GENEWA — PBB Tuding AS Lakukan Kejahatan Perang di Iran

Sebuah laporan mengejutkan dirilis oleh Misi Pencari Fakta Independen Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis lalu. Dalam dokumen resmi yang diajukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Genewa, tim ahli menyimpulkan adanya alasan yang masuk akal untuk mempercayai bahwa pasukan militer Amerika Serikat telah melakukan kejahatan perang dalam dua serangan militer terpisah di Iran pada bulan Februari lalu. Serangan udara yang menghantam sebuah sekolah dasar dan fasilitas olahraga tersebut menjadi bukti krusial atas dugaan pelanggaran berat hukum humaniter internasional.

Konflik bersenjata yang pecah sejak awal tahun ini telah menempatkan masyarakat sipil pada posisi yang sangat rentan. Tidak hanya menjadi korban agresi asing, rakyat Iran juga harus menghadapi kejamnya represi domestik. Laporan PBB tersebut menegaskan bahwa otoritas pemerintah Iran secara bersamaan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui tindakan kekerasan mematikan saat menindak gelombang demonstrasi anti-pemerintah yang berlangsung sejak akhir Desember. Situasi ini memperlihatkan betapa warga sipil terjebak di tengah cengkeraman kekerasan ganda yang mengerikan.

Tragedi Sekolah Minab dan Pembantaian Warga Sipil

Fokus utama dari penyelidikan PBB ini mengarah pada tragedi berdarah yang terjadi di Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di kota Minab. Berdasarkan data yang dihimpun dan diverifikasi dari otoritas setempat, serangan rudal milik militer AS di lokasi tersebut telah menewaskan lebih dari 150 orang. Tragisnya, sekitar 120 korban tewas di antaranya adalah anak-anak sekolah yang sedang tidak berdosa. Penyelidik independen PBB menilai serangan tersebut dilakukan secara serampangan tanpa memperhitungkan perlindungan terhadap objek sipil.

Berikut adalah ringkasan temuan utama Misi Pencari Fakta PBB terkait dugaan pelanggaran hukum internasional dalam konflik ini:

Selain fasilitas pendidikan di Minab, target militer AS lainnya yang disorot oleh tim PBB adalah sebuah kompleks olahraga yang juga berada di wilayah Iran. Penyerangan terhadap infrastruktur non-militer ini dinilai melanggar prinsip perbedaan (distinction) dan proporsionalitas yang diatur ketat dalam Hukum Konflik Bersenjata internasional.

Dua Sisi Penindasan dan Absensi Akuntabilitas

Laporan independen ini menguraikan secara rinci betapa menderitanya masyarakat awam yang terjebak dalam pusaran dinamika geopolitik ini. Penyelidik PBB menyoroti eskalasi pelanggaran yang terus berulang tanpa adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak yang bertikai.

"Masyarakat sipil di Iran kini terperangkap di antara represi ekstrem dari rezim dalam negeri serta pelanggaran berat hukum internasional akibat operasi militer asing," tulis tim ahli PBB dalam ringkasan eksekutif laporan mereka.

Hingga saat ini, Perwakilan Tetap Amerika Serikat maupun Iran untuk PBB di Genewa belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi mengenai temuan ini. Sebelumnya, pejabat militer AS berulang kali menyatakan bahwa seluruh operasi udara mereka selalu mengacu pada standar hukum perang internasional. Di sisi lain, pihak Teheran juga secara konsisten menolak tuduhan mengenai adanya pelanggaran HAM yang terstruktur dan sistematis terhadap rakyatnya sendiri.

Ketidakmampuan kedua pihak untuk meredam kekerasan memicu ketakutan akan krisis kemanusiaan yang jauh lebih luas di kawasan tersebut. Bagi keluarga korban di kota Minab, laporan resmi PBB ini menjadi angin segar penegakan keadilan, meski rasa kehilangan atas puluhan nyawa anak-anak tetap menjadi luka menganga yang sulit disembuhkan dalam sejarah kelam konflik ini.