India 'Obral' Saham BUMN Besar-besaran, Bidik Dana US$8,4 Miliar

Ketika sebuah negara mulai merombak portofolio perusahaan miliknya, dampaknya tidak berhenti di ruang rapat para menteri. Keputusan Pemerintah India melepas kepemilikan saham di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara masif tahun ini akan terasa hingga ke dompet warga, kualitas layanan publik, dan kecepatan pembangunan infrastruktur digital yang dipakai ratusan juta orang setiap hari. Ibarat keluarga yang menjual sebagian aset lamanya demi membiayai renovasi rumah dan pendidikan anak, New Delhi sedang mengubah aset negara menjadi modal pengembangan masa depan.

Dalam rencana yang tengah dijalankan pemerintah, target penghimpunan dana dari program divestasi tahun ini dipatok sebesar US$8,4 miliar atau setara lebih dari Rp130 triliun dengan kurs sekitar Rp15.500 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menempatkan India sebagai salah satu negara dengan agenda privatisasi paling agresif di kawasan Asia saat ini.

Skala Divestasi: Dari Maskapai hingga Raksasa Asuransi

Di India, BUMN dikenal dengan istilah PSU (Public Sector Undertaking), yakni perusahaan yang sahamnya dikuasai negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jumlahnya tidak sedikit: lebih dari 250 perusahaan pelat merah beroperasi di beragam sektor, mulai dari energi, perbankan, pertambangan, hingga telekomunikasi.

Program pelepasan saham ini sebenarnya bukan langkah yang lahir kemarin sore. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah menempuh strategi serupa dalam beberapa tahun terakhir. Contoh paling mencolok adalah penjualan maskapai nasional Air India kepada Tata Group yang rampung pada Januari 2022 dengan nilai sekitar US$2,4 miliar. Pada tahun yang sama, penawaran saham perdana atau IPO (Initial Public Offering) raksasa asuransi jiwa Life Insurance Corporation of India (LIC) meraup dana sekitar US$2,7 miliar, tercatat sebagai salah satu IPO terbesar dalam sejarah pasar modal India.

Mengapa Sekarang? Tiga Alasan di Balik Aksi Jual Aset

Pertama, kebutuhan fiskal. Pandemi menggerogoti kas negara, sementara belanja infrastruktur dan subsidi publik terus membengkak. Dana hasil divestasi menjadi sumber penerimaan tambahan tanpa harus menaikkan pajak atau menumpuk utang secara berlebihan.

Kedua, efisiensi. Banyak BUMN India beroperasi di sektor yang sesungguhnya sudah ramai diisi pemain swasta. Pemerintah menilai kehadiran modal swasta dapat memacu inovasi, memangkas belitan birokrasi, dan memaksa perusahaan berkompetisi secara sehat. Logikanya sederhana: negara sebaiknya fokus menjadi regulator dan pembangun ekosistem, bukan pemain di semua lini bisnis.

Ketiga, dan ini yang paling relevan bagi pembaca teknologi, pemerintah membutuhkan amunisi besar untuk membiayai agenda deep tech-nya. India tengah menggelontorkan insentif sekitar US$10 miliar melalui program India Semiconductor Mission demi menarik pabrikan chip global, sekaligus memperluas jaringan serat optik, pusat data, dan implementasi kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) di layanan publik.

Dana Segar untuk Ekosistem Teknologi

Di sinilah benang merahnya dengan dunia teknologi. Ruang fiskal yang lebih longgar memungkinkan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital: dari perluasan jaringan seluler generasi kelima (5G), pengembangan platform pembayaran digital UPI (Unified Payments Interface) yang kini memproses miliaran transaksi per bulan, hingga penelitian dan pengembangan machine learning untuk sektor pertanian dan kesehatan.

India juga sedang memposisikan diri sebagai alternatif rantai pasok teknologi global di tengah ketegangan geopolitik. Disrupsi rantai pasok chip beberapa tahun terakhir membuka mata New Delhi bahwa kemandirian semikonduktor bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Dana hasil penjualan aset, secara tidak langsung, memperkuat kemampuan negara menanggung insentif bagi investor manufaktur yang hendak membangun pabrik di sana.

Tantangan: Valuasi, Penolakan Pekerja, dan Faktor Waktu

Rekam jejak India menunjukkan target divestasi kerap meleset dari rencana. Dalam beberapa tahun anggaran terakhir, realisasi penerimaan dari penjualan aset jauh di bawah bidikan akibat kondisi pasar yang bergejolak, valuasi yang dianggap terlalu murah, serta resistensi serikat pekerja yang khawatir privatisasi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja.

Perdebatan publik juga mengemuka: menjual perusahaan negara yang masih menguntungkan demi menambal defisit jangka pendek dinilai sebagian ekonom seperti menjual perabot rumah untuk membayar tagihan bulanan. Pemerintah berdalih dana yang terhimpun akan diputar menjadi investasi produktif, bukan sekadar menutup lubang anggaran.

Bagi Indonesia dan negara berkembang lain, langkah India menjadi studi kasus menarik tentang cara menyeimbangkan peran negara sebagai pemilik perusahaan dengan kebutuhan pendanaan teknologi masa depan. Berhasil atau tidaknya program senilai US$8,4 miliar ini akan menentukan apakah strategi serupa layak ditiru di kawasan.