Muhidin: Profil dan Kinerja Gubernur Kalimantan Selatan

Profil Singkat

H. Muhidin adalah Gubernur Kalimantan Selatan yang mulai menjabat sejak 20 Februari 2025, setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan selama dua periode (2016–2021 dan 2021–2024) mendampingi Sahbirin Noor. Lahir di Kotabaru pada 7 Mei 1967, Muhidin memiliki latar belakang sebagai pengusaha properti dan konstruksi sebelum terjun ke dunia politik melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Keterlibatannya di dunia usaha memberikan pemahaman langsung terhadap iklim investasi, perizinan, dan kebutuhan infrastruktur yang menjadi fondasi pendekatannya sebagai kepala daerah.

Secara pendidikan, Muhidin menamatkan program sarjana di bidang ekonomi, yang memperkuat visinya dalam membangun Kalimantan Selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis hilirisasi sumber daya alam, perdagangan, dan jasa. Figurnya dikenal pragmatis dan dekat dengan kalangan pengusaha lokal maupun nasional, menjadikannya sosok yang diharapkan mampu mempercepat transformasi ekonomi provinsi ini.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi gubernur, karier Muhidin berawal dari dunia usaha. Ia mendirikan dan memimpin beberapa perusahaan di sektor konstruksi dan pengembang properti di Kalimantan Selatan. Pengalaman ini mengajarkannya seluk-beluk birokrasi perizinan dan dinamika investasi daerah. Langkah politiknya dimulai ketika ia dipercaya sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin, kemudian menjabat sebagai Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2004–2009. Pada tahun 2016, ia terpilih mendampingi Sahbirin Noor sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, dan berlanjut pada periode kedua di tahun 2021.

Selama menjabat wakil gubernur, Muhidin banyak berperan dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk pengembangan Pelabuhan Trisakti, Bandara Syamsudin Noor, serta kawasan industri Jorong dan Batulicin. Ia juga memimpin Tim Percepatan Penanaman Modal Provinsi yang berhasil meraih peningkatan realisasi investasi signifikan. Rekam jejak ini menjadi modal utama saat ia memenangkan kontestasi gubernur dengan janji melanjutkan dan mengakselerasi program ekonomi pro-investasi.

Kinerja dan Program Unggulan

Sejak awal kepemimpinannya, Muhidin langsung mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi. Pada tahun 2025, ia menandatangani Peraturan Gubernur tentang Penyederhanaan Perizinan dan Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang terintegrasi penuh dengan DPMPTSP provinsi. Hasilnya, waktu pengurusan izin prinsip dipangkas dari 14 hari menjadi maksimal 3 hari kerja.

APBD 2025 dan 2026 menjadi cermin prioritas fiskalnya. APBD 2025 Kalsel tercatat sebesar Rp9,78 triliun, dengan alokasi belanja modal naik 18% dibanding tahun sebelumnya. Pos terbesarnya: infrastruktur jalan dan jembatan Rp1,2 triliun, dukungan untuk kawasan industri dan pelabuhan Rp680 miliar, serta program pelatihan vokasi dan UMKM Rp210 miliar. Sementara itu, APBD 2026 yang baru disahkan pada November 2025 meningkat menjadi Rp10,45 triliun, dengan porsi belanja modal kembali ditingkatkan hingga mencapai 32% dari total belanja daerah—tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kenaikan ini didanai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit serta minerba yang lebih besar.

Di bidang investasi, data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel menunjukkan realisasi investasi triwulan I-2025 mencapai Rp7,43 triliun, tumbuh 12,6% secara tahunan. Sektor dominan: industri pengolahan (smelter nikel dan pengolahan batu bara), perkebunan kelapa sawit, serta properti dan pariwisata. Muhidin juga meluncurkan Gerbang Emas (Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sejahtera) untuk menyelaraskan program hilirisasi, peningkatan nilai tambah komoditas lokal, dan pemberdayaan UMKM berbasis rantai pasok industri besar.

"Kita tidak bisa lagi hanya menjual bahan mentah. Hilirisasi adalah keharusan. Kalimantan Selatan memiliki cadangan batu bara dan mineral strategis yang harus diolah di dalam