Himperra Usul Anggaran Bedah Rumah Dialihkan ke FLPP

Di tengah harga properti yang terus melambung dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, sebuah usulan segar muncul dari kalangan pengembang perumahan. Himperra, asosiasi yang menaungi perusahaan pengembang perumahan rakyat, mengajukan gagasan agar anggaran program bedah rumah dialihkan untuk memperkuat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Usulan ini bukan sekadar wacana teknis di ruang rapat, melainkan menyentuh langsung jutaan keluarga yang masih bermimpi memiliki rumah layak huni.

Mengapa ini penting? Karena setiap rupiah yang dialokasikan negara untuk perumahan seharusnya menciptakan dampak berganda: bukan hanya dinding dan atap baru, tetapi juga akses pembiayaan yang berkelanjutan bagi kelompok berpenghasilan rendah. Selama ini, program bedah rumah memang membantu memperbaiki hunian rusak, namun sifatnya parsial dan tidak menyelesaikan akar masalah keterjangkauan rumah.

FLPP: Jantung Pembiayaan Rumah Rakyat

FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) adalah skema dana murah yang disalurkan pemerintah melalui bank pelaksana untuk menekan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ibarat seperti bensin subsidi untuk kendaraan umum, FLPP menjaga agar cicilan rumah tetap terjangkau di tengah gejolak suku bunga. Tanpa FLPP, bunga KPR komersial bisa menembus dua digit, membuat angsuran bulanan tak lagi ramah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 8 juta.

Himperra menilai bahwa pengalihan anggaran dari bedah rumah ke FLPP akan menciptakan efisiensi fiskal dan skala ekonomi yang lebih besar. Ketua umum asosiasi menyebut bahwa setiap dana yang disuntikkan ke FLPP berputar lebih cepat, karena langsung memicu akad kredit, pembangunan unit baru, dan lapangan kerja di sektor konstruksi.

"Bedah rumah itu penting, tetapi sifatnya tambal sulam. FLPP menyentuh inti persoalan: membuat rumah baru yang layak menjadi benar-benar bisa dimiliki," ujar seorang pengurus Himperra dalam sebuah diskusi publik.

Data dan Perbandingan Program

Merujuk data historis, alokasi FLPP setiap tahunnya menembus puluhan triliun rupiah dan berhasil menyalurkan ratusan ribu unit rumah subsidi. Bandingkan dengan program bedah rumah yang rata-rata hanya menyentuh puluhan ribu unit dengan biaya per unit yang lebih kecil, namun tidak menambah stok rumah baru. Artinya, dari sisi penciptaan pasokan, FLPP lebih produktif.

Namun, usulan ini tak lepas dari catatan kritis. Pengalihan anggaran berpotensi mengurangi perlindungan bagi keluarga yang rumahnya sudah rusak berat dan tidak mampu mengakses KPR sama sekali. Di sinilah diperlukan algoritma kebijakan yang cerdas: memilah penerima manfaat berdasarkan tingkat kerusakan, kemampuan ekonomi, dan lokasi geografis.

Implementasi dan Tantangan Ekosistem

Dari sisi implementasi, pengalihan dana ke FLPP menuntut kesiapan platform penyaluran, mulai dari bank pelaksana hingga pengembang yang terverifikasi. Ekosistem perumahan rakyat harus memastikan tidak terjadi penumpukan likuiditas di bank, sementara pengembang kekurangan proyek. Penelitian dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa serapan FLPP sangat bergantung pada kesiapan lahan murah dan regulasi daerah.

Himperra juga mendorong adanya digitalisasi pengajuan KPR berbasis machine learning untuk mempercepat verifikasi calon debitur. Dengan begitu, dana yang dialihkan tidak menganggur, melainkan berputar menjadi rumah-rumah baru di kawasan penyangga kota.

Pada akhirnya, usulan ini adalah cermin dari disrupsi cara pandang: dari bantuan karitatif menuju pembiayaan produktif. Jika dirancang hati-hati, pengalihan anggaran bedah rumah ke FLPP bisa menjadi inovasi kebijakan yang mempercepat target satu juta rumah. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga jaring pengaman bagi kelompok paling rentan agar teknologi pembiayaan tidak menjadi tembok baru bagi mereka yang paling membutuhkan.