membangun gerbang indah di sebuah perumahan, tetapi jalan setapak di dalamnya tetap berlumpur dan gelap gulita. Zimbabwe menjadi laboratorium hidup untuk memahami bagaimana institusi yang buruk dapat mengunci sebuah bangsa dalam kemiskinan.
Kemewahan di Satu Sisi, Krisis di Sisi Lain
Dalam penelitiannya, Robinson menyoroti bagaimana infrastruktur publik kerap diprioritaskan untuk kepentingan simbolik ketimbang kebutuhan dasar warga. Jalan beraspal mulus dan penerangan mewah di kawasan elite berdiri kontras dengan lingkungan permukiman yang gelap dan minim layanan. Kondisi ini diperparah oleh krisis energi berkepanjangan: pemadaman listrik yang berlangsung hingga lebih dari 12 jam sehari membuat aktivitas ekonomi—dari usaha kecil hingga industri—lumpuh.
Zimbabwe memang pernah dikenal sebagai "lumbung pangan Afrika" pada dekade 1980-an. Namun, berbagai kebijakan yang salah arah, hiperinflasi yang mencapai persentase miliaran pada 2008, hingga sanksi internasional, mengguncang fondasi ekonominya. Mata uang lokal berkali-kali diganti, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menyusut.
"Ketimpangan bukan hanya soal angka statistik, tetapi soal siapa yang mendapat akses terhadap listrik, air bersih, dan masa depan," ujar Robinson dalam salah satu paparannya, menggambarkan bagaimana kebijakan yang diambil sering kali menguntungkan kelompok kecil di puncak kekuasaan.
Mengapa Institusi Menjadi Kunci
Robinson, yang meraih Nobel bersama Daron Acemoglu dan Simon Johnson, lama meneliti hubungan antara institusi politik-ekonomi dan kemakmuran suatu bangsa. Teori mereka menyatakan bahwa negara makmur adalah negara yang memiliki institusi inklusif—lembaga yang membuka peluang bagi seluruh warga—bukan institusi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir elite.
Zimbabwe menjadi contoh nyata bagaimana institusi ekstraktif bekerja. Sumber daya alam yang melimpah, termasuk cadangan litium terbesar di Afrika dan tambang emas serta platinum, seharusnya bisa menjadi mesin pertumbuhan. Namun, kekayaan itu sering kali mengalir ke kantong segelintir orang, sementara mayoritas rakyat tetap hidup di bawah garis kemiskinan.
Dalam bahasa sederhana, teknologi dan sumber daya alam hanyalah alat. Tanpa tata kelola yang baik, alat itu tidak akan menghasilkan kemakmuran merata. Ibarat seperti memiliki mesin canggih, tetapi tanpa operator yang kompeten dan jujur, mesin itu hanya menjadi pajangan mahal.
Pelajaran untuk Ekosistem Global
Kisah Zimbabwe memberi pelajaran penting bagi negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi harus disertai dengan perbaikan tata kelola dan distribusi manfaat yang adil. Teknologi seperti energi terbarukan, sistem kelistrikan cerdas, dan platform digital untuk transparansi anggaran dapat menjadi solusi—asalkan ada kemauan politik untuk menerapkannya secara merata.
Beberapa langkah yang bisa diadopsi antara lain:
1. Diversifikasi sumber energi melalui panel surya dan mikrohidro untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit tunggal.
2. Transparansi anggaran berbasis platform digital agar publik bisa mengawasi alokasi dana.
3. Reformasi institusi untuk memastikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan konsisten.
Ironi Zimbabwe bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mampu membangun institusi inklusif dapat bangkit dari keterpurukan. Pertanyaannya kini bukan apakah perubahan itu mungkin, melainkan apakah ada cukup keberanian politik untuk mewujudkannya—sebelum lampu di jalan menuju istana menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa di negeri itu.
Comments (0)