Helmi Hasan: Profil dan Kinerja Gubernur Bengkulu

Profil Singkat

Helmi Hasan adalah Gubernur Bengkulu yang dilantik pada Februari 2025 untuk periode 2025–2030. Sebelum menduduki jabatan eksekutif tertinggi di provinsi ini, ia dikenal sebagai politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan daerah. Dalam platform kampanyenya, Helmi Hasan menekankan transformasi ekonomi berbasis agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif—tiga sektor yang dianggap memiliki keunggulan komparatif bagi Bengkulu.

Helmi Hasan memenangi Pilkada Serentak 2024 bersama wakilnya, Mian, dengan perolehan suara meyakinkan di sembilan kabupaten dan satu kota. Pasangan ini mengusung visi menjadikan Bengkulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatera. Dengan latar belakang pengalaman sebagai Wali Kota Bengkulu selama dua periode (2013–2018 dan 2018–2023), Helmi Hasan dianggap memahami seluk-beluk birokrasi dan dinamika ekonomi daerah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi Gubernur, Helmi Hasan menjabat Wali Kota Bengkulu selama satu dekade. Selama periode tersebut, ia berhasil mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu melalui intensifikasi sektor jasa dan perdagangan. Jabatan publik lain yang pernah diemban termasuk anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan pengurus DPW PAN Bengkulu. Pengalaman legislatif ini memberinya pemahaman tentang proses penganggaran daerah dan negosiasi politik anggaran.

• Wali Kota Bengkulu, 2013–2023 (dua periode)
• Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, 2009–2013
• Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu, 2016–2025
• Gubernur Bengkulu, 2025–sekarang

Kinerja dan Program Unggulan

Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Helmi Hasan menetapkan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada perbaikan iklim usaha dan percepatan realisasi investasi. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bengkulu, realisasi investasi triwulan I-2025 mencatat kenaikan 18 persen secara tahunan, didorong oleh sektor perkebunan dan infrastruktur jalan.

"Kami ingin menciptakan birokrasi yang responsif terhadap dunia usaha. Perizinan harus sederhana, waktu tunggu dipangkas, dan kepastian hukum menjadi prioritas," ujar Helmi Hasan dalam forum Business Lunch Kadin Bengkulu, Maret 2025.

Beberapa program unggulan yang langsung menyasar ekosistem bisnis antara lain:

• Digitalisasi perizinan usaha — Integrasi sistem OSS (Online Single Submission) dengan layanan daerah, memungkinkan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam waktu maksimal tiga jam untuk sektor prioritas.
• Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pantai Panjang — Proyek senilai Rp1,2 triliun yang menargetkan investasi swasta di sektor perhotelan, restoran, dan rekreasi pada 2026.
• Revitalisasi Bandara Fatmawati Soekarno — Penambahan rute penerbangan langsung Bengkulu–Jakarta dan Bengkulu–Batam untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas bisnis.
• Program Kredit Usaha Bengkulu (KUB) — Skema pembiayaan berbunga rendah dengan alokasi APBD Rp150 miliar yang menyasar UMKM dan startup lokal di sektor pertanian dan perikanan.

Dari sisi APBD, Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 mengalokasikan belanja modal sebesar 32 persen dari total belanja daerah—tertinggi dalam lima tahun terakhir. Fokus alokasi mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, jaringan irigasi, serta pelabuhan perikanan di Kabupaten Kaur dan Mukomuko. Kebijakan ini sejalan dengan upaya menekan biaya distribusi barang yang selama ini menjadi beban utama pelaku usaha di Bengkulu.

Di bidang investasi daerah, Pemprov Bengkulu di bawah Helmi Hasan menawarkan paket insentif fiskal bagi investor strategis, termasuk pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga 50 persen untuk investasi di atas Rp50 miliar. Tim Percepatan Investasi Bengkulu yang dibentuk April 2025 bertugas memberikan pendampingan khusus bagi investor besar, mulai dari tahap studi kelayakan hingga operasional.

Tantangan dan Harapan

Meskipun menunjukkan geliat positif, Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Angka kemiskinan pada 2025 tercatat 14,2 persen berdasarkan data BPS—di atas rata-rata nasional. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Provinsi Bengkulu juga masih berada di peringkat ke-24 dari 38 provinsi, meskipun menunjukkan tren perbaikan sejak 2024.

Investor dan pelaku bisnis yang beroperasi di Bengkulu berharap Gubernur Helmi Hasan dapat menjaga stabilitas kebijakan dan mempercepat penyelesaian infrastruktur transportasi. Kepastian regulasi dan konsistensi insentif menjadi faktor krusial yang menentukan minat investasi jangka panjang. Jika program-program yang dicanangkan berjalan sesuai rencana, Bengkulu berpotensi menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi antara 5,2–5,8 persen pada 2026—sebuah lompatan signifikan untuk ekonomi berbasis agribisnis dan perdagangan jasa.