Khofifah Indar Parawansa: Profil dan Kinerja Gubernur Jawa Timur

Profil Singkat

Khofifah Indar Parawansa merupakan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 yang kembali terpilih untuk masa jabatan 2025-2030. Lahir di Surabaya, 19 Mei 1965, Khofifah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga dan kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia. Sebelum memimpin Jawa Timur, ia menjabat sebagai Menteri Sosial RI pada Kabinet Kerja. Latar belakangnya di organisasi perempuan Muslim dan pengalaman panjang di legislatif membentuk pendekatan kepemimpinannya yang menggabungkan kesejahteraan sosial dengan pragmatisme ekonomi.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi Gubernur Jawa Timur, Khofifah memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan pusat dan legislatif. Ia menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian menjadi anggota DPR RI selama beberapa periode dari Fraksi PKB. Puncak karier eksekutifnya di pusat adalah sebagai Menteri Sosial pada 2014-2018. Di level daerah, ia memimpin Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur selama lebih dari satu dekade, memberinya basis politik yang solid sekaligus pemahaman mendalam tentang dinamika sosial-ekonomi akar rumput provinsi berpenduduk 41 juta jiwa ini.

Kinerja dan Program Unggulan

Di bawah kepemimpinan Khofifah, Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, mencapai 5,2 persen pada 2025. APBD Jawa Timur tahun anggaran 2026 menembus angka Rp38,6 triliun, menjadikannya APBD provinsi terbesar di Indonesia di luar DKI Jakarta. Struktur APBD menunjukkan prioritas pada belanja infrastruktur strategis dan penguatan sektor produktif.

Realisasi investasi Jawa Timur pada 2025 mencapai Rp175,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan. Sektor manufaktur, smelter mineral, dan industri halal menjadi kontributor utama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan sistem perizinan terintegrasi Jatim Single Submission (JSS) yang memangkas waktu perizinan usaha dari 14 hari menjadi maksimal 3 hari kerja. Mal Pelayanan Publik di 38 kabupaten/kota kini saling terhubung secara digital, menekan biaya transaksi dan meningkatkan skor kemudahan berusaha provinsi secara signifikan.

Pembangunan Jatim Integrated Industrial Port Zone (JIIPZ) di Gresik dan Lamongan menjadi flagship project yang mengintegrasikan kawasan industri, pelabuhan, dan logistik dalam satu ekosistem. Proyek ini dirancang untuk menangkap relokasi industri dari negara-negara tetangga dan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai hub manufaktur nasional. Bendungan Semantok di Nganjuk yang telah beroperasi mengairi 1.900 hektare lahan pertanian baru. Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 170 km terus berlanjut, dengan target penyelesaian akhir pada 2027 yang akan membuka konektivitas penuh pantai utara-selatan Jawa Timur.

Program Millenial Job Center dan Jatim Puspa mencatatkan hasil nyata. Hingga 2026, lebih dari 850 ribu pelaku UMKM terdigitalisasi melalui platform e-commerce dan pembayaran digital. Kredit Jatim Sejahtera dengan bunga rendah menjangkau 350 ribu penerima, mayoritas perempuan pelaku usaha mikro. Ekosistem pesantrenpreneur tumbuh dengan 120 pesantren kini memiliki unit bisnis produktif, menciptakan model ekonomi berbasis komunitas yang menjadi ciri khas Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi memberikan insentif fiskal berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan listrik dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi investasi di atas Rp100 miliar. Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) aktif digunakan untuk proyek infrastruktur, mengurangi beban APBD langsung dan mempercepat eksekusi proyek.

"Kami ingin Jawa Timur menjadi provinsi yang tidak sekadar besar karena populasinya, tetapi besar karena produktivitas dan daya saingnya."

Tantangan dan Harapan

Ketimpangan antara kawasan industri utara (Gresik-Sidoarjo-Mojokerto) dan wilayah selatan-selatan (Pacitan, Trenggalek) masih menjadi pekerjaan rumah. Morfologi wilayah selatan yang bergunung-gunung menuntut strategi pengembangan berbeda, bukan replikasi model industrialisasi utara. Persoalan lain adalah memastikan keberlanjutan fiskal di tengah ekspansi belanja infrastruktur. Utang daerah meski terkendali di angka 0,37 persen dari PDRB, tetap perlu dikelola cermat.

Dunia usaha menanti konsistensi kebijakan kemudahan berusaha hingga level kabupaten/kota, karena perizinan usaha seringkali tersendat di birokrasi lokal. Integrasi Jatim Single Submission dengan sistem Online Single Submission (OSS) pusat versi terbaru perlu disempurnakan untuk menghilangkan duplikasi dan tumpang tindih prosedur. Target investasi 2026 sebesar Rp210 triliun membutuhkan percepatan pembebasan lahan dan kepastian hukum, dua variabel yang sering menjadi batu sandungan investasi besar di Indonesia. Keberhasilan periode kedua Khofifah akan diukur dari kemampuannya mentransformasikan komitmen investasi menjadi lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan.