Gubernur Bank Sentral Libya Mundur, Ekonomi Negara Minyak Itu Terancam

Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang menghadapi badai, lalu nahkodanya tiba-tiba turun dari kemudi. Kurang lebih seperti itulah situasi yang kini dihadapi Libya, negara di Afrika Utara yang kaya akan minyak. Naji Issa, orang nomor satu di bank sentral negara itu, memutuskan mengundurkan diri di tengah tekanan ekonomi yang kian berat. Keputusan ini bukan sekadar pergantian pejabat biasa, karena bank sentral adalah jantung perekonomian sebuah negara — lembaga yang mengatur peredaran uang, menjaga nilai mata uang, dan memastikan harga kebutuhan pokok tidak melambung tak terkendali.

Bagi masyarakat awam, kabar ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun dampaknya sangat nyata: nilai tukar dinar Libya terhadap dolar Amerika Serikat bisa bergejolak, harga bahan makanan impor berpotensi naik, dan nilai tabungan warga bisa tergerus. Ibarat rumah tangga yang kehilangan pengelola keuangan tepat ketika tagihan menumpuk, Libya kini harus mencari pengganti yang mampu menjawab dua persoalan besar sekaligus: belanja negara dan menipisnya bantalan keuangan.

Peran Strategis Bank Sentral Libya

Bank sentral adalah lembaga yang bertugas menjaga stabilitas keuangan negara, mulai dari mencetak dan mengedarkan uang, mengawasi bank-bank komersial, hingga mengelola cadangan devisa, yaitu simpanan mata uang asing milik negara yang dipakai untuk membayar impor dan menjaga nilai tukar. Di Libya, peran ini jauh lebih krusial dibanding negara lain karena hampir seluruh pemasukan negara berasal dari ekspor minyak mentah yang dananya mengalir melalui bank sentral.

Selama memimpin, Naji Issa berada di posisi yang tidak mudah. Ia harus menyeimbangkan kepentingan dua kubu pemerintahan yang bersaing, sekaligus menjaga kepercayaan pasar dan lembaga keuangan internasional. Pengunduran dirinya menimbulkan tanda tanya besar tentang siapa yang akan memegang kendali atas aliran dana minyak bernilai miliaran dolar tersebut, sekaligus menjaga keberlanjutan agenda modernisasi sektor keuangan yang selama ini berjalan lambat.

Tantangan Pertama: Belanja Pemerintah yang Membengkak

Persoalan pertama yang menanti pengganti Issa adalah belanja pemerintah yang terus membengkak. Libya memiliki pola anggaran yang berisiko: sebagian besar pendapatan dari minyak habis untuk membayar gaji pegawai negeri dan subsidi, terutama subsidi bahan bakar yang membuat harga bensin di negara itu termasuk yang termurah di dunia.

Masalahnya, pengeluaran seperti ini tidak produktif. Ibarat gaji bulanan yang habis untuk kebutuhan konsumtif tanpa sisa untuk investasi, negara pun kehilangan kesempatan membangun infrastruktur, sekolah, dan rumah sakit. Ketika harga minyak dunia turun atau produksi terganggu konflik, defisit anggaran — kondisi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada pemasukannya — pun tak terhindarkan. Implementasi kebijakan penghematan selalu terbentur risiko kemarahan publik yang sudah terlanjur bergantung pada subsidi.

Tantangan Kedua: Tekanan pada Cadangan Devisa

Persoalan kedua adalah cadangan devisa. Simpanan dolar dan mata uang asing lain milik Libya menjadi bantalan ketika pemasukan minyak seret. Namun bantalan ini terus tertekan karena kebutuhan impor yang besar — Libya mengimpor sebagian besar makanan dan barang konsumsinya — ditambah permintaan valuta asing dari dalam negeri yang tinggi.

Jika cadangan devisa menipis, nilai dinar bisa jatuh. Ketika itu terjadi, inflasi alias kenaikan harga barang dan jasa secara umum akan menggerogoti daya beli masyarakat. Celah antara kurs resmi dan kurs pasar gelap juga berpotensi melebar, membuka ruang bagi praktik spekulasi yang merugikan ekosistem ekonomi secara keseluruhan.

Ekonomi yang Bertumpu pada Satu Kaki

Akar dari semua persoalan ini adalah ketergantungan Libya pada minyak. Lebih dari 90 persen pendapatan negara berasal dari sektor tersebut. Kondisi ini membuat ekonomi Libya ibarat meja yang hanya bertumpu pada satu kaki: kokoh ketika kaki itu kuat, tetapi mudah roboh ketika kaki itu goyah oleh jatuhnya harga minyak atau gangguan produksi.

Situasi politik menambah kerumitan. Sejak jatuhnya rezim Moammar Gaddafi pada 2011, Libya terbelah antara pemerintahan di Tripoli di bagian barat dan kubu saingannya di timur. Bank sentral selama ini menjadi salah satu dari sedikit lembaga yang tetap berfungsi dan menjadi penyeimbang di tengah perpecahan tersebut. Pergantian kepemimpinannya berisiko mengganggu keseimbangan yang rapuh ini.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Perhatian kini tertuju pada proses pemilihan pengganti. Sosok baru itu akan menghadapi pekerjaan rumah berat: menekan belanja negara tanpa memicu gejolak sosial, menjaga cadangan devisa, serta mendorong diversifikasi ekonomi agar Libya tidak selamanya bergantung pada minyak. Inovasi layanan perbankan digital dan modernisasi sistem pembayaran juga menjadi agenda yang tak bisa ditunda, mengingat efisiensi sektor keuangan adalah kunci membangun kepercayaan pasar dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Bagi dunia internasional, stabilitas ekonomi Libya penting bukan hanya karena pasokan minyaknya, tetapi juga karena posisi geografisnya di jalur migrasi Mediterania. Bagi warga Libya sendiri, pertaruhannya jauh lebih sederhana sekaligus mendesak: harga roti, bahan bakar, dan masa depan ekonomi keluarga mereka. Pergantian satu orang di kursi gubernur bank sentral mungkin terlihat kecil, tetapi riaknya bisa terasa hingga ke dapur setiap rumah tangga.